Prabowo Kumpulkan Ketua Partai Koalisi di Istana Bogor, Bahas Wapres Kosong?

Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah ketua umum partai politik koalisi ke Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan berlangsung saat jabatan Wakil Presiden kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti.

Undangan itu dikonfirmasi sejumlah pimpinan partai koalisi. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan membenarkan adanya agenda pertemuan, tetapi belum menjelaskan materi pembahasan. "Istana Bogor," kata Zulkifli di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 16.00 WIB. Menurut dia, agenda itu juga diisi penganugerahan bintang jasa kepada relawan, tenaga kesehatan, serta korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan bencana.

Saat ditanya kemungkinan pembahasan kekosongan jabatan wakil presiden, Almuzzammil enggan berkomentar. "Tanya kepada yang mengundang," ujarnya.

Kronologi Undangan dan Agenda Bintang Jasa

Undangan ke Istana Bogor beredar pada Jumat pagi, beberapa jam setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan mekanisme pengisian jabatan wakil presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11).

Zulkifli Hasan dan Almuzzammil Yusuf sama-sama membenarkan undangan tersebut. Keduanya belum merinci siapa saja ketua umum partai yang hadir. Belum ada keterangan resmi dari Istana mengenai daftar lengkap peserta.

Agenda penganugerahan bintang jasa disebut menjadi bagian dari pertemuan. Penerima penghargaan mencakup relawan, tenaga kesehatan, serta korban karhutla dan bencana. Namun, tidak dijelaskan berapa jumlah penerima atau bentuk penghargaan yang diberikan.

Yang menarik, pertemuan ini digelar di tengah tahapan konstitusional pengisian jabatan wakil presiden. Sejumlah pihak menilai forum itu bisa menjadi ajang koordinasi politik, tetapi tidak ada konfirmasi resmi bahwa nama calon wakil presiden akan dibahas.

Sejumlah berita terkait menunjukkan dinamika politik bergerak cepat. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggantikan Gibran. Partai Golkar dan Partai Demokrat memilih menyerahkan nama calon sepenuhnya kepada Presiden Prabowo.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Zulkifli Hasan dan Almuzzammil Yusuf, belum ada ketua umum partai lain yang memberikan konfirmasi terbuka. PAN dan PKS merupakan dua partai koalisi pendukung pemerintah yang kursinya cukup berpengaruh di DPR.

Zulkifli hanya menyebut lokasi pertemuan tanpa mengomentari substansi. "Istana Bogor," kata dia singkat. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Almuzzammil lebih terbuka soal waktu dan agenda. Ia menyebut pertemuan berlangsung pukul 16.00 WIB dan akan diisi penganugerahan bintang jasa. Namun, ia menolak berspekulasi soal wakil presiden. "Tanya kepada yang mengundang," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra menjadi pihak yang paling rinci menjelaskan prosedur. Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (12/11), ia menegaskan Presiden punya waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Yusril menjelaskan, tenggat 14 hari itu baru berjalan setelah Presiden menerima surat resmi dari MPR. "Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan resmi dari MPR mengenai kekosongan jabatan wakil presiden," kata Yusril.

Sejumlah partai lain juga sudah bersuara. Demokrat menyatakan mendukung penuh calon wapres pilihan Prabowo, meski nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk bursa. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. PKB justru mendorong Cak Imin.

Latar Belakang: Kekosongan Wapres dan Pasal 8 UUD 1945

Kekosongan jabatan wakil presiden terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti. Ia pamit pada hari ke-753 masa jabatannya. Pengunduran diri itu memicu tahapan konstitusional yang harus dilalui MPR dan Presiden.

Dasar hukumnya adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Prosedurnya berlapis. Pertama, MPR menggelar rapat untuk memutuskan atau menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, MPR mengirim surat resmi kepada Presiden berisi pemberitahuan sekaligus permintaan agar Presiden mengajukan dua nama calon.

Ketiga, Presiden menyampaikan dua nama calon beserta seluruh persyaratan. Keempat, tim MPR memverifikasi kelengkapan dan persyaratan calon. Kelima, MPR menggelar sidang untuk memilih satu nama yang akan mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden periode berjalan.

Dengan mekanisme ini, pengisian jabatan wakil presiden tidak bisa dilakukan hanya melalui keputusan Presiden. MPR memegang kewenangan memilih dari dua nama yang diajukan. Presiden berperan menyaring dan mengusulkan.

Karena itu, komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah menjadi sorotan. Pertemuan di Istana Bogor bisa menjadi forum koordinasi, tetapi belum ada keterangan resmi bahwa agenda itu membahas penjaringan calon wakil presiden.

