Modus Pasutri Blitar Bisnis Video Porno: Raup Rp 400 Juta dari Konten Berlangganan

Kebangkrutan usaha mendorong pasangan suami istri asal Kabupaten Blitar menjual konten pornografi berlangganan. Polisi menangkap keduanya di Denpasar setelah bisnis itu meraup sekitar Rp 400 juta sejak Maret 2025.

Pasangan berinisial K (38) alias Ce Crystine dan PEK (40) itu memproduksi foto serta video bermuatan pornografi sejak Maret 2025 hingga November 2026. Bisnis tersebut terbongkar setelah Satreskrim Polres Blitar Kota menemukan konten mereka saat patroli siber.

Kapolres Blitar Kota AKBP Kalfaris Triwijaya Lalo mengungkapkan, pengungkapan kasus bermula ketika petugas menemukan video porno di sebuah situs. Video itu berlatar sebuah penginapan di Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar.

Kronologi Pengungkapan dari Patroli Siber hingga Penangkapan di Denpasar

Petugas lebih dulu menemukan video tersebut di sebuah website. Dari situ, penyelidikan berjalan hingga polisi mengetahui identitas kedua pembuat konten.

"Setelah kami lakukan penyelidikan, pelaku warga Kabupaten Blitar dan berdomisili di Kota Denpasar. Anggota kemudian melakukan penangkapan di rumah kos pelaku di Denpasar. Kedua pelaku ini pasangan suami istri," kata Kalfaris, Jumat (13/11/2026).

Meski berasal dari Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, keduanya telah menetap di Kota Denpasar, Bali. Penangkapan dilakukan di rumah kos mereka.

Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti yang diduga dipakai memproduksi konten. Barang bukti tersebut antara lain:

• iPhone
• Tripod
• Vibrator
• Minyak pelumas
• Lingerie dan G-string
• Buku rekening tabungan

Rangkaian barang bukti itu menunjukkan produksi konten dilakukan secara sadar dan berulang, bukan insidental. Polisi menyebut konten diunggah minimal dua kali dalam sepekan agar pelanggan tetap berlangganan.

Kasus ini juga diliput media lain yang merangkum sejumlah fakta bisnis konten pasutri tersebut, termasuk peran masing-masing tersangka. Informasi dari detikJatim menjadi dasar utama pemberitaan ini.

Peran Suami Istri dan Skema Berlangganan USD 10 per Bulan

Bisnis itu bermula dari persoalan ekonomi keluarga. Usaha yang sebelumnya dijalankan PEK bangkrut sehingga pasangan tersebut membutuhkan sumber penghasilan lain.

"Awalnya terdapat masalah ekonomi karena usaha yang dimiliki oleh suami mengalami kebangkrutan," ujar Kalfaris.

Dalam kondisi itu, PEK memiliki ide memproduksi konten foto dan video bermuatan pornografi. Ide tersebut disampaikan kepada istrinya, K, yang kemudian menyetujuinya.

Setelah mendapat persetujuan, PEK menyiapkan akun untuk memasarkan konten. Suami mendaftarkan akun pada sebuah website dengan menggunakan identitas K.

"Tersangka PEK menemukan adanya sosial media pada website. Mempunyai ide untuk membuat video bermuatan pornografi dan diupload pada akun di website. Melakukan pendaftaran akun di website dengan menggunakan identitas K," jelas Kalfaris.

Keduanya berbagi peran. K membuat foto dan video bermuatan pornografi menggunakan ponsel dan tripod. Sementara PEK mengunggah konten ke website.

"Jadi istrinya, yaitu K berperan membuat video dan foto bermuatan asusila dirinya sendiri menggunakan ponsel dan tripod. Kemudian suaminya yang mengunggah di website tersebut. Pelanggan akan membayar untuk mendapat konten itu," jelasnya.

Konten tersebut tidak bisa diakses bebas. Foto dan video yang menampilkan ketelanjangan K hanya dapat dilihat pengikut atau pelanggan yang telah membayar biaya berlangganan.

Tarif yang dipatok sebesar USD 10 per bulan atau sekitar Rp 181 ribu. "Foto atau video tersebut dapat dilihat oleh pengikut atau follower yang telah berlangganan dengan biaya setiap bulan sebesar 10 USD atau untuk saat ini kurang lebih sebesar Rp 181 ribu," tutur Kalfaris.

