GMPK: Pemberitaan PETI Nuntab Harus Jadi Pintu Masuk Penyidikan, Bukan Kriminalisasi Wartawan

Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nuntab, Kecamatan Dumoga, kian masif. Namun, wartawan yang membongkarnya justru diperiksa Polda Sulawesi Utara. GMPK menilai pemberitaan pers seharusnya menjadi pintu masuk penyidikan, bukan alat mengkriminalisasi jurnalis.

Nasib sial menimpa seorang wartawan di Kota Kotamobagu berinisial BT (Bambang). Alih-alih diapresiasi karena mengungkap aktivitas PETI, ia harus berurusan dengan penyidik Polda Sulawesi Utara. Ia diperiksa terkait pemberitaan yang ia muat belum lama ini.

Kronologi: Dari Liputan Lapangan ke Meja Penyidik

Kasus ini bermula ketika BT memberitakan aktivitas PETI di wilayah Nuntab, Kecamatan Dumoga. Pemberitaan itu menyoroti kerusakan lingkungan dan aktivitas tambang ilegal yang meresahkan warga. Bukannya menindak para pelaku, pihak yang merasa dirugikan justru melaporkan BT ke polisi.

Menurut informasi yang dihimpun, BT diperiksa oleh penyidik Polda Sulawesi Utara terkait laporan pencemaran nama baik atau pelanggaran UU ITE. Pemeriksaan ini memicu reaksi keras dari publik dan pegiat anti-korupsi yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk pembungkaman pers.

Wakil Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Resmol, Mikel, menyayangkan fenomena di mana para cukong tambang ilegal lebih memilih menyerang pers dengan laporan pidana ketimbang menghadapi tuduhan perusakan lingkungan dan korupsi.

“Wartawan bekerja berdasarkan kode etik dan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketika jurnalis turun ke lapangan dan mempublikasikan bukti kerusakan akibat PETI, itu seharusnya menjadi whistleblowing bagi kepolisian dan kejaksaan. Harusnya APH bergerak cepat menyelidiki siapa aktor intelektual dan backing di balik tambang ilegal tersebut, bukan malah membidik pembawa pesan,” tegas Mikel.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain BT sebagai wartawan yang diperiksa, kasus ini menyeret nama Polda Sulawesi Utara yang melakukan pemeriksaan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai substansi pemeriksaan terhadap BT.

GMPK melalui Wakil Ketua Resmol, Mikel, menjadi salah satu pihak paling vokal menyoroti kasus ini. Ia menilai kriminalisasi terhadap wartawan yang meliput kasus lingkungan dan sumber daya alam adalah bentuk kemunduran demokrasi.

“Tindakan ini ibarat memberikan karpet merah bagi para mafia tambang untuk terus beroperasi leluasa, merusak ekosistem, dan menguras kekayaan alam tanpa takut diawasi oleh publik,” ujar Mikel.

GMPK juga mendesak Dewan Pers dan Polri untuk menegakkan kembali Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati. Setiap sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi di Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana.

“Kami mengimbau APH untuk berani membongkar jaringan mafia PETI hingga ke akarnya. Jadikan laporan investigasi wartawan sebagai bahan petunjuk awal (lidik) untuk menyelamatkan kekayaan alam bangsa ini. Jangan biarkan jurnalisme lingkungan mati hanya karena aparat lebih sibuk melayani laporan para perusak lingkungan,” pungkas Mikel.

Latar Belakang: PETI Nuntab dan Lindungan Kuat

Berdasarkan catatan GMPK, praktik PETI di Nuntab bukan sekadar soal hilangnya penerimaan pajak dan royalti negara. Kompleksitas dan masifnya kerusakan lingkungan di kawasan tersebut mengindikasikan adanya tangan-tangan kuat yang melindungi operasi ilegal ini.

