AHY Tegaskan Demokrat Tak Ajukan Nama untuk Kursi Wapres, Serahkan ke Prabowo

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti. AHY menyerahkan sepenuhnya proses pengisian kursi wapres kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai amanat UUD 1945.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan sikap partainya mengikuti aturan konstitusi yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden.

Kronologi: Gibran Mundur, Kursi Wapres Kosong

Jabatan wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti. Pengunduran diri Gibran memicu pertanyaan publik tentang siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.

Partai Demokrat, sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, langsung memberikan sikap resmi. AHY menyampaikan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama kandidat untuk kursi wapres.

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” kata AHY.

AHY juga menyebut sikap tersebut telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang merupakan presiden keenam Republik Indonesia. Konsultasi ini menunjukkan bahwa keputusan partai diambil melalui jalur internal yang matang.

Dalam jumpa pers itu, AHY mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga suasana tetap tenang dan memberi ruang konstitusional. Ia menekankan pentingnya proses pengisian jabatan wapres berjalan sesuai koridor hukum.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain AHY, nama Susilo Bambang Yudhoyono disebut sebagai pihak yang dikonsultasikan. Meski tidak memberikan pernyataan langsung dalam jumpa pers tersebut, posisi SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memberi bobot pada keputusan yang diambil AHY.

Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak yang disebut AHY sebagai pemegang kewenangan mengusulkan calon wakil presiden. Menurut AHY, proses pengusulan sepenuhnya berada di tangan presiden.

MPR juga menjadi institusi yang disorot karena memiliki kewenangan memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. AHY menegaskan Partai Demokrat menghormati kewenangan MPR tersebut.

Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, menjadi pihak yang memicu kekosongan jabatan setelah menyatakan berhenti. Namun, dalam artikel sumber tidak dijelaskan secara rinci alasan pengunduran diri Gibran.

AHY dalam pernyataannya tidak menyebut nama kandidat alternatif. Ia hanya menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Latar Belakang Konstitusi dan Aturan Pengisian Jabatan Wapres

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi dasar utama yang dikutip AHY. Pasal tersebut mengatur bahwa jika terjadi kekosongan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Mekanisme ini menempatkan presiden sebagai pihak yang memiliki hak mengusulkan calon. MPR kemudian memilih di antara dua calon yang diajukan tersebut. Proses ini merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengatur suksesi kepemimpinan nasional.

Dengan sikap Partai Demokrat yang tidak mengajukan nama, maka secara praktis partai tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan kandidat. Ini juga menghindari kesan bahwa partai politik menekan presiden untuk memilih kader tertentu.

AHY menegaskan bahwa sikap partainya sejalan dengan aturan internal Partai Demokrat. Konsultasi dengan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi menunjukkan bahwa keputusan ini telah melalui mekanisme partai.

Partai Demokrat sendiri merupakan partai yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Meski demikian, AHY memilih untuk tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengajukan kandidat wapres.

Dampak dan Reaksi

Sikap Partai Demokrat yang tidak mengajukan nama mendapat perhatian publik. Sejumlah pengamat menilai langkah ini sebagai bentuk kedisiplinan konstitusi dan menghindari politisasi proses pengisian jabatan wapres.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari istana atau MPR terkait langkah selanjutnya. Publik masih menunggu apakah Presiden Prabowo akan segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden ke MPR.

AHY mengajak masyarakat tetap tenang. Ia menekankan bahwa proses ini akan berjalan sesuai aturan yang berlaku. "Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang dan memberikan ruang konstitusional," ujar AHY dalam jumpa pers tersebut.

Dengan tidak adanya nama yang diajukan oleh Partai Demokrat, maka spekulasi tentang kandidat wapres dari partai tersebut pupus. Fokus kini beralih ke Presiden Prabowo dan MPR.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Usulan Presiden

Sesuai amanat Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945, langkah berikutnya adalah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. MPR kemudian akan memilih salah satu dari dua calon tersebut.

Belum diketahui kapan presiden akan mengusulkan nama. Namun, AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan menghormati keputusan presiden dan MPR.

Proses ini menjadi ujian bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Publik berharap pengisian jabatan wapres berjalan transparan dan sesuai konstitusi.

Partai Demokrat melalui AHY telah menunjukkan sikap politiknya. Kini bola berada di tangan Presiden Prabowo dan MPR untuk melanjutkan proses konstitusional tersebut.

Analisis Redaksi

Keputusan Partai Demokrat untuk tidak mengajukan nama calon wakil presiden adalah langkah yang patut diapresiasi. Di tengah tekanan politik yang biasanya mendorong partai untuk merebut kursi kekuasaan, AHY memilih untuk tunduk pada mekanisme konstitusi. Ini menunjukkan kedewasaan berpolitik yang jarang ditemui.

Namun, sikap tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang peran Partai Demokrat dalam koalisi. Dengan tidak mengajukan nama, Partai Demokrat seolah mengambil posisi sebagai pendukung setia tanpa ambisi kekuasaan. Apakah ini strategi jangka panjang atau sekadar menghindari konflik internal?

Yang jelas, pernyataan AHY memberikan kepastian bahwa proses pengisian wakil presiden akan berjalan sesuai aturan. Publik kini menunggu langkah Presiden Prabowo. Jika presiden mengusulkan nama-nama yang kredibel, maka proses ini bisa menjadi contoh baik bagi demokrasi Indonesia. Sebaliknya, jika ada manuver politik, maka kepercayaan publik bisa tergerus.

Sumber: makassar.antaranews.com, mpr.go.id