Eks Direktur PDAM Trenggalek Ditahan: Korupsi AMDK Rugikan Negara Rp684 Juta

Kejaksaan Negeri Trenggalek menahan mantan Direktur PDAM Tirta Wening berinisial S sebagai tersangka korupsi pembangunan gedung produksi air minum dalam kemasan (AMDK) tahun 2024. Penghitungan penyidik menyebut kerugian negara mencapai Rp684.223.000.

Penahanan dilakukan langsung setelah status tersangka diumumkan pada Jumat, 13 November 2026. S kini dititipkan di Rutan Kelas IIB Trenggalek untuk 20 hari ke depan.

Kronologi Penetapan Tersangka Eks Direktur PDAM Trenggalek

Kasi Intelijen Kejari Trenggalek Hendryko Prabowo menyatakan penetapan tersangka bukan langkah mendadak. Penyidik lebih dulu memanggil S untuk diperiksa, lalu menaikkan statusnya setelah dua alat bukti dianggap cukup.

"Memang betul, kami telah menetapkan satu tersangka inisial S. Dia ini adalah mantan direktur PDAM Trenggalek," kata Hendryko, Jumat (13/11/2026), seperti dilansir detikJatim.

Menurut Hendryko, perkara bermula dari proyek pembangunan gedung dan pengadaan mesin produksi AMDK milik perusahaan daerah pada 2024. Dugaan penyelewengan menyasar pekerjaan gedung, bukan pengadaan mesinnya.

"Berdasarkan hasil penghitungan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat mencapai Rp684.223.000," ujarnya.

Urutan prosesnya relatif ringkas: pemanggilan saksi, pemeriksaan, penetapan tersangka, lalu penahanan pada hari yang sama. "Jadi, sebelum menjadi tersangka, S kami panggil untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan penetapan tersangka dan ditahan," jelas Hendryko.

Siapa S dan Posisinya di PDAM Tirta Wening

S menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Wening Trenggalek pada periode ketika proyek AMDK berjalan. Kini statusnya sudah bukan direktur, dan penyidik menyebutnya sebagai mantan direktur.

Hingga berita ini diturunkan, Kejari Trenggalek belum merinci peran spesifik S dalam kontrak pekerjaan gedung. Yang disampaikan baru bahwa penetapan tersangka berkaitan dengan jabatannya saat proyek dikerjakan.

PDAM Tirta Wening adalah perusahaan daerah milik Pemkab Trenggalek yang mengelola layanan air bersih. Proyek AMDK 2024 dimaksudkan sebagai lini usaha baru: air minum kemasan yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan daerah.

Dalam struktur perusahaan daerah, direktur memegang kendali atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan usaha. Karena itu, persoalan di ranah pengadaan biasanya bermuara pada pejabat yang menandatangani kontrak dan menyetujui pembayaran.

Kerugian Negara Rp684 Juta dan Fokus Penyidikan

Angka Rp684.223.000 menjadi pintu masuk penyidikan. Jumlah itu disebut Hendryko sebagai hasil penghitungan atas kerugian yang timbul akibat dugaan penyelewengan pada pekerjaan gedung.

Penyidik belum membeberkan rincian komponen kerugian, misalnya selisih volume pekerjaan, kekurangan mutu, atau pembayaran yang tidak sesuai kontrak. Yang jelas, fokus pemeriksaan ada pada konstruksi gedung, sementara mesin produksi tidak disebut sebagai objek dugaan.

Beberapa hal yang sudah dikonfirmasi Kejari Trenggalek:

• Tersangka: S, mantan Direktur PDAM Tirta Wening Trenggalek.
• Objek perkara: pembangunan gedung produksi AMDK tahun 2024.
• Kerugian negara: Rp684.223.000 menurut penghitungan penyidik.
• Status penahanan: 20 hari ke depan di Rutan Kelas IIB Trenggalek.
• Dasar penetapan: dua alat bukti yang dinilai cukup oleh penyidik.

Kejari belum memastikan apakah jumlah tersangka akan bertambah. "Semua tergantung pada hasil penyidikan," kata Hendryko.

Dampak bagi PDAM dan Keuangan Daerah Trenggalek

Bagi PDAM Tirta Wening, kasus ini menimpa proyek yang seharusnya menjadi sumber pendapatan baru. Alih-alih menambah pemasukan, proyek AMDK 2024 justru berujung pada hitungan kerugian negara.

Uang Rp684 juta bukan angka kecil untuk perusahaan daerah di kabupaten dengan skala APBD terbatas. Nilai itu setara dengan biaya yang seharusnya bisa dipakai memperluas jaringan layanan atau memperbaiki infrastruktur air bersih.

Dampak berikutnya bersifat kepercayaan. Perusahaan daerah yang mengelola kebutuhan dasar warga kini harus menjelaskan ke publik mengapa proyek diversifikasi usahanya masuk ranah pidana. Pemkab Trenggalek selaku pemilik belum mengeluarkan pernyataan resmi soal langkah perbaikan tata kelola PDAM.

Di sisi lain, penahanan seorang mantan direktur bisa memengaruhi operasional harian, terutama bila penyidik membutuhkan dokumen dan keterangan dari pihak internal. Kejari belum menyebut apakah ada pemeriksaan tambahan terhadap pejabat PDAM lain.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan dan Kemungkinan Tersangka Baru

Agenda terdekat penyidik adalah menuntaskan berkas perkara. Masa penahanan 20 hari memberi ruang untuk melengkapi pemberkasan sebelum statusnya dibawa ke tahap penuntutan.

Kejari Trenggalek juga membuka kemungkinan menambah tersangka. Pernyataan Hendryko menyiratkan penyidikan belum tertutup, dan arahnya akan ditentukan dari bukti yang terkumpul.

Publik Trenggalek menunggu satu hal: apakah penyidik akan mengurai peran pihak lain dalam kontrak pekerjaan gedung. Sebab, proyek konstruksi biasanya melibatkan penyedia jasa, konsultan pengawas, dan pejabat pengadaan selain direktur.

Untuk kasus korupsi lain di Jawa Timur, penanganan serupa juga berjalan di daerah lain. Salah satunya perkara korupsi lampu hias yang menjerat eks PPTK DLH Probolinggo, seperti diberitakan detikJatim pada kanal hukum dan kriminal.

Analisis Redaksi

Kasus ini menunjukkan pola yang berulang di perusahaan daerah: proyek ekspansi usaha dikerjakan tanpa pengawasan yang sepadan. PDAM yang seharusnya fokus pada layanan air bersih tiba-tiba menggarap gedung produksi AMDK, dan justru di titik itulah muncul kerugian negara.

Yang perlu diawasi publik bukan hanya vonis terhadap S, tetapi juga mengapa proyek itu lolos dari kontrol internal. Direktur memang pemegang kendali, namun dewan pengawas dan dinas terkait punya kewajiban memastikan kontrak berjalan sesuai rencana. Jika kerugian baru terungkap lewat penyidikan kejaksaan, ada yang tidak bekerja di rantai pengawasan.

Angka Rp684 juta mungkin tidak besar dibanding skandal korupsi nasional. Tetapi efeknya pada PDAM Trenggalek nyata: modal usaha berkurang, kepercayaan warga tergerus, dan rencana diversifikasi usaha perusahaan daerah jadi tertunda. Penegakan hukum harus jalan, sekaligus menjadi titik awal pembenahan tata kelola, bukan sekadar penutup kasus.