Gibran Akui Kecewakan PDIP: Kilas Balik Hubungan Love and Hate dengan Partai Banteng

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui pernah mengecewakan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan perjalanan politiknya hingga menjadi Wali Kota Surakarta. Pengakuan itu muncul dalam video pernyataan pada Kamis (12/11/2026), sehari setelah ia mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden.

Dalam video tersebut, Gibran mengenang pergulatan batin saat menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ia sadar keputusan itu membawa konsekuensi politik, terutama karena saat itu dirinya masih berada dalam lingkaran PDIP.

Anak bungsu Joko Widodo itu mengakui keputusannya membuat kecewa partai yang selama ini membimbing dan membesarkannya. Pernyataan itu kembali membuka lembaran panjang hubungan Gibran dengan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Jejak Awal Gibran di PDIP dan Restu Megawati

Hubungan Gibran dengan PDIP bukan cerita yang tiba-tiba muncul. Pada Oktober 2019, ia mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Kedatangan itu untuk menyampaikan keseriusannya maju dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta melalui PDIP.

Saat itu Gibran menegaskan tidak akan menempuh jalur independen. Statusnya sebagai kader sudah jelas di matanya. "Saya sudah punya KTA PDIP, saya akan berjuang melalui PDIP juga," kata Gibran, seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Jalan menuju kursi Wali Kota Solo tidak mulus. Gibran harus berhadapan dengan proses penjaringan partai di tingkat daerah yang sebelumnya telah mengusulkan pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakosa. Ia tetap berupaya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDIP.

Upaya itu berbuah. DPP PDIP akhirnya memberikan rekomendasi kepada pasangan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa untuk maju di Pilkada Solo 2020. Duet itu menang dan Gibran memimpin Kota Solo untuk periode 2021-2026.

Kedekatan Gibran dengan Megawati juga terlihat dalam sejumlah kesempatan. Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi pada Januari 2023, saat keduanya bertemu di Semarang dalam acara pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Megawati terlihat menggandeng tangan Gibran.

Gestur itu memicu tafsir politik menjelang Pemilu 2024. Gibran buru-buru menepis anggapan tersebut. "Enggak ada simbol, simbol opo. Enggak, beliau sudah seperti Ibu, eyang saya sendiri ya. Pokokmen tugasku kalau beliau di sini tugasku nganter mendampingi," ujar dia.

Pinangan Prabowo dan Titik Retaknya Hubungan

Hubungan yang semula hangat mulai berubah menjelang Pilpres 2024. Pada September 2023, Gibran mengaku mendapat pinangan dari Prabowo Subianto untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Situasi itu menempatkan Gibran berseberangan dengan PDIP, partai yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Pada 22 Oktober 2023, Prabowo mengumumkan Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Keputusan itu langsung memantik polemik karena Gibran merupakan kader PDIP sekaligus kepala daerah yang diusung partai tersebut.

Sehari setelah pengumuman, PDIP mulai bersuara soal status keanggotaan Gibran. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menegaskan partainya tidak membenarkan kader yang bermain di dua kaki.

Pada 25 Oktober 2023, Gibran bersama Prabowo resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Langkah itu menjadi titik penting keretakan hubungan Gibran dengan PDIP.

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo bahkan menyatakan Gibran sudah bukan lagi anggota partai. Gibran merespons dengan santai. "Ya itu silakan dari Pak Rudy kalau seperti itu," katanya.

Pemecatan Gibran, Jokowi, dan Bobby Nasution

Situasi memuncak pada Desember 2024. Melalui surat keputusan yang diumumkan pada 16 Desember 2024, PDIP resmi memecat Gibran bersama Joko Widodo dan Bobby Nasution.

Dalam pertimbangannya, PDIP menyebut Gibran melanggar kode etik dan disiplin anggota partai. Ia dinilai tidak mematuhi keputusan partai dengan menjadi calon wakil presiden dari koalisi politik lain.

Keputusan itu menutup babak panjang hubungan Gibran dengan PDIP. Partai yang pernah menjadi kendaraan politiknya kini menempatkannya di luar pagar. Sebaliknya, Gibran melangkah ke panggung nasional bersama Prabowo dan memenangkan Pilpres 2024.

