Investor Waswas Suntik Dana ke RI Usai Gibran Mundur, Airlangga Buka Suara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal kekhawatiran pengusaha dan calon investor yang memilih wait and see setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden. Airlangga menegaskan pemerintah mendorong pemisahan antara aktivitas politik dan perekonomian.

"Kalau kata pengusaha kan melihat kepastian hukum untuk berusaha. Jadi kita sudah mendorong decoupling antara kegiatan politik dengan perekonomian. Terlihat kemarin di bursa juga relatif bagus," ujar Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan itu muncul setelah kalangan pengusaha menyatakan kekhawatiran dinamika politik usai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Calon investor disebut pilih menunggu dan melihat situasi sebelum menyuntik dananya ke Indonesia.

Kronologi Mundurnya Gibran dan Kekosongan Kursi Wapres

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi pemicu utama kekhawatiran pasar. Peristiwa itu meninggalkan kursi Wapres kosong dan memunculkan pertanyaan soal kepastian politik ke depan.

Airlangga menjelaskan bahwa proses serta mekanisme pengisian kursi Wapres telah diatur oleh MPR. Menurut dia, kekosongan itu memiliki jadwal yang jelas.

"Ya kan kekosongan itu sesuai dengan jadwal kemarin di MPR diberikan waktu 60 hari. Kita tunggu saja," pungkas Airlangga.

Dengan demikian, menurut Airlangga, tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk panik. Pemerintah, katanya, terus berupaya menjaga agar aktivitas politik tidak mengganggu sektor perekonomian.

Ia juga menyebut bahwa dalam pertemuan bersama para duta besar dan diplomat negara sahabat, tidak ada perwakilan negara asing yang menyampaikan kekhawatiran khusus atau mempertanyakan pengunduran diri Gibran.

"Tidak ada yang bertanya karena itu sudah sudah terjadi," tegas Airlangga.

Pengusaha Soroti Ketidakpastian Politik dan Dampaknya ke Investasi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan stabilitas dan kepastian hukum menjadi pertimbangan penting pelaku usaha dan investor dalam mengambil keputusan investasi, terutama yang bersifat jangka panjang.

"Ketidakpastian politik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan persepsi risiko dan mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi," kata Shinta saat dihubungi detikcom, Kamis (12/11/2026).

Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menambahkan stabilitas politik yang kondusif dan tidak gaduh sangat dibutuhkan agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak was-was.

"Kita sangat membutuhkan stabilitas politik yang stabil, kondusif dan tidak gaduh agar calon investor tidak wait and see dan pelaku usaha lokal tidak merasa was-was. Dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu yang sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha," ucap Sarman.

Sarman menyebut calon investor yang wait and see tentu merugikan perekonomian Indonesia. Padahal dalam kondisi seperti ini, realisasi investasi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan kerja.

Latar Belakang: Tekanan Global dan Target Pertumbuhan Ekonomi

Kekhawatiran pengusaha bukan tanpa alasan. Tekanan ekonomi global telah membuat ketidakpastian semakin tinggi. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius.

Sebelumnya, Airlangga yakin ekonomi RI bisa tumbuh 5,45% meski kursi Wapres kosong. Keyakinan itu disampaikan di tengah gejolak politik yang menyita perhatian publik.

Para pengusaha meminta pemerintah menyudahi pergulatan politik dan fokus mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Permintaan itu muncul karena dunia usaha menilai stabilitas politik adalah prasyarat utama bagi iklim investasi yang sehat.

Dalam konteks ini, pernyataan Airlangga tentang decoupling politik dan ekonomi menjadi kunci. Pemerintah ingin memastikan bahwa gejolak politik tidak merembet ke sektor riil dan pasar keuangan.

Namun, tantangannya tidak ringan. Persepsi risiko investor terbentuk dari berbagai sinyal, termasuk pernyataan pejabat, arah kebijakan, dan dinamika politik harian. Ketika sinyal-sinyal itu bercampur, pasar cenderung mengambil posisi aman.

