BNSP dan LSP AREA Bahas Standar Kompetensi Profesi Properti dan Perbankan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) AREA Indonesia menggelar audiensi untuk memperkuat standar kompetensi profesi di sektor properti dan perbankan. Pertemuan itu menyoroti pentingnya sertifikasi yang tidak sekadar formalitas.

Audiensi berlangsung antara Ketua BNSP Syamsi Hari, didampingi Komisioner BNSP Adi Mahfudz, dengan Presiden AREA Indonesia sekaligus Direktur LSP AREA Indonesia, Indra Utama. Pembahasan mencakup pengembangan sistem sertifikasi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penguatan peran LSP dalam menjawab kebutuhan dunia usaha.

Kronologi Audiensi BNSP dan LSP AREA Indonesia

Pertemuan digelar sebagai respons atas kebutuhan industri properti dan perbankan akan tenaga profesional yang memiliki kompetensi terukur. Dalam audiensi itu, BNSP dan LSP AREA Indonesia membahas pengembangan sistem sertifikasi kompetensi, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, serta penguatan peran LSP.

Salah satu perhatian utama adalah peluang pengembangan sertifikasi di sektor properti dan perbankan. Kedua sektor dinilai memiliki karakteristik bisnis yang menuntut standar keahlian, integritas, dan kualifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana sertifikasi profesi tidak hanya menghasilkan pengakuan formal, tetapi juga benar-benar mencerminkan kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaan,” ujar Indra Utama dalam keterangan yang dikutip dari Propertynbank.com.

Selain membahas sertifikasi, audiensi dimanfaatkan untuk wawancara dengan Ketua BNSP Syamsi Hari guna kebutuhan pemberitaan Majalah Property&Bank serta pengumpulan profil tokoh alumni dalam penyusunan buku 60 Profil Alumni Universitas Pancasila. Syamsi Hari merupakan alumni Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (MM FEB UP).

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Ada dua tokoh kunci dalam pertemuan ini. Pertama, Syamsi Hari selaku Ketua BNSP yang didampingi Komisioner BNSP Adi Mahfudz. Kedua, Indra Utama yang menjabat Presiden AREA Indonesia sekaligus Direktur LSP AREA Indonesia. Indra juga dikenal sebagai CEO Journalist Media Network (JMN).

Indra menegaskan bahwa sertifikasi kompetensi tidak seharusnya dipandang sebatas pemenuhan persyaratan administratif. Menurutnya, sertifikasi adalah instrumen untuk membangun profesionalisme, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kemampuan sesuai kebutuhan industri.

“Dengan demikian, keberadaan sertifikat memiliki nilai nyata bagi perusahaan, tenaga kerja, maupun masyarakat sebagai pengguna jasa,” kata Indra.

Ia menambahkan, perkembangan industri properti dan perbankan terus menghadirkan tantangan baru. Digitalisasi, perubahan perilaku konsumen, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas membuat standar kompetensi perlu diperbarui.

Dari sisi BNSP, kehadiran Syamsi Hari dalam audiensi ini menunjukkan keterbukaan regulator terhadap masukan dari lembaga pelaksana sertifikasi. Meski tidak ada kutipan langsung dari Syamsi dalam rilis tersebut, posisinya sebagai Ketua BNSP menjadi penentu arah kebijakan sertifikasi nasional.

Latar Belakang: Kebutuhan Kompetensi di Sektor Properti dan Perbankan

Profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri properti dan perbankan. Persaingan bisnis yang ketat menuntut tenaga kerja tidak hanya mengandalkan pengalaman, tetapi juga kompetensi terukur, standar keahlian, dan pengakuan profesional.

Di sektor properti, kebutuhan tenaga profesional tidak terbatas pada agen atau broker. Perkembangan industri juga membutuhkan kompetensi di bidang pemasaran, pengelolaan aset, manajemen properti, hingga layanan pendukung transaksi dan investasi.

Sementara di perbankan, standar kompetensi menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas pelayanan, pengelolaan risiko, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Kualitas tenaga profesional berkaitan langsung dengan kepercayaan konsumen dan tata kelola bisnis.

