Pesan Tegas Michael Sianipar ke Erick Thohir: PSSI Jangan Ambil Kebijakan karena Kepentingan Sesaat

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar mengirim pesan tegas kepada PSSI dan Erick Thohir agar tidak mengambil kebijakan karena kepentingan sesaat. Ia menyatakan siap dipanggil untuk menjelaskan polemik kepengurusan FFI secara terbuka.

Pernyataan itu muncul setelah Vivin Cahyani ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia. Penunjukan tersebut memicu kisruh di tubuh federasi yang menaungi olahraga futsal nasional itu.

"Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada para pimpinan PSSI, kepada Bapak Erick Thohir, Bapak Yunus Nusi. Sampai hari ini saya masih punya keyakinan kuat bahwa futsal adalah bagian dari keluarga besar sepak bola termasuk di Indonesia. Itu adalah tekad yang kami terus perjuangkan," kata Michael, Jumat (13/11/2026), dikutip dari Okezone.

Kronologi Kisruh FFI dan Penunjukan Vivin Cahyani

Polemik di FFI mencuat ke permukaan setelah Vivin Cahyani ditetapkan sebagai Plt Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia. Penunjukan itu menjadi titik panas yang membuat Michael Sianipar angkat bicara secara terbuka.

Michael tidak merinci siapa pihak yang menunjuk Vivin maupun mekanisme di baliknya. Namun ia menegaskan posisinya sebagai ketua umum masih sah dan memiliki dasar legalitas organisasi.

"Kami juga punya aturan di dalamnya, kami juga punya legalitas yang memberikan posisi kami pada hari ini dan juga perlu dihormati," ujarnya.

Dalam pernyataan resmi yang beredar, FFI juga menegaskan bahwa permintaan 10 klub untuk menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) tidak sesuai mekanisme organisasi. Komite Hukum FFI menambahkan bahwa aspirasi anggota harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah.

Artinya, konflik ini bukan sekadar soal siapa duduk di kursi ketua. Ada persoalan prosedural yang saling bertabrakan: satu pihak merasa penunjukan Plt sah, pihak lain menilai prosesnya melompati aturan organisasi.

Michael Sianipar Siap Dipanggil PSSI untuk Klarifikasi

Michael menegaskan dirinya tidak akan menghindar jika PSSI memanggilnya untuk memberikan penjelasan. Ia bahkan meminta agar pemanggilan itu dilakukan tanpa ragu.

"Saya juga berharap jika memang ada hal-hal yang dirasa perlu untuk saya klarifikasi, panggil saya. Saya siap dipanggil menjelaskan apapun pertanyaan dari a sampai z secara terbuka. Panggil saya," kata Michael.

Ia mengaku sedang berada di luar negeri saat pernyataan itu disampaikan. Dalam waktu dekat, ia akan pulang ke Indonesia dan berharap bisa memberikan penjelasan langsung mengenai kisruh ini.

Kesiapan itu ia tawarkan sebagai bentuk transparansi. Menurut Michael, persoalan FFI sebaiknya diselesaikan lewat dialog dan mekanisme yang jelas, bukan melalui langkah yang menimbulkan spekulasi baru.

Ia juga meminta PSSI menghargai FFI sebagai satu entitas dalam keluarga besar sepak bola Indonesia. Futsal, katanya, bukan cabang yang berdiri terpisah dari sepak bola nasional.

Jabatan sebagai Amanah dan Kritik soal Kepentingan Sesaat

Inti pesan Michael terletak pada cara pandang terhadap jabatan. Ia menyebut posisi ketua umum bukan alat untuk mengunci kekuasaan, melainkan amanah yang sifatnya sementara.

"Tapi saya perlu sampaikan kepada para pimpinan PSSI bahwa jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu sementara. Saya berharap pimpinan PSSI bisa melihat secara objektif, mengambil kebijakan bukan karena kepentingan sesaat, tapi demi kepentingan yang lebih besar," ucapnya.

Kalimat itu menyiratkan kekhawatiran bahwa keputusan di tingkat induk organisasi bisa dipengaruhi tekanan jangka pendek. Michael tidak menyebut pihak mana pun secara spesifik, tetapi arah kritiknya jelas: kebijakan futsal nasional jangan dijadikan alat transaksi politik organisasi.

