Kursi Wapres Kosong: PKB Usul Cak Imin Gantikan Gibran, Golkar Menyerah ke Prabowo

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terang-terangan mengusulkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini berbeda dari Golkar yang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kursi wakil presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto pun mulai bersuara. PKB menjadi yang paling lantang dengan menyebut satu nama: Cak Imin.

PKB Buka Suara: Cak Imin Satu-satunya Nama

Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus politisi PKB, Lalu Hadrian, menyampaikan sikap partainya secara gamblang. Menurutnya, PKB menginginkan Cak Imin mengisi kursi wapres yang ditinggalkan Gibran.

"Ya kalau ditanya PKB ya tentu kami kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar tentunya, kan?" ucap Lalu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Lalu menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada pembicaraan resmi soal nama-nama calon. Namun, ia kembali menegaskan tidak ada nama lain yang diinginkan PKB selain Cak Imin.

"Sampai hari ini belum. Sampai hari ini belum. Tapi kalau ditanya PKB, ya PKB kepinginnya Pak Muhaimin Iskandar, titik," kata Hadrian.

Pernyataan itu menandai langkah PKB yang lebih berani dibanding partai koalisi lain. PKB tidak hanya menunggu, tetapi menyuarakan aspirasinya secara terbuka.

Proses Hukum dan Batas 14 Hari untuk Prabowo

Meski mengusulkan nama, PKB sadar keputusan akhir tetap di tangan Presiden Prabowo Subianto. Lalu menjelaskan bahwa sesuai regulasi, Presiden diberi kesempatan maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden pilihannya kepada MPR.

"Nah, tapi ya kembali lagi, kembali lagi bahwa ini masih berproses, kemudian apa namanya, tentu sesuai dengan regulasi diberikan kesempatan kepada Bapak Presiden selama maksimal 14 hari untuk menentukan atau mengirim dua calon wakil presiden beliau, ya kita tunggu saja, ya," ujar Lalu.

Regulasi yang dimaksud merujuk pada mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mencalonkan, dan MPR yang akan memutuskan melalui sidang.

PKB memilih menunggu sambil terus menyampaikan aspirasi. Partai berlambang bola dunia itu tidak ingin mendahului kewenangan Presiden, tetapi tetap ingin suaranya didengar.

Golkar Pilih Menyerah: Tidak Ada Nama dari Partai

Berbeda dengan PKB, Partai Golkar menegaskan tidak akan menyodorkan nama siapa pun kepada Prabowo. Bagi Golkar, sosok wakil presiden berikutnya sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden.

Sikap ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan pengganti Gibran berasal dari partai pendukung pemerintah.

"Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas," kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (13/11/2026).

Mekeng menegaskan Prabowo memiliki ruang luas untuk mempertimbangkan calon dari berbagai latar belakang. Presiden bisa memilih kader partai politik, bisa juga kalangan profesional yang dianggap mampu mendampinginya.

Golkar bahkan tidak mempersoalkan jika Prabowo mengusulkan figur dari luar koalisi pemerintahan. Sepanjang partai-partai koalisi menyepakati nama tersebut, tidak ada alasan untuk mempermasalahkan latar belakang politik calon wakil presiden.

Saat ditanya soal kemungkinan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia diusulkan, Mekeng menepisnya. Ia justru berkelakar bahwa siapa pun dapat diusulkan selama memenuhi pertimbangan Presiden.

"Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu. Saya enggak tahu lah (kalau soal Bahlil diusulkan). Siapa saja yang mau diusulin silakan, kan presiden yang mau ngusulin, nama lu juga bisa diusulin kalau memang bapak presiden suka, enggak masalah," kata Mekeng.

Peta Koalisi: Demokrat dan Partai Lain Ikut Menyerahkan ke Prabowo

Selain Golkar, Partai Demokrat juga mengambil sikap serupa. Usai berkonsultasi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Demokrat memutuskan tidak mengajukan nama cawapres pengganti Gibran.

Demokrat menyatakan dukungan penuh kepada calon wapres pilihan Prabowo, meski nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat masuk bursa. Keputusan itu memperkuat pola bahwa partai-partai koalisi cenderung menyerahkan keputusan kepada Presiden.

Dengan demikian, PKB menjadi satu-satunya partai yang secara terbuka menyebut nama. Langkah ini bisa dibaca sebagai upaya PKB menempatkan Cak Imin dalam radar Prabowo, sekaligus menguji sejauh mana aspirasi partai koalisi diakomodasi.

Bursa cawapres sendiri memanas jelang Sidang MPR. Nama-nama seperti Pramono Anung, Yusril Ihza Mahendra, hingga Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat muncul dalam pemberitaan. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan dipilih Prabowo.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kosongnya kursi wapres menuntut kepastian cepat. Presiden Prabowo memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengirim dua nama calon wakil presiden ke MPR. Sampai saat itu, dinamika politik di koalisi diprediksi terus bergerak.

PKB akan terus menyuarakan Cak Imin, sementara Golkar dan Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sikap berbeda ini menunjukkan tidak ada kesepakatan tunggal di internal koalisi soal sosok pengganti Gibran.

Publik menunggu siapa yang akhirnya dipilih Prabowo. Apakah ia akan mengakomodasi aspirasi PKB, atau memilih figur di luar partai koalisi sesuai penilaiannya sendiri. Yang jelas, keputusan itu akan menentukan arah pemerintahan hingga 2029.

Analisis Redaksi: Ujian Koalisi di Tengah Kekosongan Kursi Wapres

Langkah PKB menyebut Cak Imin secara terbuka adalah cermin dua hal: keberanian politik dan keterbatasan ruang manuver. Di satu sisi, PKB ingin memastikan aspirasinya tidak diabaikan. Di sisi lain, partai itu sadar keputusan akhir tetap milik Prabowo. Pernyataan Lalu Hadrian yang menyebut "titik" setelah nama Cak Imin menunjukkan sikap tegas, tetapi tetap dalam koridor regulasi.

Sebaliknya, Golkar dan Demokrat memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sikap ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas, tetapi juga bisa dimaknai sebagai kehati-hatian agar tidak terlihat berebut kursi. Mekeng bahkan menyebut nama siapa pun bisa diusulkan, termasuk dari luar koalisi. Itu sinyal bahwa Golkar tidak ingin terlibat dalam tarik-menarik yang berpotensi merusak soliditas koalisi.

Yang perlu dicermati, kekosongan kursi wapres bukan sekadar soal siapa nama yang duduk. Ini soal bagaimana koalisi mengelola perbedaan aspirasi tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan. Prabowo diuji untuk mengambil keputusan yang tidak hanya memuaskan satu partai, tetapi juga menjaga kinerja kabinet. Publik berhak menuntut transparansi, bukan sekadar bagi-bagi kursi. Dalam 14 hari ke depan, arah koalisi akan terlihat: apakah ia tetap solid atau justru terbelah oleh ambisi masing-masing partai.

Sumber: afu.id, mpr.go.id