Michael Sianipar Tegaskan Perubahan Kepengurusan FFI Harus Sesuai AD/ART

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menegaskan bahwa setiap perubahan kepengurusan harus mengacu pada AD/ART yang telah disahkan Kementerian Hukum. Ia menyebut upaya penggantian di luar prosedur sebagai tindakan ilegal dan siap menempuh jalur hukum.

Pernyataan itu muncul setelah PSSI memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Vivin Cahyani sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua AFI. Michael mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI soal keputusan tersebut.

Mekanisme Perubahan Kepengurusan Menurut AD/ART FFI

Michael menegaskan kepengurusan FFI yang dipimpinnya memiliki surat keputusan (SK) dari Kemenkum serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang telah disahkan. Menurutnya, seluruh mekanisme perubahan kepengurusan harus mengacu pada aturan organisasi tersebut.

"Jadi, kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujar Michael, dikutip dari Okezone.

Ia menilai perubahan kepengurusan di luar prosedur AD/ART merupakan tindakan ilegal. "Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

Dalam AD/ART FFI, lanjut Michael, terdapat mekanisme penyampaian aspirasi, termasuk permintaan kongres luar biasa (KLB). Namun, mekanisme itu harus ditempuh sesuai aturan yang berlaku.

Penunjukan Plt oleh PSSI dan Ancaman Langkah Hukum

Michael juga menanggapi keputusan PSSI yang memberhentikannya sebagai Ketua Umum FFI dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua AFI. Ia mengaku belum menerima komunikasi langsung dari PSSI mengenai keputusan tersebut.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Pernyataan ini mempertegas sikap FFI di tengah kisruh yang melibatkan PSSI. Sebelumnya, Michael juga meminta PSSI bersikap objektif dalam menyikapi persoalan internal FFI.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PSSI terkait ancaman pelaporan tersebut. Vivin Cahyani, yang juga anggota Exco PSSI, belum memberikan komentar.

Kronologi Kisruh FFI dan PSSI

Kisruh antara FFI dan PSSI mencuat setelah sejumlah klub futsal menyuarakan aspirasi untuk menggelar KLB. Sebanyak 10 klub disebut meminta KLB, namun FFI menegaskan permintaan itu tidak sesuai mekanisme organisasi.

Komite Hukum FFI juga menegaskan bahwa aspirasi anggota harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Michael Sianipar yang menekankan pentingnya AD/ART sebagai landasan.

PSSI kemudian mengambil langkah dengan memberhentikan Michael Sianipar dan menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt. Keputusan ini memicu reaksi dari FFI yang menilai langkah tersebut ilegal.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari PSSI mengenai dasar hukum penunjukan Plt tersebut. Michael Sianipar menegaskan akan melaporkan pihak yang membuat surat penunjukan ke Kemenkum dan kepolisian jika benar terjadi.

Dasar Hukum dan Pentingnya Kepatuhan Organisasi

Dalam organisasi olahraga, AD/ART merupakan landasan hukum yang mengatur tata kelola, termasuk mekanisme pergantian kepengurusan. SK dari Kemenkum memberikan legitimasi hukum atas kepengurusan yang sah.

Menurut Michael, upaya penggantian kepengurusan di luar AD/ART tidak hanya melanggar aturan organisasi tetapi juga berpotensi melanggar hukum. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap mekanisme yang telah disepakati.

"Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ujarnya. Artinya, jika ada pihak yang ingin mengganti kepengurusan, jalur yang tersedia adalah melalui KLB sesuai ketentuan.

PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, tetapi tetap harus menghormati otonomi dan aturan internal anggotanya. Kisruh ini menyoroti pentingnya sinergi antara PSSI dan FFI.

Dampak terhadap Persiapan Futsal Indonesia ke Piala Dunia 2028

Kisruh kepengurusan ini dikhawatirkan berdampak pada persiapan tim nasional futsal Indonesia menuju Piala Dunia 2028. Michael Sianipar sendiri menyatakan ingin mengawal futsal Indonesia ke Piala Dunia 2028.

"Ingin Kawal Futsal RI ke Piala Dunia 2028" menjadi judul berita ini, mencerminkan tekad Michael untuk membawa futsal Indonesia berprestasi di kancah dunia. Namun, konflik internal dapat mengganggu fokus dan stabilitas organisasi.

Jika konflik berlarut-larut, program pembinaan atlet, kompetisi, dan persiapan timnas bisa terhambat. Para pemain dan pelatih tentu berharap ada penyelesaian yang cepat dan sesuai aturan.

PSSI dan FFI perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Keduanya memiliki kepentingan yang sama: memajukan futsal Indonesia.

Langkah Selanjutnya: Klarifikasi dan Penyelesaian Konflik

Michael Sianipar menegaskan akan mengambil langkah hukum jika penunjukan Plt benar-benar dilakukan. Ia akan melaporkan pihak yang membuat surat penunjukan ke Kementerian Hukum dan kepolisian.

"Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

Hingga kini, belum ada komunikasi langsung dari PSSI kepada Michael. Ia berharap ada klarifikasi resmi dan penyelesaian yang mengedepankan AD/ART.

Publik futsal Indonesia menanti langkah PSSI selanjutnya. Apakah akan ada mediasi atau justru konflik semakin memanas?

Analisis Redaksi

Kisruh antara FFI dan PSSI bukan sekadar persoalan internal organisasi. Ini menyangkut masa depan futsal Indonesia, terutama dalam menyongsong Piala Dunia 2028. Klaim Michael Sianipar bahwa kepengurusannya sah secara hukum—didukung SK Kemenkum dan AD/ART—tidak bisa diabaikan begitu saja.

Jika PSSI memberhentikan Michael tanpa prosedur yang jelas, langkah itu berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi tata kelola organisasi olahraga di Indonesia. Sebaliknya, jika ada pelanggaran AD/ART oleh FFI, PSSI berhak menegur, tetapi harus melalui mekanisme yang benar.

Penyelesaian konflik ini harus mengedepankan dialog dan kepatuhan pada aturan. Jangan sampai perebutan kekuasaan justru mengorbankan prestasi atlet. Futsal Indonesia butuh stabilitas, bukan konflik berkepanjangan.

Sumber: kemenkumham.go.id