Rangkaian peristiwa itu menunjukkan pola yang konsisten:

• Oktober 2019: Gibran menemui Megawati dan menegaskan komitmen berjuang lewat PDIP.
• 2020: DPP PDIP merekomendasikan Gibran-Teguh Prakosa, lalu keduanya menang di Pilkada Solo.
• September 2023: Gibran mengaku mendapat pinangan Prabowo sebagai cawapres.
• 22 Oktober 2023: Prabowo mengumumkan Gibran sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju.
• 25 Oktober 2023: Gibran-Prabowo mendaftar ke KPU.
• 16 Desember 2024: PDIP memecat Gibran, Jokowi, dan Bobby Nasution.

Arti Pengakuan Gibran bagi Publik dan PDIP

Pengakuan Gibran datang di momen yang sensitif. Ia baru saja mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, dan pernyataannya langsung menjadi sorotan publik. Kalimat bahwa ia pernah mengecewakan partai dibaca sebagai bentuk refleksi politik.

Bagi PDIP, pernyataan itu bisa dimaknai beragam. Sebagian kader mungkin melihatnya sebagai pengakuan terlambat. Sebagian lain menilai itu sekadar penutup babak lama yang sudah selesai secara organisasi lewat pemecatan Desember 2024.

Yang jelas, Gibran tidak menyangkal peran PDIP. Ia menyebut partai itu membimbing dan membesarkannya. Pengakuan tersebut menegaskan satu hal: perjalanan politik Gibran tidak bisa dipisahkan dari PDIP, meski akhirnya berpisah jalan.

Publik juga diingatkan pada dinamika politik 2023-2024 yang penuh manuver. Keputusan Gibran menerima pinangan Prabowo mengubah peta koalisi, memicu polemik etika, dan berujung pada sanksi partai. Kini, setelah semua berjalan, Gibran sendiri yang mengakui dampak dari pilihan itu.

Langkah Selanjutnya Setelah Gibran Mundur

Pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden membuka sejumlah pertanyaan baru. Publik menanti siapa yang akan menjalankan tugas Wakil Presiden, mengingat aturan dalam UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan.

Sejumlah nama sudah masuk bursa cawapres pengganti Gibran. Partai-partai koalisi mulai menyampaikan sikap, meski sebagian menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.

Di sisi lain, pernyataan Gibran menutup satu babak hubungannya dengan PDIP. Apakah pengakuan itu akan membuka ruang rekonsiliasi, atau justru menjadi catatan sejarah politik yang selesai begitu saja, masih bergantung pada langkah partai dan Gibran ke depan.

Untuk sementara, yang tersisa adalah fakta: Gibran pernah dibesarkan PDIP, meninggalkan partai itu untuk mendampingi Prabowo, dipecat pada Desember 2024, lalu mengakui sendiri bahwa keputusannya mengecewakan partai yang dulu membesarkannya.

Analisis Redaksi

Pengakuan Gibran layak dibaca sebagai cermin, bukan sekadar permintaan maaf. Dalam politik Indonesia, hubungan antara kader dan partai sering diuji ketika ada tawaran kekuasaan yang lebih besar. Kasus Gibran adalah contoh paling telanjang: partai menjadi tangga, lalu ditinggalkan ketika tangga itu tak lagi relevan.

Namun kritik yang sama juga bisa diarahkan ke PDIP. Partai yang mengusung kader harus punya mekanisme kaderisasi yang jelas dan konsisten. Ketika rekomendasi politik ditentukan oleh pertimbangan elektoral jangka pendek, loyalitas kader menjadi taruhan yang mudah goyah.

Yang paling dirugikan dari drama ini adalah publik. Pemilih diberi tontonan pergulatan elite, sementara isu-isu substantif seperti ekonomi, lapangan kerja, dan pelayanan publik kerap tenggelam. Pengakuan Gibran boleh jadi jujur. Tapi kejujuran setelah semua terjadi tidak mengembalikan kepercayaan yang sudah terlanjur retak.

Sumber: kpu.go.id