Wapres Pengganti Gibran: Gerindra Isyaratkan Figur dari Partai Koalisi Prabowo

Partai Gerindra memberi sinyal bahwa wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka akan diambil dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Waketum Gerindra Habiburokhman merujuk Pasal 4 huruf e UU MD3 sebagai dasar aturannya.

Pernyataan itu disampaikan Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026), sehari setelah Gibran mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR. Ia menegaskan partainya akan menaati konstitusi dalam menentukan pilihan wapres.

"Anda baca ya konstitusi ya, ee sudah ada aturan," kata Habiburokhman seperti dikutip investor.id.

Pasal 4 Huruf e UU MD3 Jadi Rujukan Gerindra

Aturan yang dimaksud Habiburokhman adalah Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penjelasan pasal tersebut, usulan dua calon wapres kepada MPR merupakan prakarsa Presiden.

Calon itu berasal dari satu partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, kursi wapres tidak terbuka bagi kader partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran pada 2024.

Rujukan itu penting karena menentukan arah lobi antarpartai. Gerindra tidak menyebut nama, tetapi kalimat Habiburokhman memberi batas jelas: figur pengganti Gibran mestinya berasal dari lingkaran partai yang sudah menopang pemerintahan sejak awal.

Pernyataan ini juga menepis spekulasi bahwa kursi wapres bisa diisi tokoh nonpartai atau kader dari luar koalisi. Mekanisme yang dipakai tetap melewati Presiden sebagai pemrakarsa, lalu dibahas bersama MPR.

Tenggat 60 Hari dan Peringatan soal Kursi Kosong

Habiburokhman menegaskan kursi wapres pengganti Gibran tidak boleh kosong terlalu lama. Ia menyinggung sejumlah agenda kenegaraan yang menuntut jabatan tersebut segera terisi.

"Jabatan ini enggak boleh terlalu lama di ee kosongkan. Ya, walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari, tapi sebenarnya enggak boleh terlalu lama," katanya.

Menurut dia, hal itu sejalan dengan penjelasan Prabowo soal fakta konstitusional jabatan wapres. "Karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan fakta konstitusionalnya ya, jabatan wapres kan bukan sekadar ban serep," lanjutnya.

Pernyataan itu menyiratkan dua hal. Pertama, proses pengisian akan diupayakan lebih cepat dari batas 60 hari. Kedua, wapres ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pemerintahan, bukan pelengkap yang bisa dibiarkan lowong.

Kronologi Pengunduran Diri Gibran

Pada Kamis (12/11/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya untuk masa jabatan 2024–2029. Pengunduran diri itu dilakukan atas permintaan sendiri melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menegaskan keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

"Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri. Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian isi surat pengunduran diri Gibran.

Surat pernyataan berhenti itu diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Menyusul pengunduran diri tersebut, Prabowo menyatakan menghormati dan mendukung keputusan Gibran.

Pihak yang Terlibat dan Peta Politik Pengisian Wapres

Ada tiga simpul utama dalam proses ini. Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang prakarsa pencalonan. MPR di bawah Ketua Ahmad Muzani sebagai lembaga yang memproses usulan. Lalu partai-partai koalisi yang mengajukan pasangan calon pada Pilpres 2024.

Gerindra, melalui Habiburokhman, berbicara atas nama partai pengusung utama. Sikapnya mengisyaratkan pembahasan internal koalisi akan menjadi penentu sebelum nama diajukan ke MPR.

Sejumlah pernyataan lain sudah muncul menyusul pengunduran diri Gibran. Waka MPR menyebut pergantian wapres bakal diproses lebih cepat. Yusril menilai kekosongan jabatan wapres tak mengganggu pemerintahan karena menteri tetap membantu presiden. Wamenperin memastikan pengunduran diri Gibran tak mengganggu iklim usaha dan investasi.

Prabowo juga disebut akan menemui partai koalisi sebelum mengajukan dua nama pengganti Gibran ke MPR. Pertemuan itu menjadi tahap krusial karena dua nama yang diajukan harus memenuhi syarat asal partai sesuai UU MD3.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kekosongan kursi wapres menuntut kejelasan cepat. Pemerintahan tetap berjalan dengan menteri membantu presiden, tetapi posisi wapres menyangkut sejumlah agenda kenegaraan yang tidak bisa ditunda lama.

Bagi partai koalisi, pengisian kursi ini menjadi ujian soliditas. Nama yang muncul harus diterima semua pihak, sekaligus tidak mengganggu keseimbangan kekuatan di kabinet dan parlemen.

Bagi publik, yang perlu diawasi adalah prosesnya. Apakah dua nama diajukan sesuai tenggat, apakah mekanisme UU MD3 diikuti, dan apakah pembahasan di MPR berjalan transparan.

Langkah berikutnya ada di tangan Prabowo. Ia harus berdiskusi dengan partai koalisi, menyiapkan dua nama, lalu mengajukannya ke MPR. Setelah itu, MPR memproses usulan tersebut dalam sidang yang akan menentukan siapa yang mendampingi Prabowo hingga 2029.

Habiburokhman sendiri tidak menyebut siapa figur yang dibidik. Ia hanya memastikan partainya mengikuti aturan dan tidak ingin kursi wapres dibiarkan kosong lebih lama dari semestinya. "Jabatan ini enggak boleh terlalu lama di ee kosongkan," ujarnya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Gerindra bukan sekadar jawaban normatif atas pertanyaan wartawan. Kalimat Habiburokhman adalah penanda awal negosiasi koalisi. Dengan merujuk Pasal 4 huruf e UU MD3, Gerindra menutup pintu bagi figur di luar partai pengusung, sekaligus mengingatkan mitra koalisi bahwa kursi itu tidak dibagikan secara bebas.

Yang menarik, penekanan Habiburokhman bukan pada nama, melainkan pada waktu. Ia menyebut tenggat 60 hari, tetapi langsung menambahkan bahwa jabatan itu tidak boleh kosong terlalu lama. Ini isyarat bahwa proses akan dipercepat, dan bahwa presiden memegang kendali penuh atas ritme pengisian.

Bagi publik, ujiannya sederhana. Apakah pengisian kursi wapres berjalan sesuai aturan, bukan sekadar bagi-bagi posisi. Sebab wapres, seperti kata Habiburokhman mengutip Prabowo, bukan sekadar ban serep. Ia bagian dari mesin pemerintahan yang harus bekerja penuh sejak hari pertama.

Sumber: mpr.go.id