Harga Asli Pertalite Tanpa Subsidi Rp 18.102, Pemerintah Tanggung Selisihnya

Harga keekonomian atau harga asli Pertalite tanpa subsidi per Oktober 2026 menembus Rp 18.102 per liter. Pemerintah tetap menjualnya Rp 10.000 per liter dan menanggung selisihnya di APBN. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah terus memantau dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap APBN.

Kronologi Kenaikan Harga Minyak Dunia 2026

Suahasil memaparkan pergerakan harga minyak dunia sejak awal 2026 menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan eskalasi geopolitik dan perang. Setelah sempat tertahan di kisaran US$ 60 per barel, harga minyak melonjak hingga hampir menyentuh puncaknya di angka US$ 115-116 per barel.

Meski sempat mengalami koreksi tipis akibat dinamika gencatan senjata maupun perhelatan politik di Amerika Serikat, harga minyak mentah global tercatat masih berada di level US$ 92,06 per barel pada 10 November. "Harga minyak Brent, kita lihat puncaknya itu pernah hampir menyentuh US$ 115-116 per barel, dan kita tahu semuanya memberikan tekanan kepada APBN kita," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, jika harga sempat melonjak tinggi, maka rata-rata harga minyak dalam setahun yang menjadi acuan APBN akan ikut terkerek naik. Sebaliknya jika harga turun, rata-rata tahunannya diharapkan tidak setinggi yang dikhawatirkan. "Kalau 10 November kita catat harga Brent itu US$ 92,06 per barel, dan itu kita harus waspadai terus karena penurunan ini, karena dampaknya bagi APBN adalah dampak rata-rata setahun. Jadi kalau kena tinggi, berarti rata-rata setahunnya akan terkerek naik. Tapi kalau dia turun, berarti rata-rata setahunnya tidak setinggi yang kita lihat atau kita mulai waspadai," terangnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjadi pihak yang menyampaikan langsung kondisi fiskal terkait subsidi energi. Ia menegaskan harga beberapa komponen energi tidak dinaikkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, harga bahan bakar Pertalite bertahan di Rp 10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya per Oktober 2026 sudah berada di level Rp 18.102 imbas kenaikan harga minyak global.

"Kita lihat selama 2024, 2025, dan sampai dengan bulan Maret 2026 hanya sedikit di atas harga Rp 10.000 dan itu ditanggung selisih harganya oleh pemerintah. Mulai bulan April mulai meningkat, ini yang meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi," paparnya.

Untuk solar, Suahasil menyebut harga pemerintahnya sekitar Rp 6.800 per liter, sedangkan harga keekonomiannya di atas Rp 6.800 namun relatif cukup dekat. "Namun mulai bulan Maret dia mulai meningkat ke atas harga keekonomiannya (Rp 21.457 per liter) karena harga minyak yang meningkat dengan pesat juga di pasar dunia," sambungnya.

Selain itu, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menyentuh angka US$ 94,4 per barel. Sementara realisasi lifting minyak dan gas Indonesia terpantau berada di bawah asumsi makro APBN. "Harga minyak mentah Indonesia rata-rata tahunnya US$ 94,4 per barel, lifting minyak kita dan lifting gas kita ada di bawah dari asumsi makro APBN," ujarnya.

Latar Belakang dan Konteks Kebijakan Subsidi Energi

Kenaikan harga minyak dunia dipicu oleh eskalasi geopolitik dan perang yang terjadi sejak awal 2026. Konflik di berbagai kawasan produsen minyak membuat pasokan global terganggu, sehingga harga melonjak. Pemerintah Indonesia berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan menahan harga bahan bakar bersubsidi, meskipun harus menanggung beban subsidi dan kompensasi yang membengkak.

Dalam konferensi pers tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa rata-rata harga minyak dalam setahun menjadi acuan penting bagi APBN. Jika harga tinggi dalam periode lama, rata-rata tahunan akan naik dan menekan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah terus mewaspadai pergerakan harga meskipun saat ini ada koreksi tipis.

Kebijakan menahan harga Pertalite di Rp 10.000 per liter sudah berlangsung sejak 2024 hingga Maret 2026. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual ditanggung pemerintah melalui belanja subsidi dan kompensasi energi. Namun sejak April 2026, kebutuhan anggaran meningkat seiring naiknya harga minyak dunia.

Dampak terhadap APBN dan Masyarakat

Kenaikan harga minyak dunia berdampak langsung pada postur APBN. Beban subsidi dan kompensasi energi membengkak karena pemerintah harus menutup selisih harga jual dan harga keekonomian. Untuk Pertalite, selisihnya mencapai Rp 8.102 per liter (Rp 18.102 dikurangi Rp 10.000). Sementara untuk solar, harga keekonomian Rp 21.457 per liter jauh di atas harga jual sekitar Rp 6.800 per liter, sehingga selisihnya sekitar Rp 14.657 per liter.

Bagi masyarakat, kebijakan ini menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Namun, jika harga minyak dunia terus tinggi, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang dapat mengurangi ruang belanja negara untuk sektor lain. Suahasil menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dan dampaknya terhadap APBN.

• Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter (harga keekonomian Rp 18.102 per liter)
• Harga Solar: sekitar Rp 6.800 per liter (harga keekonomian Rp 21.457 per liter)
• Harga minyak Brent: US$ 92,06 per barel (10 November 2026)
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): US$ 94,4 per barel
• Lifting minyak dan gas: di bawah asumsi makro APBN

Langkah Selanjutnya dan Antisipasi Pemerintah

Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap APBN. Suahasil menekankan pentingnya kewaspadaan karena fluktuasi harga minyak mempengaruhi rata-rata tahunan yang menjadi acuan anggaran. Jika harga turun, beban subsidi bisa berkurang; sebaliknya, jika naik, pemerintah perlu mengantisipasi tambahan anggaran.

Selain itu, realisasi lifting minyak dan gas yang di bawah asumsi makro menjadi perhatian tersendiri. Penurunan produksi dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor migas, sehingga memperberat tekanan fiskal. Pemerintah belum mengumumkan langkah konkret untuk menyesuaikan harga bahan bakar bersubsidi, namun pernyataan Suahasil menunjukkan bahwa harga saat ini masih dipertahankan.

Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak perlu melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah berkomitmen menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan bakar menjelang akhir tahun.

Analisis Redaksi

Keputusan menahan harga Pertalite di Rp 10.000 per liter memang meringankan beban masyarakat, tetapi menyimpan risiko fiskal yang serius. Selisih Rp 8.102 per liter untuk Pertalite dan Rp 14.657 per liter untuk solar adalah angka yang sangat besar. Jika harga minyak dunia bertahan di level tinggi, APBN akan menanggung beban subsidi yang tidak berkelanjutan.

Pemerintah perlu mempertimbangkan strategi jangka panjang, seperti diversifikasi energi dan peningkatan produksi dalam negeri. Penurunan lifting migas harus menjadi perhatian serius karena mengurangi penerimaan negara. Tanpa terobosan, ketergantungan pada impor minyak akan terus membebani APBN dan membuat kebijakan subsidi menjadi bumerang.

Di sisi lain, transparansi mengenai harga keekonomian dan besaran subsidi perlu terus disampaikan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui seberapa besar beban yang ditanggung negara agar tidak menimbulkan salah persepsi. Pemerintah juga harus bersiap dengan skenario terburuk jika harga minyak kembali melonjak.

Sumber: finance.detik.com, kemenkeu.go.id