Pramono Ancam Tutup Akses Plaza Senayan dan Senayan City Jika Tak Bangun Jalan Bawah Tanah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengancam menutup akses jalan di depan Plaza Senayan dan Senayan City jika pengembang kedua mal besar itu menolak membangun jalan penghubung bawah tanah. Kebijakan ini jadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengurai kemacetan di kawasan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

Pramono menilai akses penghubung di depan kedua gedung menjadi titik kemacetan yang berulang setiap hari. Ia meminta pengembang menghubungkan kedua kawasan komersial itu lewat jalur bawah tanah.

"Misalnya yang menyebabkan kemacetan antara Plaza Senayan dengan Senayan City, saya minta untuk dihubungkan di bawah," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/11/2026), dikutip dari detikProperti.

Ancaman Sanksi: dari Kenaikan Pajak hingga Penutupan Akses

Pramono tidak berbicara soal imbauan semata. Jika pengembang tetap menolak menata kawasan, Pemprov DKI menyiapkan sanksi berlapis. Bentuknya bisa berupa kenaikan pajak hingga penutupan akses jalan di depan gedung.

"Kalau masih nggak mau, nggak apa-apa, jalan pintu depannya saya tutup," tegasnya.

Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai, tetapi pesannya jelas. Pramono menyebut penutupan akses justru akan memaksa pengembang duduk di meja negosiasi. Ia bahkan menyimulasikan reaksi pihak swasta bila langkah tegas diambil.

"Sederhana aja, enggak usah pakai marah-marah. Ditutup aja, pasti nanti dicari Pak Afan (Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup), pasti mau negosiasi, pasti akan bilang, 'Oh, saya setuju untuk bikin terobosan baru'," jelasnya.

Strategi itu menempatkan Pemprov DKI sebagai pihak yang memegang kendali atas izin dan akses. Alih-alih menempuh jalur konfrontatif, Pramono memilih menekan lewat kebijakan yang berdampak langsung pada operasional mal.

Plaza Senayan dan Senayan City: Dua Mal, Satu Titik Kemacetan

Plaza Senayan berdiri di Jalan Asia Afrika No. 8, Jakarta Pusat. Pengembangnya adalah PT Senayan Trikarya Sempana (STS). Sementara Senayan City berada di jalan yang sama, tepatnya di nomor 19, dengan pengembang PT Manggala Gelora Perkasa, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Jarak kedua mal hanya beberapa ratus meter. Di antara keduanya terdapat akses masuk dan keluar kendaraan yang saling berhimpitan. Pada jam sibuk, antrean kendaraan yang hendak masuk mal kerap meluber ke Jalan Asia Afrika.

Kondisi itu diperparah oleh kendaraan yang menunggu di bahu jalan serta penumpang yang turun di sembarang titik. Kawasan ini juga berdekatan dengan Gelora Bung Karno dan sejumlah perkantoran, sehingga arus kendaraan tidak pernah benar-benar surut.

Data kemacetan Jakarta memang tidak bisa dilepaskan dari kawasan komersial seperti Senayan. Titik-titik masuk mal menjadi simpul yang menahan laju kendaraan di jalan utama. Pramono menilai penataan akses bawah tanah bisa memecah kepadatan itu tanpa harus menambah ruang jalan di permukaan.

Kota Global dan Kolaborasi Pemerintah-Swasta

Permintaan pembangunan jalan bawah tanah bukan kebijakan tunggal. Pramono menempatkannya dalam kerangka pembangunan Jakarta sebagai kota global. Menurut dia, status itu menuntut kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, termasuk dalam pengembangan infrastruktur di sekitar kawasan komersial.

Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendiri. Anggaran daerah terbatas, sementara kawasan komersial seperti Senayan dikelola swasta dengan kepentingan bisnis yang kuat. Karena itu, pemerintah mendorong pengembang ikut menanggung beban penataan kawasan yang mereka nikmati manfaat ekonominya.

Logika itu sejalan dengan praktik di sejumlah kota besar. Pengembang yang membangun pusat perbelanjaan di kawasan padat biasanya diminta menyediakan akses, jalur pejalan kaki, hingga koneksi antarbangunan. Di Jakarta, kewajiban semacam ini belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten.

