LBH Bogor Somasi RS Mulia Pajajaran, Tuntut Hak Perawat yang Di-PHK karena Pensiun

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bogor resmi menyomasi RS Mulia Pajajaran Bogor pada Kamis (12/11/2026) terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) perawat Vinsensia Tjoeng Merry yang diberhentikan dengan alasan memasuki usia pensiun. LBH menilai hak ketenagakerjaan kliennya belum dipenuhi, termasuk soal upah dan pesangon.

Direktur Eksekutif LBH Bogor, Zentoni, mengatakan pihaknya bertindak sebagai kuasa hukum Vinsensia untuk memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan kliennya yang dinilai belum dipenuhi oleh pihak rumah sakit. “Surat somasi ini secara resmi kami layangkan kepada RS Mulia Pajajaran Bogor karena klien kami telah diputus hubungan kerjanya sejak 21 Oktober 2026 dan tidak diperbolehkan lagi bekerja dengan alasan telah memasuki usia pensiun,” ujar Zentoni dalam keterangan yang diterima Terasmedia.co, Jumat (13/11/2026).

Kronologi PHK Vinsensia Tjoeng Merry

Vinsensia mulai bekerja di RS Mulia Pajajaran Bogor pada 1 Oktober 2014 dengan jabatan sebagai perawat. Selama bekerja, ia menerima upah sebesar Rp4.529.731 per bulan. Menurut Zentoni, kliennya telah mengabdikan diri selama kurang lebih 12 tahun di rumah sakit tersebut.

Pada 21 Oktober 2026, Vinsensia diputus hubungan kerjanya dengan alasan telah memasuki usia pensiun. Ia tidak diperbolehkan lagi bekerja. LBH Bogor menilai keputusan itu tidak disertai pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Klien kami telah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 12 tahun di RS Mulia Pajajaran Bogor. Namun, selama masa kerjanya, upah yang diterima hanya sebesar Rp4.529.731 setiap bulan,” ungkap Zentoni.

Zentoni menyoroti besaran upah tersebut yang berada di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Bogor yang disebut mencapai Rp5.437.203. Selisihnya sekitar Rp907.472 per bulan. “Kami menilai persoalan upah ini harus menjadi perhatian serius. Sebab, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai hak normatif pekerja justru diabaikan oleh perusahaan,” tegasnya.

Dugaan Pelanggaran Pasal 288 UU Pelindungan Ketenagakerjaan

LBH Bogor menduga terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Zentoni menyebut ketentuan tersebut juga memuat konsekuensi berupa sanksi pidana.

Pasal itu mengatur tentang kewajiban pengusaha membayar upah sesuai ketentuan. Jika terbukti dilanggar, ada ancaman pidana. LBH Bogor menilai persoalan upah ini bukan sekadar administratif, tetapi menyangkut hak dasar pekerja yang dilindungi hukum.

Selain persoalan upah, Zentoni menegaskan bahwa berakhirnya hubungan kerja karena memasuki usia pensiun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. “Perlu kami tegaskan bahwa klien kami juga memiliki hak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 247 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, hak-hak tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan ketika hubungan kerja berakhir sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, PHK karena pensiun tetap menimbulkan konsekuensi pembayaran pesangon dan hak lainnya.

Pihak yang Terlibat dan Isi Somasi

Somasi ditujukan kepada manajemen RS Mulia Pajajaran Bogor. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak rumah sakit. LBH Bogor memberikan tenggat agar perusahaan segera merespons dan memenuhi kewajibannya.

“Karena itu, melalui somasi ini kami meminta agar RS Mulia Pajajaran Bogor memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut dan memenuhi seluruh hak klien kami. Kami berharap tidak perlu ada proses hukum lebih lanjut apabila persoalan ini dapat diselesaikan secara baik,” kata Zentoni.

Zentoni berharap manajemen RS Mulia Pajajaran Bogor segera merespons somasi yang telah disampaikan dan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan hak-hak mantan karyawan. “Kami berharap pihak RS Mulia Pajajaran Bogor tidak mengabaikan persoalan ini. Hak pekerja harus dihormati dan dipenuhi. Kami akan terus mengawal serta memperjuangkan hak-hak klien kami sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.

Latar Belakang: Upah di Bawah UMK dan Hak Pensiun

Kasus ini mencuat di tengah perdebatan tentang perlindungan pekerja di sektor kesehatan. Perawat merupakan profesi dengan beban kerja tinggi, namun kerap menerima upah yang tidak sesuai ketentuan. UMK Bogor yang mencapai Rp5.437.203 menjadi acuan yang seharusnya dipenuhi pengusaha.

Dalam hukum ketenagakerjaan, pekerja yang memasuki usia pensiun tetap berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 247 UU Nomor 27 Tahun 2026. Perusahaan tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut meskipun hubungan kerja berakhir karena pensiun.

LBH Bogor menilai apa yang dialami Vinsensia merupakan contoh bagaimana hak normatif pekerja bisa terabaikan. Somasi menjadi langkah awal sebelum menempuh jalur hukum lebih lanjut, termasuk gugatan ke pengadilan hubungan industrial jika tidak ada penyelesaian.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika tidak direspons, LBH Bogor dapat melanjutkan kasus ini ke jalur litigasi. Proses hukum yang mungkin ditempuh antara lain gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menuntut pemenuhan hak. Selain itu, dugaan pelanggaran Pasal 288 UU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat dilaporkan ke dinas ketenagakerjaan setempat.

Bagi Vinsensia, somasi ini menjadi upaya terakhir sebelum berhadapan di pengadilan. Ia berharap haknya dipenuhi tanpa harus melalui proses panjang. LBH Bogor menegaskan akan terus mengawal kasus ini.

Publik pun menanti respons RS Mulia Pajajaran Bogor. Jika perusahaan menunjukkan itikad baik, persoalan bisa selesai secara kekeluargaan. Namun jika tidak, kasus ini berpotensi menjadi preseden bagi perlindungan pekerja di sektor kesehatan.

Analisis Redaksi

Kasus yang menimpa Vinsensia Tjoeng Merry bukan sekadar sengketa individual. Ia mencerminkan persoalan struktural: upah pekerja di sektor kesehatan yang masih di bawah UMK, serta lemahnya pengawasan terhadap hak pekerja saat memasuki masa pensiun. Angka Rp4.529.731 versus UMK Rp5.437.203 adalah selisih yang tidak kecil—sekitar Rp900 ribu per bulan. Jika dibiarkan bertahun-tahun, kerugian pekerja bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Yang lebih krusial adalah soal pesangon. Banyak perusahaan menganggap pensiun sebagai akhir hubungan kerja tanpa kewajiban apa pun. Padahal, Pasal 247 UU Nomor 27 Tahun 2026 jelas mengatur hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Pengabaian terhadap ketentuan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengingkaran terhadap dedikasi pekerja yang telah mengabdi belasan tahun.

LBH Bogor patut diapresiasi karena mengambil langkah proaktif. Somasi adalah instrumen hukum yang murah dan cepat. Namun, efektivitasnya bergantung pada respons perusahaan dan pengawasan dinas ketenagakerjaan. Jika somasi diabaikan, penegakan hukum harus menjadi jalan terakhir. Kasus ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pemberi kerja: hak pekerja tidak bisa dinegosiasikan, bahkan ketika usia pensiun tiba.

Sumber: hukumonline.com