PETI di Nuntab diduga telah beroperasi lama tanpa izin resmi. Aktivitas tambang emas skala kecil ini kerap menggunakan merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya yang mencemari sungai dan tanah. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan sekitar, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

GMPK menilai, selama ini penegakan hukum terhadap PETI sering kali hanya menyasar pelaku kecil di lapangan, sementara aktor intelektual dan pemodal besar tidak tersentuh. Kondisi ini diperparah ketika pers yang mencoba mengungkap praktik tersebut justru menjadi sasaran pidana.

“Pemberitaan pers seharusnya menjadi alarm atau pintu masuk untuk membongkar jaringan mafia tambang, bukan dijadikan alat untuk membungkam kebebasan pers,” kata Mikel.

Dampak: Ancaman bagi Kebebasan Pers dan Lingkungan

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kebebasan pers di Indonesia, khususnya jurnalisme lingkungan. Jika wartawan terus dikriminalisasi saat meliput kerusakan lingkungan, maka ruang publik untuk mengawasi praktik ilegal akan semakin sempit.

Dampak berikutnya adalah semakin leluasanya operasi PETI. Tanpa pengawasan pers, mafia tambang dapat terus merusak ekosistem dan menguras kekayaan alam tanpa takut diawasi. Negara pun dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan dari sektor pertambangan yang sah.

Selain itu, kasus ini menguji komitmen Polri dalam menegakkan MoU dengan Dewan Pers. MoU tersebut mengatur penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, bukan pidana. Jika MoU diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan semakin tergerus.

GMPK menegaskan bahwa kriminalisasi wartawan adalah bentuk kemunduran demokrasi. Hal ini ibarat memberikan karpet merah bagi para mafia tambang untuk terus beroperasi.

Langkah Selanjutnya: Desakan Penegakan Hukum dan Perlindungan Pers

GMPK mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengalihkan fokus dari wartawan ke penyidikan PETI. Mereka meminta polisi dan kejaksaan menyelidiki aktor intelektual serta backing di balik tambang ilegal di Nuntab.

Selain itu, GMPK meminta Dewan Pers dan Polri menegakkan kembali MoU yang telah disepakati. Setiap ketidakpuasan terhadap pemberitaan pers harus diselesaikan melalui Hak Jawab dan Hak Koreksi, bukan melalui jalur pidana.

“Kami mengimbau APH untuk berani membongkar jaringan mafia PETI hingga ke akarnya. Jadikan laporan investigasi wartawan sebagai bahan petunjuk awal (lidik) untuk menyelamatkan kekayaan alam bangsa ini,” tegas Mikel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Sulawesi Utara mengenai perkembangan pemeriksaan BT. Publik menantikan langkah konkret kepolisian dalam merespons desakan GMPK dan pegiat anti-korupsi.

Analisis Redaksi

Kasus kriminalisasi wartawan yang meliput PETI di Nuntab adalah cermin buram penegakan hukum di sektor sumber daya alam. Ketika pers yang seharusnya menjadi mitra pengawasan justru dijadikan tersangka, ada yang salah dalam prioritas aparat. Polisi seharusnya memburu para cukong yang merusak lingkungan dan menguras kas negara, bukan membidik pembawa pesan.

Desakan GMPK agar pemberitaan pers dijadikan pintu masuk penyidikan adalah logis. Jurnalisme lingkungan telah lama menjadi ujung tombak pengungkapan kejahatan korporasi yang sulit dijangkau aparat. Jika kerja-kerja jurnalistik terus dibalas dengan laporan pidana, maka ruang publik untuk mengawasi kekuasaan akan mati perlahan.

MoU antara Dewan Pers dan Polri seharusnya menjadi payung hukum yang jelas. Penyelesaian sengketa pers melalui hak jawab adalah mekanisme yang sudah disepakati untuk melindungi kemerdekaan pers. Mengabaikannya berarti mengingkari komitmen reformasi. Kini bola ada di tangan Polri: lanjutkan kriminalisasi atau alihkan penyidikan ke aktor utama PETI.

Sumber: detiksulawesi.com, dewanpers.or.id