Xi Jinping Sebut Reunifikasi China-Taiwan Tak Terbendung, Taipei Menolak Keras

Presiden China Xi Jinping menegaskan reunifikasi China dan Taiwan pasti terjadi dan tak dapat dihentikan. Taipei langsung menolak, menyebut konsep satu negara dua sistem berarti tunduk pada pemerintahan otoriter Partai Komunis China.

Pernyataan itu disampaikan Xi dalam pidatonya di Balai Agung Rakyat, Beijing, Kamis (12/11/2026). Ia menyebut penyelesaian masalah Taiwan sebagai misi sejarah yang tidak tergoyahkan bagi Partai Komunis China (PKC).

“Arus sejarah tidak dapat dihentikan. Reunifikasi penuh tanah air harus diwujudkan dan pasti akan terwujud,” ujar Xi, seperti dikutip SINDOnews.

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari China, meski pulau itu telah memerintah sendiri secara demokratis selama puluhan tahun. Taipei menolak klaim tersebut dan tidak mendukung model otonomi “satu negara, dua sistem” yang ditawarkan Beijing.

Pidato Xi di Balai Agung Rakyat dan Seruan Reunifikasi Damai

Dalam pidatonya, Xi Jinping kembali mendesak terwujudnya reunifikasi secara damai. Ia tidak menyinggung penggunaan kekuatan militer dalam pernyataan kali ini. Namun, penekanan pada “arus sejarah” menunjukkan bahwa Beijing tidak akan melepaskan klaimnya atas Taiwan.

Xi menyebut penyelesaian masalah Taiwan sebagai “misi sejarah yang tidak tergoyahkan” bagi PKC. Menurutnya, reunifikasi bukan sekadar keinginan politik, melainkan keniscayaan yang akan terjadi.

Pernyataan itu disampaikan di hadapan forum politik di Beijing. Balai Agung Rakyat merupakan lokasi utama pertemuan politik China, termasuk sidang parlemen dan kongres partai. Pidato Xi menjadi sinyal bahwa isu Taiwan tetap menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Beijing.

Meski menyerukan jalur damai, Xi tidak merinci langkah konkret menuju reunifikasi. Ia juga tidak menyebut tenggat waktu atau mekanisme dialog dengan Taipei. Pernyataan itu lebih bersifat penegasan posisi ideologis PKC.

Sejumlah pengamat menilai pidato Xi merupakan pesan ganda. Di satu sisi, Beijing ingin mencitrakan diri sebagai kekuatan yang mengutamakan perdamaian. Di sisi lain, klaim bahwa reunifikasi “pasti terwujud” memberi tekanan psikologis bagi Taipei dan negara-negara yang mendukung Taiwan.

Taipei Menolak Konsep Satu Negara Dua Sistem

Pemerintah Taiwan langsung merespons pernyataan Xi. Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) menyatakan pemerintah maupun rakyat Taiwan tidak dapat menerima konsep “satu negara, dua sistem”.

Menurut MAC, konsep itu pada akhirnya akan berarti Taiwan tunduk pada pemerintahan otoriter Partai Komunis China. Taipei menegaskan bahwa masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.

Penolakan ini bukan yang pertama. Partai politik utama di Taiwan, baik yang berkuasa maupun oposisi, tidak mendukung model “satu negara, dua sistem”. Hong Kong menjadi contoh yang membuat publik Taiwan semakin skeptis, terutama setelah penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020.

Taipei juga menilai pidato Xi sebagai bentuk tekanan politik yang tidak mengubah status quo. Taiwan telah lama memerintah sendiri secara demokratis dan memiliki pemerintahan, parlemen, serta militer sendiri.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari istana kepresidenan Taiwan terkait pidato Xi. Namun, pernyataan MAC sudah cukup menggambarkan sikap tegas Taipei terhadap tawaran Beijing.

Latar Belakang Ketegangan Lintas Selat dan Posisi Beijing

Ketegangan China-Taiwan bukan hal baru. Beijing telah lama mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup opsi militer untuk mewujudkan reunifikasi. Di sisi lain, Taiwan telah membangun identitas demokratis yang kuat sejak reformasi politik pada 1990-an.

Model “satu negara, dua sistem” pertama kali ditawarkan Beijing kepada Taiwan pada 1980-an. Konsep ini kemudian diterapkan di Hong Kong dan Makau. Namun, Taiwan tidak pernah menerimanya karena khawatir kehilangan kedaulatan dan kebebasan sipil.