Pramono menempatkan negosiasi sebagai jalan utama. Ancaman penutupan akses berfungsi sebagai pengungkit agar pengembang mau duduk membicarakan desain dan pembiayaan jalan penghubung. Ia tidak menyebut tenggat waktu, tetapi menegaskan bahwa penataan tidak bisa ditunda lagi.

Dampak bagi Pengembang dan Pengguna Jalan

Bila permintaan itu direalisasikan, ada sejumlah konsekuensi yang perlu dicermati:

• Pengembang Plaza Senayan dan Senayan City harus menyiapkan anggaran untuk studi kelayakan dan konstruksi jalan bawah tanah.
• Rekayasa lalu lintas di Jalan Asia Afrika berpotensi berubah selama masa pembangunan.
• Kenaikan pajak atau penutupan akses akan memukul pendapatan mal jika negosiasi gagal.
• Pengunjung mal mungkin harus menyesuaikan rute masuk dan keluar kendaraan.
• Arus kendaraan di sekitar kawasan Senayan diharapkan lebih lancar dalam jangka panjang.

Bagi pengguna jalan, penataan akses bisa mengurangi antrean yang selama ini menumpuk di depan kedua mal. Namun, masa konstruksi biasanya membawa gangguan baru. Koneksi bawah tanah membutuhkan penggalian, pengalihan utilitas, dan penyesuaian drainase.

Bagi pengembang, permintaan ini menambah beban investasi. Di sisi lain, akses yang lebih tertata bisa meningkatkan kenyamanan pengunjung dan nilai properti kawasan. Perhitungan untung-rugi inilah yang kemungkinan menjadi bahan negosiasi dengan Pemprov DKI.

Langkah Selanjutnya: Negosiasi dan Opsi Sanksi

Pramono belum memerinci bentuk sanksi yang akan dipakai lebih dulu. Ia hanya menyebut dua opsi, yakni kenaikan pajak dan penutupan akses jalan. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Afan, disebut sebagai pihak yang akan menindaklanjuti permintaan gubernur.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PT Senayan Trikarya Sempana maupun PT Manggala Gelora Perkasa soal permintaan tersebut. Kedua pengembang belum menyampaikan sikap apakah akan menerima, menegosiasikan, atau menolak pembangunan jalan bawah tanah.

Yang jelas, Pemprov DKI membuka ruang negosiasi. Pramono menekankan pendekatan tanpa emosi, tetapi dengan konsekuensi yang nyata. Bila kesepakatan tidak tercapai, penutupan akses depan menjadi opsi yang sudah disiapkan.

Kebijakan ini juga akan menjadi ujian bagi pola hubungan pemerintah-swasta di Jakarta. Jika berhasil, model serupa bisa diterapkan di kawasan komersial lain yang menghadapi persoalan kemacetan serupa, seperti kawasan Sudirman, Kuningan, dan Kelapa Gading.

Analisis Redaksi

Ancaman Pramono Anung menyentuh persoalan lama yang jarang diselesaikan: siapa yang bertanggung jawab atas kemacetan di depan pusat perbelanjaan. Selama ini, mal menikmati lalu lintas pengunjung dan nilai lokasi strategis, tetapi biaya penataan jalan sering jatuh ke pundak pemerintah. Permintaan jalan bawah tanah mencoba membalik logika itu.

Namun, ancaman penutupan akses adalah instrumen yang tajam dan berisiko. Jika benar dijalankan, dampaknya tidak hanya dirasakan pengembang, tetapi juga ribuan pengunjung, karyawan, dan pedagang di dalam mal. Karena itu, negosiasi harus menjadi jalur utama, bukan sekadar formalitas sebelum sanksi dijatuhkan. Pemerintah perlu memastikan ada kajian teknis dan skema pembiayaan yang jelas, bukan hanya tekanan politik.

Di sisi lain, pengembang juga tidak bisa berlindung di balik kepentingan bisnis. Kawasan Senayan adalah salah satu simpul kemacetan Jakarta. Menolak berkontribusi pada penataan akses berarti membiarkan publik menanggung biaya eksternal dari bisnis mereka. Jika jalan bawah tanah benar dibangun, itu bisa menjadi preseden bahwa pembangunan kawasan komersial wajib disertai tanggung jawab infrastruktur.

Sumber: agungpodomoro.com