Dampak Wait and See terhadap Investasi dan Lapangan Kerja

Sikap wait and see calon investor berdampak langsung pada realisasi investasi. Jika investasi tertunda, pertumbuhan ekonomi bisa kehilangan momentum. Lapangan kerja baru juga terancam tidak tercipta sesuai rencana.

Shinta Kamdani menekankan bahwa ketidakpastian politik yang berkepanjangan meningkatkan persepsi risiko. Investor menjadi lebih berhati-hati dalam merealisasikan investasi maupun rencana ekspansi. Keputusan investasi jangka panjang, menurut dia, sangat sensitif terhadap stabilitas dan kepastian hukum.

Sarman Simanjorang menambahkan bahwa dinamika politik yang tidak stabil dengan isu-isu sensitif akan mengganggu psikologi calon investor dan pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas ke sektor riil, terutama pada usaha yang bergantung pada ekspansi dan pembukaan kapasitas baru.

Pemerintah sendiri berupaya menenangkan pasar. Airlangga merujuk pada kinerja bursa yang relatif bagus sebagai indikator bahwa pasar belum sepenuhnya kehilangan kepercayaan. Namun, indikator pasar keuangan tidak selalu mencerminkan sentimen investor jangka panjang, terutama investor asing yang mempertimbangkan stabilitas politik secara menyeluruh.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Proses di MPR dan Menjaga Stabilitas

Ke depan, perhatian akan tertuju pada proses pengisian kursi Wapres di MPR yang diberi waktu 60 hari. Airlangga meminta semua pihak menunggu proses tersebut berjalan sesuai mekanisme.

Pemerintah juga akan terus berupaya memisahkan aktivitas politik dari perekonomian. Strategi decoupling itu menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Namun, keberhasilan strategi itu bergantung pada konsistensi komunikasi publik dan kepastian kebijakan. Pengusaha seperti Shinta dan Sarman telah menyuarakan kebutuhan akan stabilitas politik yang kondusif. Jika sinyal-sinyal positif tidak diikuti tindakan nyata, sikap wait and see bisa bertahan lebih lama.

Di sisi lain, pertemuan Airlangga dengan para duta besar dan diplomat negara sahabat menunjukkan upaya diplomasi ekonomi. Tidak adanya pertanyaan dari perwakilan asing soal pengunduran diri Gibran bisa dibaca sebagai sinyal bahwa dunia internasional masih melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang stabil.

Namun, dunia usaha dalam negeri tetap menuntut kepastian. Mereka ingin pemerintah menyudahi pergulatan politik dan fokus mengejar target pertumbuhan ekonomi. Permintaan itu menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan iklim investasi.

Analisis Redaksi: Ujian Kepercayaan di Tengah Gejolak Politik

Pernyataan Airlangga Hartarto bahwa pemerintah mendorong decoupling antara politik dan ekonomi terdengar meyakinkan. Namun, pasar tidak hanya mendengar kata-kata. Investor membaca sinyal, dan sinyal yang paling kuat adalah kepastian hukum serta stabilitas politik yang nyata.

Kekosongan kursi Wapres selama 60 hari adalah periode kritis. Dalam rentang itu, pemerintah harus membuktikan bahwa proses politik berjalan transparan dan sesuai aturan. Jika publik dan dunia usaha melihat ketidakpastian berlarut-larut, sikap wait and see bisa menjadi pilihan rasional bagi investor.

APINDO dan Kadin telah menyuarakan kekhawatiran yang sah. Mereka tidak meminta hal yang berlebihan, hanya stabilitas dan kepastian hukum. Pemerintah perlu merespons dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika. Bursa yang relatif bagus memang melegakan, tetapi kepercayaan investor jangka panjang dibangun oleh kepastian, bukan oleh fluktuasi harian indeks.

Dengan tekanan ekonomi global yang masih tinggi, Indonesia tidak punya ruang untuk berlama-lama dalam ketidakpastian. Realisasi investasi yang tertunda berarti lapangan kerja yang tertunda. Pemerintah harus memastikan bahwa proses pengisian kursi Wapres berjalan lancar dan komunikasi publik tetap konsisten, agar decoupling yang dimaksud Airlangga bukan hanya wacana.

Sumber: finance.detik.com, kadin-indonesia.or.id