Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Bogor, Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore. Agenda itu berlangsung setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden, dan diprediksi membahas sosok calon penggantinya.

Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 16.00 WIB. "Ya Insyaallah jam 16.00 di Istana Bogor," kata Al Muzzammil, dikutip dari detikNews, Jumat (13/11/2026).

Al Muzzammil mengaku akan hadir. Namun ia belum membeberkan agenda yang bakal dibahas bersama Prabowo. "Ya Insyaallah (hadir)," ujarnya singkat.

Kehadiran Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga sudah dikonfirmasi Sekjen NasDem Hermawi Taslim. "Ya ketum hadir," kata Hermawi.

Gibran Mundur, Konsultasi Koalisi Dimulai

Pertemuan ini menjadi langkah pertama Prabowo setelah kursi Wakil Presiden kosong. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Prabowo berencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi soal penentuan calon Wakil Presiden pengganti Gibran.

Yusril menjelaskan, berdasarkan ketentuan UU MD3, Presiden punya kewenangan mengusulkan dua nama calon pengganti Wapres kepada MPR. Dalam prosesnya, Prabowo juga leluasa meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk parpol pendukung pemerintah.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi," kata Yusril setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

Pernyataan itu memberi gambaran jelas: pertemuan sore ini bukan forum pengambilan keputusan final, melainkan tahap penjaringan aspirasi koalisi sebelum nama-nama resmi diajukan ke MPR.

Siapa Saja yang Diundang?

Hingga berita ini diturunkan, baru dua ketua umum yang terkonfirmasi hadir, yakni Al Muzzammil Yusuf dari PKS dan Surya Paloh dari NasDem. Keduanya bagian dari koalisi pendukung pemerintah.

Daftar parpol yang masuk lingkaran koalisi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mencakup sejumlah partai besar. Konsultasi dengan ketua umum menjadi penting karena UU MD3 mensyaratkan keterlibatan partai koalisi dalam proses pengajuan calon pengganti Wapres.

Beberapa hal yang perlu dicermati dari pertemuan ini:

• Waktu dan lokasi: Jumat (13/11/2026) pukul 16.00 WIB di Istana Bogor.
• Pihak yang terkonfirmasi: Al Muzzammil Yusuf (PKS) dan Surya Paloh (NasDem).
• Dasar hukum: UU MD3 memberi Presiden kewenangan mengusulkan dua nama calon Wapres ke MPR.
• Status agenda: konsultasi dengan partai koalisi, bukan keputusan akhir.

Sejumlah ketua umum lain belum memberi konfirmasi resmi soal kehadiran. Istana juga belum merilis daftar lengkap peserta maupun susunan acara.

Jejak Konsultasi Prabowo dengan MPR

Pertemuan dengan para ketua umum parpol ini melanjutkan rangkaian konsultasi yang sudah berjalan. Sehari sebelumnya, Kamis (12/11), Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Yusril Ihza Mahendra mendampingi pertemuan tersebut.

Dari pertemuan itu, Yusril membeberkan kerangka hukum pengisian kursi Wapres. Presiden mengajukan dua nama, lalu MPR memilih salah satunya melalui mekanisme yang diatur konstitusi dan peraturan tata tertib lembaga tersebut.

Skema ini menempatkan Prabowo di titik sentral. Ia bisa mendengar masukan koalisi, tetapi keputusan soal siapa dua nama yang diajukan tetap berada di tangannya. "Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa," kata Yusril.

Karena itu, pertemuan sore ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal politik. Kehadiran para ketua umum menunjukkan seberapa solid dukungan koalisi terhadap proses yang sedang berjalan, sekaligus memberi mereka ruang menyampaikan preferensi masing-masing.

Dampak Politik dan Pasar

Kekosongan kursi Wakil Presiden membuat perhatian publik dan pelaku pasar tertuju pada Istana Bogor. Nama siapa yang akan diajukan ke MPR menjadi pertanyaan utama, terutama karena posisi Wapres berpengaruh pada stabilitas kabinet dan arah kebijakan lima tahun ke depan.

Bagi partai koalisi, pertemuan ini menjadi momen tawar-menawar politik. Dukungan terhadap calon tertentu biasanya dibarengi harapan atas kompensasi politik, mulai dari kursi menteri hingga pengaruh dalam pengambilan kebijakan.

Di sisi lain, publik menunggu transparansi proses. Sebab, pengisian jabatan Wapres bukan urusan internal koalisi semata, melainkan bagian dari konstitusi yang melibatkan MPR sebagai lembaga pemilih.

Sejumlah pengamat menilai cepatnya langkah Prabowo, dari pertemuan dengan MPR pada Kamis ke pertemuan dengan ketua umum parpol pada Jumat, sebagai upaya menjaga momentum dan meredam spekulasi liar di pasar politik.

Langkah Selanjutnya Menuju MPR

Setelah konsultasi dengan koalisi, tahapan berikutnya adalah pengajuan dua nama calon Wapres ke MPR. Belum ada keterangan resmi soal kapan nama-nama itu akan diserahkan.

Yang jelas, proses ini masih panjang. MPR perlu menjadwalkan sidang, memverifikasi pencalonan, lalu memilih. Semua itu menuntut kesepakatan politik yang matang di antara parpol pendukung pemerintah.

Bagi Prabowo, pertemuan sore ini adalah ujian pertama mengelola koalisi tanpa Gibran di kursi Wapres. Hasilnya akan terlihat dari seberapa cepat dan mulus nama calon pengganti disepakati.

Referensi tambahan soal dinamika politik nasional bisa dibaca di kanal berita detik.com.

Analisis Redaksi

Langkah Prabowo mengumpulkan ketua umum parpol sehari setelah bertemu MPR menunjukkan ia ingin proses pengisian kursi Wapres berjalan cepat dan terkendali. Ini pilihan rasional. Semakin lama kursi kosong, semakin besar ruang spekulasi dan tekanan publik.

Tapi ada catatan. Pernyataan Yusril bahwa Presiden "bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa" menegaskan bahwa konsultasi ini bersifat politis, bukan konstitusional. Artinya, hasil pertemuan sore ini tidak mengikat secara hukum. Keputusan akhir tetap di tangan Prabowo. Di sinilah risikonya: jika nama yang diajukan ke MPR nanti dianggap tidak menyerap aspirasi koalisi, gesekan internal bisa muncul.

Publik berhak menuntut keterbukaan. Bukan soal siapa yang duduk di kursi Wapres semata, melainkan soal bagaimana proses politik dijalankan. Pengisian jabatan setinggi itu sebaiknya tidak berhenti pada lobi tertutup di Istana Bogor. MPR sebagai lembaga pemilih perlu diberi ruang publik yang cukup untuk menilai kandidat, dan koalisi perlu menjelaskan dasar dukungannya secara terbuka.