Partai Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres Pengganti Gibran, AHY Serahkan ke Prabowo

Partai Demokrat resmi tidak mengajukan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Umum AHY menyerahkan sepenuhnya kewenangan pengusulan kandidat kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusi.

Keputusan itu diumumkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers di Auditorium Yudhoyono, Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Sikap partai keluar dua hari setelah Gibran menyatakan mundur dari kursi Wakil Presiden RI.

"Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama, Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," kata AHY di hadapan wartawan.

Pernyataan itu menutup spekulasi yang sempat menempatkan nama AHY sendiri dalam bursa cawapres. Sebelumnya, Demokrat disebut mendukung penuh calon wapres pilihan Prabowo meski nama Ketua Umumnya masuk dalam daftar kandidat yang beredar.

Kronologi: Dari Pengunduran Diri Gibran hingga Sikap Resmi Demokrat

Rangkaian peristiwa berjalan cepat dalam dua hari. Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI.

Gibran menyebut keputusan tersebut diambil setelah melalui pertimbangan panjang dan matang. Ia juga menegaskan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan polemik ijazah yang selama ini menjadi sorotan publik.

"Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan," kata Gibran dalam pernyataan tersebut.

Dalam pernyataannya, Gibran menyebut jabatan hanya merupakan titipan sementara dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Ia mengklaim tidak pernah merancang kursi yang ia duduki selama dua tahun.

Sehari berselang, Jumat pagi 13 November 2026, AHY lebih dulu berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komunikasi berlangsung melalui sambungan panggilan video (video call) saat SBY menempuh perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Hasil konsultasi itu disampaikan AHY ke publik pada konferensi pers hari yang sama. Urutannya jelas: Gibran mundur, SBY dikonsultasi, lalu Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama.

Alasan Konstitusional di Balik Sikap Partai Demokrat

Landasan sikap Demokrat merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan itu menetapkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Dengan bunyi pasal tersebut, ruang partai politik untuk menyodorkan nama memang tidak terbuka lebar. Presiden yang memegang hak mengusulkan kandidat, sementara MPR menjalankan kewenangan memilih di antara calon yang diajukan.

AHY menegaskan Demokrat menghormati pembagian kewenangan itu. "Sekali lagi, Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden sesuai dengan kewenangan yang beliau miliki," pungkasnya.

Sikap ini bukan langkah tunggal di koalisi. Golkar lebih dulu mengambil posisi serupa dengan tidak menyodorkan nama cawapres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Partai berlambang beringin itu bahkan menyebut presiden bebas memilih.

Artinya, dua partai besar pendukung pemerintahan memilih menahan diri dari tarik-menarik nama. Beban politik pengusulan kini terkonsentrasi di meja Presiden Prabowo Subianto menjelang Sidang MPR.

AHY di Bursa Cawapres dan Dinamika Koalisi

Nama AHY sempat masuk dalam bursa cawapres yang beredar di publik. Sejumlah pemberitaan menyebut peluangnya besar, bahkan ketika Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada calon pilihan Prabowo.

Keputusan tidak mengajukan nama justru dibacakan langsung oleh AHY. Ia menyampaikannya tanpa menyebut satu pun kandidat alternatif, termasuk dirinya sendiri.

Di sisi lain, bursa cawapres memanas jelang Sidang MPR. Nama Sri Sultan Hamengkubuwono X tiba-tiba muncul sebagai figur tanpa ambisi politik yang dinilai ideal mendampingi Prabowo hingga 2029.

Nama Pramono dan Yusril juga sempat diperbincangkan dalam pembahasan kursi wapres yang kosong. Semua nama itu beredar di ruang publik, tetapi belum ada pengajuan resmi dari partai mana pun.

Konsultasi AHY dengan SBY memberi sinyal lain. Partai yang dipimpin mantan presiden itu memilih menempatkan diri sebagai pendukung keputusan presiden ketimbang menambah tekanan politik melalui pencalonan.

