ICC Didesak Tangkap Trump dan Rubio: TAAG Serahkan Bukti Genosida Gaza

Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG) mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di AS itu menuduh Trump, Rubio, dan sejumlah pejabat senior AS terlibat dalam kejahatan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Dalam pengajuan resmi kepada ICC, TAAG meminta agar ICC menyelidiki pemerintahan Trump atas tuduhan "membantu dan mendukung genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel di Gaza." Permohonan ini disertai bukti-bukti yang diklaim kuat, termasuk sworn affidavit dari para dokter yang bekerja di Gaza, kesaksian saksi mata, keterangan pelapor, rekaman video, serta dokumen yang merinci dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik AS terhadap Israel.

Kronologi Pengajuan TAAG ke ICC

Langkah TAAG ini merupakan puncak dari upaya panjang mereka mengumpulkan bukti keterlibatan AS dalam konflik Gaza. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengajuan dilakukan setelah kelompok itu menyelesaikan penyusunan berkas yang mencakup berbagai bentuk dukungan AS terhadap operasi militer Israel. Mereka menyerahkan semua materi tersebut ke ICC untuk ditelaah lebih lanjut.

Menurut pernyataan TAAG, bukti yang diserahkan mencakup kesaksian langsung dari tenaga medis yang bertugas di Gaza selama periode konflik. Para dokter tersebut memberikan sworn affidavit, yang merupakan pernyataan tertulis di bawah sumpah dan memiliki bobot hukum. Selain itu, ada pula kesaksian saksi mata dan pelapor yang mendokumentasikan dampak serangan Israel, serta bukti video yang memperlihatkan kehancuran infrastruktur sipil.

TAAG juga menyertakan dokumen-dokumen yang menunjukkan aliran bantuan militer dan keuangan dari AS ke Israel, termasuk persetujuan penjualan senjata dan paket bantuan yang disahkan selama periode tersebut. Dukungan diplomatik AS di forum internasional, seperti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel, juga menjadi bagian dari berkas yang diajukan.

Pengajuan ini tidak serta-merta memicu penyelidikan resmi. ICC memiliki prosedur yang mengharuskan jaksa penuntut melakukan penilaian awal terhadap setiap laporan yang masuk. Baru setelah ada penilaian yang mendalam, jaksa dapat memutuskan apakah akan membuka penyelidikan formal atau tidak. Proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tergantung kompleksitas kasus dan ketersediaan bukti.

Pernyataan Francesca Albanese dan Dukungan Hukum Internasional

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, memberikan dukungannya terhadap langkah TAAG. Dalam pernyataannya yang dikutip Anadolu Agency pada Rabu (11/11), Albanese menegaskan pentingnya penggunaan instrumen hukum internasional untuk menegakkan keadilan.

"Hukum internasional tetap menjadi instrumen damai terakhir yang kita miliki untuk menghadapi ketidakadilan dan membuka jalan ke depan," kata Albanese. Ia menambahkan bahwa alat hukumnya sudah tersedia, tetapi yang kurang adalah keberanian politik untuk menggunakannya. Pernyataan ini menyoroti tantangan politik yang dihadapi ICC dalam menangani kasus yang melibatkan negara adidaya seperti AS.

Albanese, yang dikenal vokal dalam membela hak-hak Palestina, sebelumnya juga telah menyerukan agar komunitas internasional bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum humaniter di Gaza. Dukungannya terhadap pengajuan TAAG memberikan legitimasi tambahan bagi upaya kelompok tersebut, meskipun secara formal ICC tetap independen dalam mengambil keputusan.

Selain Albanese, sejumlah organisasi HAM internasional lain diperkirakan akan memantau perkembangan kasus ini. Mereka melihatnya sebagai ujian bagi efektivitas ICC dalam menangani kejahatan internasional yang melibatkan aktor negara kuat. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari ICC terkait pengajuan TAAG.

Posisi AS dan Sejarah Ketegangan dengan ICC

Amerika Serikat bukanlah penandatangan Statuta Roma, perjanjian yang menjadi dasar pendirian ICC. Karena itu, AS bukan anggota ICC dan tidak terikat pada yurisdiksi pengadilan tersebut. Pemerintahan Trump secara terbuka menentang yurisdiksi ICC, terutama jika menyangkut warga negara atau pejabat AS.

Ketegangan antara AS dan ICC memuncak dalam beberapa tahun terakhir. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah hakim dan jaksa ICC, dengan tuduhan bahwa pengadilan tersebut melakukan tindakan ilegal dan tidak berdasar yang menargetkan AS dan Israel. Sanksi ini mencakup pembatasan perjalanan dan pembekuan aset bagi pejabat ICC yang dianggap terlibat dalam upaya penyelidikan terhadap warga AS atau sekutu mereka.

Pada Juli lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengeluarkan pernyataan keras terkait ICC. Ia mengatakan bahwa AS akan "membubarkan" ICC sedikit demi sedikit jika diperlukan. Pernyataan ini menegaskan sikap permusuhan pemerintahan Trump terhadap upaya pengadilan internasional menjangkau tindakan AS atau Israel.

