Prabowo Kumpulkan Pimpinan Partai Koalisi di Istana Bogor, Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran?

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026) sore ini. Pertemuan itu diduga membahas nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Informasi tersebut dibenarkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf saat dikonfirmasi wartawan. Muzzammil mengaku bakal hadir dalam pertemuan yang rencananya digelar sekitar pukul 16.00 WIB.

"Ya," ucap Muzzammil singkat, seperti dikutip investortrust.id.

Agenda di Istana Bogor: Bintang Jasa hingga Rapat Koalisi

Prabowo dijadwalkan melakukan sejumlah kegiatan di Istana Bogor. Selain bertemu pimpinan partai koalisi, kepala negara akan menganugerahkan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana.

"Penganugerahan bintang jasa kepada relawan dan korban karhutla, bencana dan tenaga kesehatan," kata Muzzammil.

Namun, sorotan utama tetap tertuju pada pertemuan politik tersebut. Sejumlah pihak menduga rapat itu membahas nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan, Prabowo telah menyampaikan akan bertemu dengan partai koalisi untuk membahas nama calon wapres.

"Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres tahun 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen," kata Yusril seusai mengikuti pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Hak Prerogatif Presiden dan Komunikasi Politik

Yusril menegaskan, penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif dan kewenangan Presiden. Meski demikian, komunikasi politik dengan partai koalisi tetap menjadi bagian penting yang disinggung oleh kepala negara.

"Meskipun penentuan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya merupakan hak prerogatif dan kewenangan Presiden, langkah komunikasi politik dengan partai koalisi tetap menjadi bagian penting," ujar Yusril.

Pernyataan itu memberi sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga harmoni koalisi sebelum mengambil keputusan final. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus disebut akan dilibatkan dalam pembahasan, meski keputusan akhir tetap di tangan Presiden.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai hasil pertemuan. Namun, undangan kepada pimpinan partai koalisi menunjukkan bahwa pembahasan calon wapres semakin matang.

Latar Belakang Mundurnya Gibran

Gibran Rakabuming Raka mengumumkan mundur dari jabatan Wakil Presiden RI. Pengunduran diri itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang disiarkan ke publik. Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai alasan di balik keputusan tersebut.

Mundurnya Gibran memunculkan pertanyaan tentang siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Konstitusi mengatur bahwa kekosongan jabatan wakil presiden harus diisi melalui mekanisme yang melibatkan partai politik dan DPR.

Partai koalisi pun mulai bersuara. PKS, sebagai salah satu partai pendukung Prabowo pada Pilpres 2024, mengaku siap diajak berdiskusi. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, tetapi komunikasi politik tetap penting," kata Muzzammil tanpa merinci lebih jauh.

Sejumlah nama sempat muncul dalam diskusi publik, tetapi belum ada konfirmasi resmi. Prabowo disebut ingin memastikan calon wapres memiliki visi yang sejalan dengan program pemerintah, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Dampak Politik dan Stabilitas Koalisi

Pertemuan di Istana Bogor menjadi ujian bagi soliditas koalisi. Sejak Pilpres 2024, KIM Plus menaungi sejumlah partai dengan kepentingan beragam. Pemilihan calon wapres berpotensi memicu dinamika internal jika tidak dikelola dengan baik.

Pengamat politik menilai, Prabowo perlu menjaga komunikasi intensif dengan semua partai. "Keputusan sepihak berisiko menimbulkan gejolak, meski secara konstitusional sah," ujar seorang analis yang enggan disebut namanya.

Selain itu, agenda bintang jasa bagi relawan dan korban bencana menunjukkan bahwa Prabowo ingin menyeimbangkan urusan politik dan sosial. Penganugerahan tersebut menjadi simbol apresiasi negara terhadap mereka yang terdampak musibah.

Di sisi lain, publik menanti transparansi proses seleksi calon wapres. Sebab, posisi wakil presiden strategis dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan program pembangunan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pengumuman Resmi

Setelah pertemuan sore ini, Prabowo diperkirakan akan mengumumkan nama calon wapres dalam waktu dekat. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres mengacu pada Pasal 8 UUD 1945 dan undang-undang terkait.

DPR akan dilibatkan dalam proses tersebut. Partai koalisi diharapkan menyampaikan usulan nama, sementara Presiden memilih dua kandidat untuk diajukan ke parlemen.

Hingga pukul 16.00 WIB, belum ada konfirmasi apakah seluruh pimpinan partai koalisi hadir. Namun, undangan telah tersebar sejak Kamis (12/11/2026).

Masyarakat menanti hasil pertemuan. Keputusan Prabowo akan menentukan arah pemerintahan lima tahun ke depan, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.

Analisis Redaksi

Pertemuan Prabowo dengan pimpinan partai koalisi di Istana Bogor bukan sekadar formalitas. Ada dua hal yang perlu dicermati. Pertama, pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut hak prerogatif Presiden namun tetap menekankan komunikasi politik menunjukkan bahwa Prabowo ingin menghindari kesan otoriter. Ia sadar, koalisi besar ibarat rumah bersama yang perlu dirawat.

Kedua, mundurnya Gibran meninggalkan ruang kosong yang harus segera diisi. Jika terlalu lama dibiarkan, kekosongan bisa dimanfaatkan pihak lain untuk menggoyang stabilitas. Namun, terburu-buru juga berisiko memilih kandidat yang tidak kompatibel dengan visi Prabowo.

Yang paling krusial adalah transparansi. Publik berhak tahu kriteria calon wapres, bukan sekadar nama yang muncul di ruang tertutup. Sebab, wakil presiden bukan hanya pelengkap, tetapi mitra strategis dalam mengambil keputusan. Jika prosesnya tertutup rapat, kepercayaan publik bisa tergerus.

Prabowo punya peluang emas untuk menunjukkan bahwa politik tidak selalu soal bagi-bagi kursi. Ia bisa membuktikan bahwa koalisi besar mampu menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat. Caranya, dengan melibatkan partai secara substantif dan menjelaskan alasan pemilihan calon wapres kepada publik. Tanpa itu, pertemuan di Istana Bogor hanya akan menjadi rutinitas elite yang jauh dari harapan rakyat.

Sumber: setneg.go.id