Baca juga laporan terkait sikap partai lain di AFU.ID dan perkembangan bursa cawapres di situs resmi MPR RI.

Dampak Politik: Kursi Wapres Kosong dan Peta Suara di MPR

Kursi Wakil Presiden kini kosong sejak Gibran mundur pada 12 November 2026. Pertanyaan soal siapa yang menjalankan tugas wapres pun muncul, dan jawabannya merujuk pada aturan UUD 1945.

Dalam kerangka Pasal 8 ayat (2), Presiden mengusulkan dua calon wapres kepada MPR. MPR kemudian memilih salah satu dari dua nama itu dalam proses pemilihan.

Karena Demokrat dan Golkar tidak menyodorkan nama, daftar kandidat sepenuhnya bergantung pada keputusan Prabowo. Partai-partai lain masih bisa menyampaikan aspirasi, tetapi secara konstitusional pengusulan tetap berada di tangan presiden.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari sikap Demokrat:

• Demokrat tidak mengajukan nama cawapres, termasuk nama AHY yang sempat masuk bursa.
• Kewenangan pengusulan diserahkan kepada Presiden Prabowo sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
• Sikap partai dikonsultasikan lebih dulu dengan SBY melalui video call pada Jumat pagi.
• Golkar mengambil posisi serupa dengan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

Dampaknya, tekanan politik bergeser ke Istana. Prabowo memegang kendali penuh atas komposisi dua nama yang akan diajukan ke MPR, sementara partai-partai koalisi memilih tidak membuka front pencalonan.

Bagi Demokrat, langkah ini menjaga posisi partai sebagai pendukung pemerintah tanpa harus berkompetisi terbuka memperebutkan kursi wapres. Bagi AHY, keputusan itu menutup spekulasi soal ambisinya pada posisi tersebut, setidaknya untuk saat ini.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Nama dari Prabowo

Setelah Demokrat dan Golkar menahan diri, bola berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia harus menentukan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan ke MPR.

Proses itu akan berujung pada Sidang MPR yang memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Sampai saat itu, kursi wapres tetap kosong.

Publik masih menunggu apakah nama Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pramono, Yusril, atau figur lain akan masuk dalam dua nama resmi. Semua masih sebatas pembicaraan di ruang publik.

Yang pasti, Demokrat sudah menutup pintu pencalonan. "Partai Demokrat tidak mengajukan nama dan kami menyerahkan proses ini sepenuhnya kepada Bapak Presiden," kata AHY, mengulang sikap partainya di depan wartawan.

Analisis Redaksi

Keputusan Demokrat tidak mengajukan nama cawapres adalah manuver yang rapi secara konstitusi sekaligus aman secara politik. Dengan bersandar pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, partai itu tidak perlu berdebat soal siapa yang layak, karena aturannya memang menempatkan presiden sebagai pemegang hak usul. Sikap ini menghindarkan Demokrat dari posisi berhadapan langsung dengan Istana.

Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Nama AHY sempat beredar di bursa cawapres, dan justru AHY sendiri yang membacakan penolakan pengajuan nama. Konsultasi dengan SBY melalui video call pada Jumat pagi memberi pembenaran internal: keputusan partai bukan keputusan pribadi ketua umum, melainkan hasil komunikasi dengan majelis tinggi partai. Itu pesan yang jelas ke luar maupun ke dalam.

Pola yang sama dilakukan Golkar. Dua partai besar menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, sementara nama-nama alternatif seperti Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pramono, dan Yusril tetap beredar tanpa pengajuan resmi. Yang tersisa adalah ujian bagi Prabowo: apakah ia memakai kewenangan itu untuk merangkul koalisi lebih luas, atau memilih figur yang paling aman secara elektoral. Sampai dua nama itu diajukan ke MPR, kursi wapres tetap kosong dan publik hanya bisa menunggu.