Karena itu, penguatan sistem sertifikasi kompetensi profesi dinilai mendesak. LSP sebagai lembaga pelaksana sertifikasi memiliki peran strategis untuk menjembatani kebutuhan industri dengan standar yang ditetapkan BNSP.

Dampak dan Tantangan Sertifikasi Kompetensi

Bagi sektor properti, penguatan sertifikasi berpotensi mendorong terciptanya ekosistem tenaga profesional yang lebih terpercaya. Konsumen dan pelaku usaha dapat memiliki acuan lebih jelas dalam menilai kompetensi tenaga profesional yang memberikan layanan.

Namun, tantangan berikutnya adalah memperluas kesadaran pelaku industri dan tenaga kerja mengenai pentingnya sertifikasi. Tanpa dukungan perusahaan, asosiasi profesi, dan masyarakat, sertifikasi berisiko hanya menjadi formalitas yang belum berdampak pada peningkatan kualitas SDM.

Selain itu, akses terhadap program sertifikasi perlu terus diperluas agar semakin banyak tenaga kerja memiliki kesempatan meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan profesional. Keterjangkauan biaya dan ketersediaan jadwal uji menjadi faktor yang menentukan.

Beberapa poin yang menjadi fokus penguatan sertifikasi:

• Pengembangan skema sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan properti dan perbankan.
• Peningkatan kualitas asesor dan lembaga pelaksana sertifikasi.
• Perluasan akses program sertifikasi bagi tenaga kerja.
• Sinergi antara regulator, LSP, asosiasi profesi, dan dunia usaha.

Kolaborasi antara regulator sertifikasi dan lembaga pelaksana dinilai penting agar standar kompetensi yang diterapkan tidak tertinggal dari perkembangan industri. Digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen menjadi pendorong utama pembaruan standar.

Langkah Selanjutnya: Sinergi BNSP dan LSP AREA

Audiensi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara BNSP dan LSP AREA Indonesia dalam mengembangkan sistem sertifikasi yang kredibel, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. Ke depan, penguatan sertifikasi kompetensi diharapkan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM nasional.

Indra menutup dengan pernyataan tegas: “Kompetensi adalah investasi, sertifikasi merupakan pengakuan, dan profesionalisme menjadi salah satu modal utama untuk meningkatkan daya saing industri.”

Industri yang kuat tidak hanya ditentukan oleh modal, teknologi, dan besarnya pasar, tetapi juga oleh kualitas tenaga profesional yang menjalankannya. Karena itu, langkah BNSP dan LSP AREA Indonesia untuk memperkuat standar kompetensi profesi properti dan perbankan menjadi bagian dari agenda besar pembangunan SDM.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan sertifikasi kompetensi, kunjungi situs resmi BNSP.

Analisis Redaksi

Audiensi BNSP dan LSP AREA Indonesia menyoroti persoalan mendasar: sertifikasi profesi di Indonesia masih sering berhenti pada formalitas administratif. Indra Utama menyadari hal ini dan menegaskan perlunya sertifikat yang benar-benar mencerminkan kemampuan. Namun, tanpa penegakan standar dan evaluasi berkala, sertifikasi hanya akan menjadi kertas pengakuan tanpa dampak pada kualitas layanan.

Di sektor properti, konsumen sering kali tidak memiliki alat ukur untuk menilai kompetensi agen atau pengelola properti. Sertifikasi yang kredibel bisa menjadi jawaban, asalkan proses ujinya ketat dan relevan dengan praktik lapangan. Begitu pula di perbankan, di mana standar kompetensi berkaitan langsung dengan manajemen risiko dan kepercayaan publik.

Tantangan terbesarnya bukan pada penyusunan skema, melainkan pada adopsi oleh industri. Tanpa insentif bagi perusahaan dan tenaga kerja untuk mengikuti sertifikasi, program ini berisiko berjalan di tempat. Kolaborasi BNSP, LSP, asosiasi profesi, dan dunia usaha harus diwujudkan dalam kebijakan konkret, bukan sekadar pertemuan seremonial.

Sumber: bnsp.go.id