Meskipun demikian, ICC tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi di wilayah negara anggota, termasuk Palestina yang diterima sebagai negara pihak pada 2015. Ini menjadi dasar bagi ICC untuk menyelidiki situasi di Gaza, terlepas dari status AS sebagai non-anggota. Namun, penegakan surat perintah terhadap pejabat AS akan sangat rumit secara politik dan praktis.

Dampak dan Reaksi terhadap Permintaan Penangkapan

Permintaan TAAG ini memicu beragam reaksi. Di kalangan pendukung Palestina, langkah tersebut diapresiasi sebagai upaya menuntut akuntabilitas bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan warga Gaza. Mereka berharap ICC dapat bertindak independen dan tidak terpengaruh tekanan politik dari AS.

Namun, secara politis, permintaan ini menghadapi jalan terjal. AS memiliki pengaruh besar terhadap ICC, termasuk melalui sanksi dan tekanan diplomatik. Selain itu, karena AS bukan anggota ICC, surat perintah penangkapan terhadap Trump dan Rubio tidak akan mudah dieksekusi. Negara-negara yang menjadi anggota ICC memiliki kewajiban untuk menangkap tersangka jika berada di wilayah mereka, tetapi implementasinya bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.

Sebelumnya, pada November 2024, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas kejahatan mereka di Jalur Gaza. Namun, hingga kini, keduanya masih bebas bergerak di dunia internasional. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya menegakkan surat perintah ICC terhadap pejabat tinggi negara yang tidak mengakui yurisdiksi pengadilan.

Kasus ini juga akan menjadi ujian bagi kredibilitas ICC di mata publik global. Jika pengadilan tersebut dianggap tidak mampu menjangkau aktor-aktor kuat, kepercayaan terhadap sistem hukum internasional bisa semakin menurun. Sebaliknya, jika ICC berani mengambil langkah berani, hal itu bisa memperkuat posisinya sebagai penjaga keadilan internasional.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Tekanan Politik

Setelah pengajuan, bola kini berada di tangan jaksa ICC. Mereka harus menilai apakah bukti yang diserahkan memenuhi ambang batas untuk membuka penyelidikan formal. Proses ini melibatkan verifikasi independen, analisis yurisdiksi, dan penilaian terhadap kelayakan kasus. Jika jaksa memutuskan untuk melanjutkan, mereka akan mengajukan permohonan kepada hakim ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan.

Namun, ada beberapa kendala yang mungkin muncul. Pertama, AS dapat menggunakan pengaruhnya untuk menekan ICC agar tidak memproses kasus ini. Kedua, bukti yang diajukan harus sangat kuat dan tidak terbantahkan untuk meyakinkan hakim. Ketiga, faktor politik di dalam ICC sendiri, di mana beberapa negara anggota mungkin enggan mendukung langkah yang dapat memicu konfrontasi dengan AS.

TAAG sendiri berjanji akan terus mengawal proses ini. Mereka menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada ICC agar bertindak sesuai mandatnya. Kelompok itu juga mengimbau negara-negara anggota ICC untuk siap mengeksekusi surat perintah jika nanti dikeluarkan. Sementara itu, pemerintahan Trump diprediksi akan tetap mengabaikan proses ini dan melanjutkan dukungannya terhadap Israel.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih atau Kementerian Luar Negeri AS terkait permintaan TAAG. CNN Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus ini.

Analisis Redaksi

Desakan TAAG kepada ICC untuk menangkap Trump dan Rubio mencerminkan frustrasi yang meluas di kalangan masyarakat sipil terhadap impunitas yang dinikmati para pendukung utama operasi militer Israel. Langkah ini memang sah secara hukum, tetapi efektivitasnya sangat diragukan mengingat AS bukan anggota ICC dan memiliki rekam jejak menentang yurisdiksi pengadilan. Pertanyaannya, apakah ICC berani melawan tekanan negara adidaya demi menegakkan keadilan, ataukah lembaga ini akan kembali menunjukkan keterbatasannya seperti dalam kasus Netanyahu dan Gallant?

Yang menarik, pengajuan TAAG tidak hanya menyoroti peran AS, tetapi juga membawa narasi tentang tanggung jawab negara ketiga dalam konflik. Doktrin "complicity" atau keterlibatan dalam kejahatan internasional memang diakui dalam hukum pidana internasional. Namun, membuktikannya di pengadilan membutuhkan bukti yang sangat kuat dan niat langsung. Dalam konteks ini, TAAG telah berupaya menyusun berkas yang komprehensif, tetapi tetap saja tembok politik di ICC sangat tinggi.

Kita juga perlu melihat dampak jangka panjang dari upaya semacam ini. Meskipun surat perintah mungkin tidak pernah terwujud, proses hukum yang berlarut-larut bisa menjadi alat tekanan moral dan politik terhadap AS dan Israel. Setiap langkah kecil dalam sistem hukum internasional, sekecil apa pun, berkontribusi pada pembentukan norma dan preseden. Maka, desakan TAAG bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perjuangan panjang untuk akuntabilitas. Namun, tanpa dukungan politik global yang solid, ICC akan tetap menjadi macan kertas dalam menghadapi kekuatan besar.

Sumber: cnnindonesia.com, aa.com.tr