Banjir Tebing Tinggi Jadi Sorotan: 13.337 Jiwa Terdampak, Kemenko PMK Turun Tangan

Banjir yang melanda Kota Tebing Tinggi pada 27 November 2025 berdampak pada 13.337 jiwa dari 5.054 kepala keluarga. Pemko Tebing Tinggi bersama Kemenko PMK RI menggelar rapat koordinasi monev untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Rapat berlangsung di Ruang Mawar Lantai 3 Balai Kota Tebing Tinggi pada Kamis, 12 November 2026. Agenda ini menjadi sorotan karena mempertemukan pemerintah daerah dengan perwakilan kementerian koordinator di tengah upaya pemulihan wilayah terdampak.

Kronologi Banjir 27 November 2025 yang Merendam 26 Kelurahan

Bencana yang menjadi fokus evaluasi terjadi pada 27 November 2025. Banjir tersebut tidak hanya menggenangi sebagian wilayah, tetapi berdampak terhadap masyarakat di seluruh wilayah kota.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tebing Tinggi mencatat banjir melanda 26 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan. Jumlah masyarakat terdampak mencapai 5.054 kepala keluarga atau sebanyak 13.337 jiwa.

Angka itu menempatkan banjir November 2025 sebagai salah satu peristiwa yang paling luas cakupannya dalam pemetaan kawasan rawan bencana periode 2020–2025. Skala dampaknya tersebar merata, bukan terkonsentrasi di satu titik saja.

Pemko Tebing Tinggi memaparkan kondisi geografis daerah yang didominasi dataran rendah dan dikelilingi Kabupaten Serdang Bedagai. Kota ini juga dilalui sejumlah aliran sungai yang menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mitigasi risiko bencana.

Kombinasi dataran rendah dan banyaknya aliran sungai membuat air sulit terbuang cepat saat curah hujan tinggi. Kondisi inilah yang membuat banjir mudah meluas ke banyak kelurahan dalam waktu singkat.

Reza Aghista Pimpin Rapat, Hotman Sahat Gayus Hadir

Rapat koordinasi dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Tebing Tinggi, Reza Aghista. Ia mewakili Pemko Tebing Tinggi dalam forum monitoring dan evaluasi bersama kementerian.

Dari pihak kementerian hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Perwakilan Kemenko PMK RI, Hotman Sahat Gayus. Kehadirannya menandakan penanganan pascabencana Tebing Tinggi masuk dalam pantauan pemerintah pusat.

Pembahasan difokuskan pada evaluasi efektivitas penanggulangan bencana. Tujuannya memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, terarah, terukur, serta tepat sasaran.

Kegiatan di Balai Kota itu juga dirangkai dengan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan pemulihan wilayah terdampak bencana. Peninjauan menjadi bagian penting agar evaluasi tidak berhenti pada laporan di atas kertas.

Melalui koordinasi dan peninjauan lapangan ini, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Tebing Tinggi diharapkan dapat berjalan lebih efektif sebagai bagian dari upaya memperkuat penanggulangan bencana.

Peta Kawasan Rawan Bencana 2020–2025 Jadi Acuan

Dalam rapat, Pemko Tebing Tinggi memaparkan pemetaan kawasan rawan bencana periode 2020–2025. Pemetaan itu menunjukkan sejumlah wilayah di Tebing Tinggi memiliki potensi ancaman bencana berbeda.

Artinya, tidak semua kelurahan menghadapi risiko yang sama. Ada kawasan yang lebih rentan terhadap genangan, ada pula yang berpotensi menghadapi ancaman lain. Pemetaan ini menjadi dasar bagi penentuan prioritas penanganan.

Bagi pemerintah daerah, data semacam ini penting untuk menyusun program mitigasi yang tidak seragam. Setiap wilayah membutuhkan pendekatan sesuai karakter ancaman dan kondisi geografisnya.

Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam kerangka penanganan bencana Tebing Tinggi:

• Kondisi topografi dataran rendah yang memperlambat pembuangan air.
• Posisi kota yang dikelilingi Kabupaten Serdang Bedagai.
• Banyaknya aliran sungai yang melintasi wilayah kota.
• Sebaran dampak banjir yang mencapai 26 kelurahan di lima kecamatan.
• Kebutuhan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemetaan 2020–2025 juga memberikan gambaran bahwa banjir bukan peristiwa tunggal. Pola ancaman yang berulang menuntut kesiapan kelembagaan, bukan hanya respons saat bencana terjadi.

