Demokrat Tak Ajukan Nama Cawapres ke Prabowo, AHY: Jangan Biarkan Spekulasi Dahului Konstitusi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memastikan partainya tidak menyodorkan nama calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran Rakabuming Raka mundur. Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses itu kepada hak prerogatif Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan Demokrat tidak akan menambah tekanan politik dengan mengirim nama ke Istana, meski namanya sendiri disebut-sebut dalam bursa cawapres.

"Partai Demokrat tidak mengajukan nama. Kami menyerahkan proses ini kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," ujar AHY.

Kronologi: Dari Mundurnya Gibran sampai Sikap Demokrat

Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Gibran menyampaikan pamit lewat video dan menegaskan pengunduran dirinya bukan karena perkara ijazah. Ia juga mengklaim tak pernah merancang kursi yang ia duduki selama dua tahun.

Prabowo kemudian mengumumkan pengunduran diri Gibran di Istana Merdeka. Proses konstitusi pun berjalan di Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengisi kekosongan kursi wapres.

Di tengah proses itu, Partai Demokrat lebih dulu menyatakan dukungan penuh kepada cawapres pilihan Prabowo. Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan partainya menghormati hak prerogatif presiden untuk mengusulkan dua nama cawapres ke MPR.

"Demokrat menghormati dan menghargai betul konstitusional dan hak prerogatif Pak Presiden mengajukan usulan nama calon wakil presiden kepada MPR nantinya," kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Sikap resmi AHY kemudian keluar pada hari yang sama. Ia menyebut keputusan tidak mengajukan nama sudah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui video call pada Jumat pagi, saat SBY dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.

Peluang AHY di Bursa Cawapres dan Simulasi Monte Carlo

Meski Demokrat memilih diam soal nama, posisi AHY di bursa cawapres tetap menonjol. Simulasi AI Monte Carlo yang dijalankan Mojok.co pada 10 November 2026 pukul 22.00 menempatkan AHY di posisi pertama dengan peluang 16,13 persen.

Di bawahnya ada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan 12,83 persen dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebesar 9,55 persen. Namun simulasi yang sama menunjukkan peluang Bahlil diajukan oleh Prabowo justru paling tinggi, yakni 35,8 persen. AHY menyusul dengan 32,6 persen dan Dedi Mulyadi 25,9 persen.

Nama-nama senior juga santer terdengar, seperti Anies Baswedan dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Munculnya nama Sri Sultan disebut sebagai figur tanpa ambisi politik yang dinilai ideal mendampingi Prabowo hingga 2029.

Peta dukungan partai koalisi pun mulai terbentuk. Golkar juga memilih tidak menyodorkan nama cawapres dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo. Pola yang sama diambil Demokrat, sehingga tekanan publik justru bergeser ke meja presiden.

Hak Prerogatif Prabowo dan Mekanisme di MPR

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua calon wakil presiden pengganti Gibran yang akan diajukan ke MPR.

Sebelum keputusan diambil, Prabowo akan berkonsultasi dengan 10 partai politik koalisi pendukungnya. Konsultasi itu disebut sebagai salah satu mekanisme yang dapat ditempuh, bukan kewajiban yang mengikat.

"Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menambahkan, presiden bisa berkonsultasi dengan siapa saja, atau bahkan tidak berkonsultasi sama sekali. Pernyataan itu menegaskan bahwa peta bursa cawapres belum menentukan hasil akhir, karena keputusan tetap berada di tangan Prabowo.

Dalam kerangka itu, langkah Demokrat tidak mengajukan nama bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari kesan berebut kursi. Partai berlambang mercy itu memilih menempatkan diri sebagai pendukung proses, bukan pemain yang menekan presiden.

Alasan Demokrat: Stabilitas Politik dan Pesan agar Elite Tenang

AHY menyampaikan pesan agar seluruh elite politik memberi ruang bagi proses konstitusional untuk berjalan. Ia meminta dinamika politik tidak mengganggu kehidupan rakyat.

"Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana, jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegasnya.

Sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menegaskan pemerintah harus tetap bekerja dan agenda pembangunan terus berlanjut. Ia mengajak masyarakat menjaga kondisi agar tetap tenang.

Herzaky menambahkan, dukungan Demokrat kepada Prabowo bukan hal baru. Partai itu bergabung dengan koalisi Prabowo pada 2023 karena yakin dengan gaya kepemimpinannya. Demokrat juga mengklaim menjadi pihak paling awal mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Contohnya saat penyadapan terhadap Presiden oleh seorang Kapolri dan mantan Kapolri ini, kan keterlaluan sekali, sangat memalukan dan kita mengecam. Kami termasuk paling awal berteriak kencang mengecam, meminta ini dan kami bersama Pak Presiden," ujar Herzaky.

Ia juga mengapresiasi langkah Prabowo yang tetap membuka ruang diskusi dengan partai koalisi sebelum mengajukan nama pengganti Gibran ke MPR. "Jika beliau ingin mengajak partai koalisi, mengajak diskusi soal ini, tentu kami menghormati beliau. Kami mengapresiasi betul meski itu hak prerogatif beliau terbuka dengan koalisi pendukungnya," pungkas Herzaky.

Dampak dan Langkah Selanjutnya di Sidang MPR

Dengan sikap Demokrat dan Golkar, bursa cawapres kini bergerak tanpa tekanan resmi dari partai-partai besar koalisi. Nama-nama yang beredar sebagian besar muncul dari simulasi, pembacaan publik, dan pernyataan tokoh, bukan dari surat usulan partai.

Beberapa hal yang perlu dicermati ke depan:

• Dua nama cawapres yang akan diajukan Prabowo ke MPR, beserta waktu pengumumannya.
• Apakah Prabowo benar-benar membuka konsultasi dengan 10 partai koalisi sebelum memutuskan.
• Posisi AHY, yang peluangnya tinggi dalam simulasi tetapi partainya memilih tidak mengajukan nama.
• Munculnya nama senior seperti Anies Baswedan dan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang belum menunjukkan sikap resmi.

Proses di MPR menjadi penentu akhir. Sampai dua nama itu diajukan, perdebatan publik soal siapa yang paling berpeluang akan terus berjalan tanpa kepastian. Informasi resmi soal pengunduran Gibran dan pernyataan Prabowo bisa ditelusuri melalui laporan AFU.ID, sementara dinamika simulasi peluang cawapres dibahas dalam pemodelan Monte Carlo Mojok.co.

Analisis Redaksi: Manuver Diam yang Menguntungkan Demokrat

Keputusan Demokrat tidak mengajukan nama adalah langkah yang tampak merugikan AHY di permukaan, tetapi justru menguntungkan posisi tawarnya. Dengan tidak mengirim nama, Demokrat menghindari kesan berebut kursi dan menempatkan Prabowo sebagai satu-satunya penentu. Partai yang tidak menekan biasanya lebih sulit ditolak.

Ada pula sisi lain yang perlu dibaca jujur. Pernyataan "jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi" adalah kalimat yang tepat secara normatif, tetapi sekaligus cara halus untuk menunda pembahasan nama. Demokrat sadar peluang AHY dalam simulasi tidak otomatis menjadi kursi, karena yang menentukan adalah presiden dan proses di MPR. Menjaga jarak dari bursa berarti menjaga AHY tetap terlihat sebagai negarawan, bukan pencari jabatan.

Namun strategi ini punya risiko. Jika Prabowo akhirnya memilih nama di luar Demokrat, partai itu tidak punya dasar untuk memprotes karena sejak awal menyerahkan semuanya. Sebaliknya, jika AHY dipilih, posisi Demokrat akan tampak sebagai hasil dari kualitas, bukan tekanan politik. Yang tersisa sekarang adalah menunggu dua nama dari Istana, dan memastikan janji agar spekulasi tidak mendahului konstitusi benar-benar dipegang semua pihak.

Sumber: mojok.co