Dampak Politik dan Bursa Nama Cawapres

Kekosongan kursi wapres memanaskan bursa calon. Nama Sri Sultan Hamengkubuwono X tiba-tiba muncul menjelang sidang MPR. Figur tanpa ambisi politik itu dinilai ideal mendampingi Prabowo hingga 2029.

PKB mengusulkan Cak Imin. Demokrat menyatakan mendukung penuh calon pilihan Prabowo, meski AHY masuk bursa. Golkar tidak mengajukan nama dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Sikap partai-partai ini menunjukkan tarik-menarik kepentingan yang belum selesai.

Pertemuan di Istana Bogor menjadi ujian pertama koordinasi koalisi setelah Gibran mundur. Jika forum itu hanya membahas bintang jasa, sinyal yang dikirim adalah pemerintah belum terburu-buru. Jika nama calon ikut dibahas, dinamika bisa berubah cepat.

Yang perlu dicermati, tenggat 14 hari baru berjalan setelah MPR mengirim surat resmi. Artinya, sampai saat ini belum ada kepastian kapan tenggat itu mulai dihitung. MPR belum mengumumkan jadwal rapat untuk menyatakan kekosongan jabatan.

Sejumlah pengamat menilai Presiden perlu segera mengonsolidasikan koalisi agar proses di MPR berjalan mulus. Dukungan partai menjadi penting karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tanpa dukungan mayoritas, dua nama yang diajukan bisa menghadapi jalan berliku.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai hasil pertemuan. Konfirmasi baru datang dari dua ketua umum partai. Publik masih menunggu apakah pertemuan itu menghasilkan kesepakatan politik atau sekadar silaturahmi.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Surat MPR dan Verifikasi Calon

Tahapan berikutnya berada di tangan MPR. Lembaga itu harus lebih dulu menggelar rapat untuk menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden. Setelah keputusan diambil, surat resmi dikirim ke Presiden.

Presiden lalu menyiapkan dua nama calon beserta persyaratan. Tim MPR akan memverifikasi. Jika lengkap, MPR menggelar sidang untuk memilih. Proses ini bisa memakan waktu, tergantung kesiapan dokumen dan dinamika politik di parlemen.

Partai-partai koalisi masih punya ruang untuk mengajukan nama. Namun, keputusan akhir ada di tangan Presiden yang mengajukan dua calon, dan MPR yang memilih. Karena itu, lobi politik di Istana Bogor menjadi penting.

Sejauh ini, belum ada nama resmi yang diajukan. Bursa cawapres masih terbuka. Nama Sri Sultan Hamengkubuwono X, Cak Imin, dan AHY disebut-sebut, tetapi belum ada konfirmasi dari Istana.

Publik menunggu apakah pertemuan pukul 16.00 WIB itu akan menghasilkan pernyataan bersama. Jika tidak, dinamika politik akan terus bergulir di ruang tertutup. Yang jelas, kekosongan jabatan wakil presiden harus segera diisi sesuai konstitusi.

Analisis Redaksi

Pertemuan di Istana Bogor adalah cermin bagaimana kekuasaan bekerja di saat genting. Presiden mengumpulkan ketua umum partai koalisi bukan tanpa alasan. Di satu sisi, ia butuh dukungan politik untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Di sisi lain, ia harus menjaga stabilitas koalisi yang mulai menunjukkan gejala perpecahan.

Yang mengganggu adalah ketertutupan agenda. Zulkifli Hasan hanya menyebut "Istana Bogor". Almuzzammil Yusuf memilih "tanya kepada yang mengundang". Sementara Yusril Ihza Mahendra sudah menjelaskan prosedur konstitusional secara gamblang. Kombinasi ini memberi kesan bahwa ada hal yang belum bisa dibicarakan terbuka. Padahal, pengisian jabatan wakil presiden adalah urusan publik yang melibatkan MPR.

Partai-partai koalisi juga memperlihatkan sikap yang belum solid. PKB mendorong Cak Imin, Demokrat mendukung penuh pilihan Prabowo meski AHY masuk bursa, Golkar menyerahkan sepenuhnya. Di tengah fragmentasi itu, pertemuan di Istana Bogor bisa menjadi ajang konsolidasi atau justru memperuncing perbedaan. Yang pasti, konstitusi memberi batas waktu. MPR harus segera menyatakan kekosongan, dan Presiden harus mengajukan dua nama. Publik berhak tahu siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga 2029.

Sumber: afu.id, mpr.go.id