Dampak Banjir dan Beban Warga Terdampak

Dampak banjir 27 November 2025 terasa hingga level rumah tangga. Dengan 5.054 kepala keluarga terdampak, beban pemulihan tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kehidupan sehari-hari warga.

Besarnya dampak tersebut menjadi salah satu perhatian dalam koordinasi antara Pemko Tebing Tinggi dan Kemenko PMK. Evaluasi dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan serta memastikan penanganan pascabencana sesuai kebutuhan wilayah terdampak.

Data BPBD Kota Tebing Tinggi menjadi rujukan utama dalam rapat. Angka 13.337 jiwa yang terdampak memberi gambaran skala penanganan yang harus disiapkan pemerintah daerah.

Dalam kerangka kebencanaan nasional, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahap lanjutan setelah tanggap darurat. Tahap ini mencakup perbaikan fisik maupun pemulihan sosial-ekonomi masyarakat di kawasan terdampak. Penjelasan umum soal tahapan tersebut dapat dilihat pada laman resmi BNPB.

Karena itu, monev bersama kementerian koordinator menjadi penting. Forum ini memungkinkan pemerintah daerah menyampaikan kendala lapangan sekaligus menyelaraskan program dengan prioritas pemerintah pusat.

Langkah Selanjutnya: Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hasil rapat mengarah pada penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Pemko Tebing Tinggi dan Kemenko PMK sepakat menempatkan percepatan pemulihan sebagai fokus utama.

Peninjauan lapangan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. Langkah ini memungkinkan evaluasi dilakukan langsung terhadap pelaksanaan pemulihan di wilayah terdampak, bukan hanya berdasarkan paparan di ruang rapat.

Harapannya, program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, terarah, terukur, dan tepat sasaran. Dengan begitu, penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil wilayah terdampak.

Informasi resmi mengenai program pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat dipantau melalui kanal Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, yang menjadi sumber pemberitaan ini.

Bagi warga, kepastian jadwal dan bentuk program pemulihan menjadi hal yang ditunggu. Sebab, dampak banjir tidak berhenti saat air surut, tetapi berlanjut pada proses pemulihan rumah, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.

Analisis Redaksi

Angka 13.337 jiwa seharusnya dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar statistik laporan. Banjir 27 November 2025 yang merendam 26 kelurahan di lima kecamatan menunjukkan bahwa risiko di Tebing Tinggi bersifat kota-wide, bukan lokal. Ketika hampir seluruh wilayah bisa terdampak dalam satu peristiwa, pendekatan penanganan tidak lagi cukup bersifat tambal sulam.

Yang menarik dari rapat 12 November 2026 adalah kehadiran Kemenko PMK RI. Kehadiran pemerintah pusat memberi sinyal bahwa persoalan ini dilihat sebagai isu pembangunan manusia, bukan hanya pekerjaan dinas kebencanaan. Rehabilitasi dan rekonstruksi menyentuh rumah, fasilitas umum, dan sumber penghidupan warga. Karena itu, kecepatan program harus bisa diukur, bukan hanya dijanjikan.

Catatan kritisnya ada pada eksekusi. Pemko Tebing Tinggi sudah memiliki pemetaan kawasan rawan bencana 2020–2025 dan data BPBD yang cukup rinci. Persoalannya, apakah data itu berubah menjadi keputusan anggaran dan proyek nyata di kelurahan terdampak. Kondisi geografis—dataran rendah, dikelilingi Serdang Bedagai, dan dilalui banyak sungai—tidak bisa diubah. Yang bisa diubah adalah kesiapan kota menghadapi pola ancaman yang berulang. Monev tanpa tindak lanjut konkret hanya akan menjadi agenda rutin berikutnya.

Publik Tebing Tinggi berhak menuntut transparansi tahapan pemulihan. Sebab, ketika banjir datang lagi, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi kepercayaan warga pada kemampuan negara hadir tepat waktu.

Sumber: batubara.redaksisatu.id