Ia menempatkan futsal sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Karena itu, keputusan yang menyangkut FFI semestinya mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi pembinaan, kompetisi, dan prestasi tim nasional.

Dasar Hukum yang Diklaim Michael dan Sikap FFI

Michael menegaskan FFI memiliki aturan internal dan legalitas yang menjadi landasan posisinya saat ini. Ia meminta pihak lain menghormati kerangka itu.

"Kami juga punya aturan di dalamnya, kami juga punya legalitas yang memberikan posisi kami pada hari ini dan juga perlu dihormati," katanya.

Pernyataan senada datang dari Komite Hukum FFI. Mereka menegaskan bahwa aspirasi anggota, termasuk permintaan KLB, harus ditempuh melalui mekanisme organisasi yang sah. FFI juga menegaskan permintaan 10 klub untuk menggelar KLB tidak sesuai mekanisme.

Dua pernyataan itu membentuk satu garis sikap: FFI mengakui hak anggota menyampaikan aspirasi, tetapi menolak cara yang dinilai melompati prosedur. Dalam organisasi olahraga, mekanisme seperti kongres, rapat anggota, dan verifikasi legalitas biasanya menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah keputusan.

Persoalannya, ketika dua pihak sama-sama mengklaim sah, publik sulit menilai tanpa dokumen terbuka. Di titik inilah transparansi menjadi ujian bagi semua pihak, termasuk PSSI sebagai induk organisasi.

Dampak bagi Futsal Nasional dan Langkah Berikutnya

Kisruh kepengurusan berisiko merembet ke ranah pembinaan. Ketidakpastian di level federasi bisa mengganggu perencanaan kompetisi, program tim nasional, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan seperti klub dan sponsor.

Michael sendiri menyebut ada target besar yang sedang diperjuangkan, termasuk keinginan mengawal futsal Indonesia ke Piala Dunia 2028. Dalam pemberitaan terkait, ia menegaskan bahwa perubahan kepengurusan harus berlandaskan AD/ART.

Beberapa langkah yang dinantikan publik:

• Pemanggilan Michael Sianipar oleh PSSI untuk klarifikasi menyeluruh.
• Penjelasan resmi PSSI soal dasar penunjukan Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua.
• Kepastian status kepengurusan FFI menurut AD/ART dan legalitas organisasi.
• Klarifikasi mekanisme permintaan KLB dari 10 klub yang mencuat sebelumnya.
• Kepastian jadwal kompetisi dan program tim nasional futsal setelah polemik mereda.

Michael berjanji memberi penjelasan begitu kembali ke Indonesia. Sampai saat itu, polemik FFI masih menunggu satu hal yang belum ada: keputusan resmi yang bisa dirujuk semua pihak.

Analisis Redaksi

Yang menarik dari pernyataan Michael Sianipar bukan soal siapa yang benar, melainkan soal cara PSSI menempatkan diri. Sebagai induk organisasi, PSSI punya kewenangan, tetapi kewenangan tanpa penjelasan publik hanya akan menambah curiga. Kalimat "jabatan itu amanah, jabatan itu sementara" adalah sindiran halus bahwa keputusan organisasi seharusnya tidak mengikuti selera jangka pendek.

Di sisi lain, FFI juga tidak bisa berlindung di balik kata "legalitas" tanpa membuka dokumen dan mekanisme yang mereka klaim. Jika FFI yakin posisinya kuat, membuka aturan dan proses ke publik justru akan memperkuat posisi itu. Sebaliknya, menutup diri hanya memindahkan konflik ke ruang spekulasi, tempat biasanya kepentingan pribadi lebih mudah bersembunyi.

PSSI perlu memanggil Michael, mendengar penjelasan Vivin, dan memeriksa dasar penunjukan Plt secara terbuka. Futsal Indonesia tidak sedang kekurangan bakat atau antusiasme. Yang sedang diuji adalah apakah organisasi di atasnya mampu menyelesaikan perbedaan tanpa mengorbankan pembinaan.

Sumber: pssi.org