Mafia Tanah Tipu Warga Rp 4,9 Miliar: 7 Fakta Modus Jual Lahan PTPN di Deli Serdang

Mafia tanah berinisial GS ditangkap polisi setelah menipu warga hingga Rp 4,9 miliar. Modusnya: menjual lahan milik PTPN seluas 25 hektare di Deli Serdang yang bukan haknya. Korban baru sadar setelah uangnya lenyap dan sertifikat tak kunjung terbit.

Kasus ini mencuat setelah penyidik Satreskrim Polresta Deli Serdang menerima laporan dari sejumlah korban. GS diduga memalsukan dokumen dan mengaku sebagai pihak yang berhak menjual lahan eks HGU PTPN. Hingga Jumat (13/11/2026), penyidik masih mendalami peran pihak lain yang mungkin terlibat.

Kronologi Penipuan Lahan PTPN

Berdasarkan keterangan polisi, aksi GS berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Ia menawarkan lahan seluas 25 hektare di kawasan Deli Serdang kepada sejumlah warga dengan harga bervariasi. Untuk meyakinkan korban, GS menunjukkan surat-surat yang diklaim sebagai bukti kepemilikan.

Korban yang tertarik kemudian menyerahkan uang muka hingga pelunasan. Total kerugian mencapai Rp 4,9 miliar. Namun, setelah uang diterima, GS tidak kunjung mengurus sertifikat. Korban mulai curiga ketika lahan yang dijanjikan ternyata masih berstatus aset PTPN.

“Korban menyerahkan uang secara bertahap. Setelah ditelusuri, lahan itu bukan milik tersangka,” kata sumber kepolisian seperti dikutip dari detikSumut.

Polisi menangkap GS di kediamannya di Deli Serdang tanpa perlawanan. Dari tangan tersangka, penyidik menyita sejumlah dokumen palsu, buku tabungan, dan telepon seluler yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Polisi

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol tidak memberikan keterangan resmi secara rinci. Namun, Kasat Reskrim AKP mengonfirmasi penangkapan GS dan menyebut kasus ini sebagai penipuan dengan modus jual beli tanah.

“Tersangka mengaku sebagai perantara jual beli lahan. Namun, lahan tersebut adalah milik PTPN. Kami masih mendalami apakah ada pihak lain yang membantu,” ujar AKP tersebut.

Pihak PTPN juga dimintai keterangan. Manajemen PTPN menegaskan bahwa lahan yang diperjualbelikan bukanlah milik perseroan dan tidak ada kerja sama dengan GS. “Kami tidak pernah memberikan kuasa kepada siapa pun untuk menjual lahan tersebut,” kata perwakilan PTPN.

Selain GS, polisi memeriksa beberapa saksi, termasuk korban dan pejabat desa setempat. Penyidik juga berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri keaslian dokumen yang digunakan tersangka.

Latar Belakang: Modus Mafia Tanah yang Meresahkan

Kasus ini bukan yang pertama di Sumatera Utara. Mafia tanah sering memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang status lahan, terutama lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya. Mereka mengaku sebagai ahli waris atau perantara yang berhak menjual.

Menurut data Kementerian ATR/BPN, konflik agraria di Sumut kerap melibatkan lahan perkebunan. Warga yang ingin memiliki tanah murah sering tergiur tawaran harga di bawah pasaran tanpa memeriksa legalitas.

GS diduga memanfaatkan celah ini. Ia menawarkan harga per meter yang jauh lebih rendah dari pasaran. Korban yang tidak curiga langsung menyetor uang tanpa melakukan pengecekan sertifikat ke BPN.

“Modusnya klasik: jual tanah orang lain, pakai surat palsu, lalu kabur. Tapi kali ini pelakunya berhasil ditangkap,” tambah sumber kepolisian.

Dampak Kerugian dan Upaya Hukum

Kerugian materiil yang dialami korban mencapai Rp 4,9 miliar. Uang tersebut berasal dari puluhan warga yang masing-masing menyetor puluhan hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini, polisi baru menerima laporan dari beberapa korban. Penyidik menduga masih ada korban lain yang belum melapor.

GS dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara. Polisi juga menjerat tersangka dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

“Kami mengimbau korban lain untuk melapor. Semakin banyak laporan, semakin kuat konstruksi hukumnya,” kata Kasat Reskrim.

Barang bukti yang disita antara lain surat-surat tanah palsu, kwitansi pembayaran, dan rekaman percakapan. Polisi masih menghitung total kerugian secara keseluruhan.

Langkah Selanjutnya: Pendalaman dan Pencegahan

Penyidik akan memanggil ahli dari BPN untuk memverifikasi keaslian dokumen. Selain itu, polisi tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru jika ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Pihak PTPN berjanji akan memperketat pengawasan aset. Mereka juga akan memasang papan informasi di lahan-lahan yang menjadi hak perseroan untuk mencegah penipuan serupa.

Bagi warga, polisi mengingatkan agar selalu mengecek sertifikat tanah ke kantor BPN sebelum bertransaksi. “Jangan mudah tergiur harga murah. Pastikan legalitasnya,” pesan Kasat Reskrim.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat Sumut akan maraknya mafia tanah. Penegakan hukum yang tegas diharapkan memberi efek jera.

Analisis Redaksi: Mengapa Mafia Tanah Terus Berulang?

Penangkapan GS patut diapresiasi, tetapi bukan akhir dari masalah. Kasus ini memperlihatkan bahwa mafia tanah masih leluasa beroperasi di tengah lemahnya pengawasan aset negara dan rendahnya literasi pertanahan warga. Modusnya sederhana: memanfaatkan lahan yang statusnya tidak jelas atau sedang bersengketa.

Yang lebih mengkhawatirkan, korban baru sadar setelah uangnya habis. Ini menunjukkan bahwa transaksi tanah masih sering dilakukan tanpa uji tuntas. Warga cenderung percaya pada surat-surat yang ditunjukkan penjual tanpa memverifikasi ke BPN. Di sisi lain, sosialisasi tentang bahaya mafia tanah belum menyentuh lapisan bawah.

Pemerintah daerah dan kepolisian perlu memperkuat pencegahan, bukan hanya penindakan. Memasang papan batas aset PTPN, mempercepat sertifikasi tanah warga, dan membuka kanal pengaduan yang mudah diakses adalah langkah konkret. Tanpa itu, kasus serupa akan terus berulang dengan korban baru.

Sumber: atrbpn.go.id