Pemasukan Rp 20-30 Juta per Bulan dan Jejak Ce Crystine di Media Sosial

Dari pelanggan yang berlangganan, pasutri tersebut mampu meraup penghasilan sekitar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta setiap bulan. Selama menjalankan bisnis sejak Maret 2025 hingga November 2026, keduanya diperkirakan mengantongi uang sekitar Rp 400 juta.

"Tarif berlangganan konten pelaku sekitar 10 dolar atau Rp 181 per bulan. Selama menjalan aksinya itu, pelaku mendapatkan uang lebih kurang Rp 400 juta," beber Kalfaris.

Uang hasil tindak pidana itu, menurut polisi, dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. "Bahwa uang dari hasil tindak pidana tersebut oleh terduga pelaku digunakan untuk membeli kebutuhan serta keperluan sehari hari," imbuhnya.

Selain menjual foto dan video melalui website berlangganan, kedua tersangka aktif di media sosial dan layanan live streaming. Di platform tersebut, K menggunakan nama Ce Crystine.

Konten yang ditampilkan melalui layanan live streaming itu juga mengandung unsur pornografi. Aktivitas tersebut menjadi bagian dari bisnis konten online yang dijalankan keduanya.

Pola ini memperlihatkan bahwa konten berbayar bukan satu-satunya pintu pemasukan. Nama Ce Crystine dipakai sebagai identitas dagang untuk menarik pengikut di sejumlah platform.

Jerat Pasal UU ITE dan KUHP dengan Ancaman hingga 10 Tahun Penjara

Kedua tersangka kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat mereka dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 407 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kalfaris menjelaskan ancaman pidana dalam pasal UU ITE berupa penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara Pasal 407 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 10 tahun.

"Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling Rp 1 miliar. Pasal 407 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana penjara paling lama 10 tahun," tandas Kalfaris.

Penerapan dua pasal sekaligus menunjukkan penyidik melihat kasus ini dari dua sisi. UU ITE menyoroti penyebaran konten asusila melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 407 KUHP menyangkut perbuatan cabul yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Dampak Kasus dan Langkah Penyidikan Berikutnya

Pengungkapan kasus ini menambah daftar perkara pornografi berbayar yang ditangani kepolisian di Jawa Timur. Model bisnisnya relatif sederhana: produksi sendiri, unggah ke platform berlangganan, lalu tarik pembayaran dari pelanggan.

Yang membuat kasus ini menonjol adalah keterlibatan pasangan sah sebagai pelaku utama. Suami mengelola akun dan distribusi, istri menjadi pemeran sekaligus pemilik identitas akun.

Polisi belum merinci berapa jumlah pelanggan yang membayar. Namun nominal pemasukan bulanan Rp 20 juta hingga Rp 30 juta dengan tarif sekitar Rp 181 ribu per bulan memberi gambaran besarnya basis pelanggan.

Langkah berikutnya, penyidik mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan situs. Barang bukti digital seperti ponsel dan buku rekening akan ditelusuri untuk memetakan aliran uang.

Keduanya kini ditahan di Polres Blitar Kota. Pemberitaan soal kasus ini juga berkembang di sejumlah media, termasuk laporan kanal berita detikcom yang memuat rangkuman fakta perkara.

Analisis Redaksi: Ketika Tekanan Ekonomi Dijadikan Pembenaran

Alasan kebangkrutan usaha memang nyata dan mudah dipahami. Tapi keputusan menjual tubuh sendiri lewat platform berlangganan bukan jalan keluar, melainkan perpindahan masalah. Polisi menyebut uang Rp 400 juta dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, yang berarti tidak ada aset produktif yang dibangun dari bisnis itu.

Yang lebih mengganggu adalah cara pasangan ini bekerja. Ada pembagian peran yang rapi, pendaftaran akun memakai identitas istri, hingga jadwal unggah minimal dua kali sepekan. Ini bukan tindakan spontan karena desakan kebutuhan, melainkan operasi bisnis kecil yang direncanakan.

Kasus ini juga memperlihatkan bahwa konten pornografi berbayar tidak lagi butuh studio atau jaringan besar. Ponsel, tripod, dan akun di situs berlangganan sudah cukup. Pengawasan ruang digital menjadi kunci, dan patroli siber yang dilakukan Satreskrim Polres Blitar Kota membuktikan cara itu masih efektif menemukan jejak pelaku.

Yang tersisa sekarang adalah pertanyaan tentang efek jera. Ancaman 10 tahun penjara seharusnya cukup untuk membuat calon pelaku berpikir dua kali. Tapi selama permintaan pasar masih ada dan pembayaran lintas negara mudah dilakukan, kasus serupa berpotensi muncul lagi dengan wajah berbeda.