Beijing berulang kali menegaskan bahwa Taiwan adalah urusan dalam negeri China. Pemerintah China juga menolak segala bentuk intervensi asing dalam masalah lintas selat. Amerika Serikat dan sejumlah negara lain secara rutin menyatakan dukungan terhadap perdamaian di Selat Taiwan, meski tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tensi meningkat seiring manuver militer China di sekitar Taiwan. Beijing juga memutus jalur komunikasi resmi dengan Taipei sejak 2016, ketika Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik (DPP) terpilih sebagai presiden. Hubungan sempat memanas lagi setelah kunjungan sejumlah pejabat asing ke Taiwan.

Pidato Xi kali ini muncul di tengah upaya Beijing memperkuat narasi reunifikasi di forum internasional. China ingin menunjukkan bahwa penyatuan adalah keniscayaan sejarah, bukan ancaman militer semata.

Dampak Pernyataan Xi bagi Stabilitas Selat Taiwan

Pernyataan Xi berpotensi memperbesar ketegangan di Selat Taiwan. Taipei akan semakin waspada terhadap setiap sinyal dari Beijing, terutama yang menyangkut kedaulatan. Sebaliknya, Beijing mungkin akan meningkatkan tekanan politik dan militer untuk memperkuat posisi tawar.

Bagi masyarakat Taiwan, pidato Xi menjadi pengingat bahwa ancaman terhadap status quo belum hilang. Survei-survei di Taiwan secara konsisten menunjukkan mayoritas warga mendukung pemeliharaan status quo, yaitu tidak bersatu dengan China dan tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.

Di tingkat regional, pernyataan ini dapat memengaruhi dinamika keamanan Asia Timur. Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN mengamati perkembangan di Selat Taiwan karena dampaknya terhadap jalur pelayaran dan rantai pasok global.

Pasar keuangan juga biasanya merespons ketegangan lintas selat. Meski belum ada reaksi signifikan, investor akan mencermati apakah pidato Xi diikuti oleh aksi militer atau hanya retorika politik.

Beijing sendiri tampaknya ingin menghindari eskalasi militer langsung. Seruan reunifikasi damai memberi ruang bagi diplomasi, meski tanpa perubahan posisi fundamental dari kedua pihak.

Langkah Selanjutnya dan Respons Internasional

Setelah pidato Xi, perhatian tertuju pada respons Taiwan dan Amerika Serikat. Taipei diperkirakan akan memperkuat narasi kedaulatan dan meningkatkan komunikasi dengan mitra internasional.

Beijing kemungkinan akan melanjutkan kampanye diplomatik untuk menekan negara-negara agar tidak meningkatkan hubungan resmi dengan Taiwan. China juga bisa menggelar latihan militer sebagai sinyal keseriusan, seperti yang terjadi pada 2022 dan 2023.

Namun, tanpa perubahan sikap dari Taipei, reunifikasi damai tetap jauh dari kenyataan. Konsep “satu negara, dua sistem” yang ditawarkan Beijing tidak mendapat dukungan politik di Taiwan, sehingga jalan dialog resmi masih tertutup.

Masyarakat internasional, termasuk Indonesia, cenderung mengharapkan penyelesaian damai melalui dialog. Stabilitas Selat Taiwan penting bagi perekonomian global karena kawasan ini merupakan jalur perdagangan utama dan pusat industri semikonduktor dunia.

Hingga kini, belum ada jadwal pertemuan resmi antara Beijing dan Taipei. Pidato Xi menjadi penanda bahwa isu reunifikasi akan tetap menjadi tema sentral politik China dalam beberapa tahun ke depan.

Analisis Redaksi

Pidato Xi Jinping menegaskan satu hal: Beijing tidak akan melepaskan klaim atas Taiwan. Namun, retorika “arus sejarah” tidak serta-merta menyelesaikan persoalan. Taipei telah lama menolak konsep satu negara dua sistem, dan penolakan itu bukan sekadar sikap politik sesaat.

Pengalaman Hong Kong menjadi pelajaran pahit bagi publik Taiwan. Janji otonomi luas di bawah “satu negara, dua sistem” runtuh ketika Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020. Taipei melihat bahwa model itu tidak menjamin kebebasan sipil dan demokrasi.

Di sisi lain, Beijing tampaknya ingin mencitrakan diri sebagai kekuatan yang sabar dan damai. Namun, tanpa dialog yang setara, seruan reunifikasi hanya akan memperlebar jurang kecurigaan. Stabilitas Selat Taiwan membutuhkan lebih dari sekadar pidato; ia memerlukan mekanisme komunikasi yang saling menghormati.

Sumber: mac.gov.tw