Komisi II Zainul Tolak Dosen ASN Nonaktif Nyaleg, Sebut Lemahkan Pelembagaan Partai

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, menolak usulan dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) cukup nonaktif sementara saat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Ia menilai skema itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan standar ganda dalam penerapan aturan pencalonan.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Valina Singka. Menurut Zainul, ketentuan yang ada sudah jelas mengatur kewajiban pengunduran diri bagi ASN yang hendak menjadi caleg.

Zainul Tegaskan Aturan Pengunduran Diri ASN Sudah Jelas

Zainul merujuk pada Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal itu secara tegas mewajibkan pengunduran diri bagi ASN, anggota TNI/Polri, direksi BUMN/BUMD, kepala daerah, serta jabatan lain yang ditentukan undang-undang apabila hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

"Negara tidak melarang ASN berpolitik. Tetapi, ketika seseorang memilih menjadi ASN, dia juga mengikatkan diri pada prinsip netralitas dan profesionalisme birokrasi. Negara meminta ASN memilih: tetap menjadi birokrat yang netral atau keluar dan menjadi politisi yang berpihak," tegas Zainul dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak lantas menghapus konsekuensi dari pilihan profesi yang telah diambil seseorang. Menurutnya, aturan pengunduran diri permanen merupakan bentuk konsistensi negara dalam menjaga netralitas birokrasi.

Zainul juga menyoroti pentingnya konsistensi aturan antarlembaga. Ia mencontohkan pengurus partai politik yang ingin menjadi anggota komisioner penyelenggara pemilu harus memenuhi persyaratan bebas dari kepengurusan partai politik selama lima tahun.

"Pengurus partai yang ingin menjadi komisioner penyelenggara pemilu saja diwajibkan bersih dari partai selama lima tahun. Masa ASN bisa keluar-masuk politik seenaknya? Jangan sampai ada standar ganda dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara," tandasnya.

Skema Nonaktif Dinilai Lemahkan Pelembagaan Partai Politik

Lebih lanjut, Zainul menilai skema nonaktif sementara justru berpotensi melemahkan pelembagaan partai politik. Sebab, seseorang bisa menjadikan pencalonan legislatif sekadar percobaan politik, sementara posisi sebagai ASN tetap menjadi pilihan aman apabila gagal terpilih.

"Kalau niatnya menjadi politisi, ya harus berani mundur permanen. Agar totalitas membangun partai dan memperjuangkan gagasan. Kalau bisa keluar-masuk seenaknya, tidak akan ada insentif untuk pelembagaan partai," ujarnya.

Menurut Zainul, pelembagaan partai merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi. Partai politik membutuhkan kader yang memiliki komitmen jangka panjang, bukan sekadar mereka yang menjadikan pencalonan sebagai batu loncatan sambil tetap memegang status ASN.

Ia menilai, jika aturan diperlonggar, akan muncul insentif bagi ASN untuk mencoba peruntungan politik tanpa risiko kehilangan pekerjaan. Dampaknya, partai politik tidak mendapat kader yang benar-benar berkomitmen dan proses kaderisasi menjadi lemah.

Zainul menegaskan, Indonesia tidak kekurangan politisi dengan latar belakang pendidikan tinggi. Namun, dunia politik membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan akademik, yakni komitmen, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Usulan Valina Singka dan Konteks Debat Netralitas ASN

Usulan Valina Singka muncul di tengah perdebatan mengenai keterlibatan ASN dalam politik praktis. Sebagai guru besar UI, Valina mengusulkan agar dosen yang berstatus ASN cukup nonaktif sementara ketika mencalonkan diri sebagai caleg, tanpa harus mengundurkan diri secara permanen.

Gagasan itu berangkat dari pandangan bahwa dunia akademik membutuhkan kontribusi kaum intelektual di ranah politik. Namun, usulan tersebut mendapat reaksi dari legislator karena dianggap menabrak aturan yang sudah berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, isu netralitas ASN selalu menjadi sorotan setiap kali musim pemilu tiba. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berulang kali menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam setiap tahapan pemilu.

Aturan mengenai netralitas ASN sendiri tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk UU ASN dan peraturan pemerintah. ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, serta dilarang terlibat dalam kampanye politik praktis.

Namun, persoalan muncul ketika ASN ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. UU Pemilu mewajibkan pengunduran diri, sementara sebagian kalangan menilai aturan itu terlalu kaku dan menghambat partisipasi kaum profesional.

Dampak Bagi Akademisi dan Profesionalisme Birokrasi

Jika usulan nonaktif sementara diterima, menurut Zainul, akan ada sejumlah dampak yang perlu dipertimbangkan. Pertama, potensi konflik kepentingan antara status ASN dan posisi sebagai caleg. Kedua, risiko penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Ketiga, ketidaksetaraan perlakuan antara ASN dan profesi lain yang diwajibkan mundur. Keempat, melemahnya disiplin birokrasi karena ASN memiliki jalan keluar sementara tanpa kehilangan status.

Zainul menegaskan, penolakannya bukan bentuk penolakan terhadap kalangan akademisi yang ingin berkiprah di dunia politik. Ia menghormati hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk dosen dan intelektual.

"Saya sangat menghormati para akademisi. Justru karena itu, saya ingin marwah akademisi tetap terjaga. Jangan sampai ada kesan bahwa akademisi hanya ingin mencoba-coba politik tanpa komitmen," ujarnya.

Menurutnya, kesetaraan harus diwujudkan melalui pemberlakuan aturan yang konsisten bagi semua pihak. Dengan demikian, profesionalisme ASN, marwah akademisi, kehormatan lembaga DPR, serta integritas penyelenggaraan pemilu dapat dijaga secara bersamaan.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Pembahasan di Komisi II

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari Komisi II DPR RI mengenai usulan tersebut. Zainul menyatakan akan membawa aspirasi ini dalam pembahasan di komisi, termasuk jika ada revisi terhadap UU Pemilu di masa mendatang.

Komisi II DPR RI memiliki kewenangan dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan, termasuk UU Pemilu dan UU ASN. Setiap perubahan aturan akan melalui pembahasan panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pengamat politik menilai, perdebatan ini akan terus berlanjut menjelang Pemilu 2029. Isu netralitas ASN dan partisipasi kaum profesional akan menjadi salah satu tema hangat dalam diskursus demokrasi ke depan.

Yang jelas, Zainul ingin memastikan bahwa aturan yang berlaku saat ini tidak dilonggarkan tanpa alasan yang kuat. Baginya, konsistensi dan ketegasan aturan adalah kunci menjaga kualitas demokrasi dan integritas pemilu.

Analisis Redaksi: Standar Ganda dalam Etika Politik

Penolakan Zainul Munasichin terhadap usulan dosen ASN cukup nonaktif saat nyaleg menyentuh persoalan mendasar tentang etika politik dan konsistensi aturan. Di satu sisi, usulan Valina Singka mencerminkan keinginan agar kaum intelektual tidak tercerabut dari dunia politik praktis. Namun, di sisi lain, skema nonaktif sementara memang membuka celah standar ganda yang sulit dibela.

Bayangkan seorang ASN yang mencalonkan diri sebagai caleg. Ia bisa mengambil cuti atau nonaktif sementara, berkampanye, lalu jika gagal kembali ke posisi semula. Sementara itu, pengurus partai yang ingin menjadi penyelenggara pemilu harus menunggu lima tahun bebas dari kepengurusan. Ketidakseimbangan ini sulit dijelaskan dengan argumen kesetaraan.

Zainul benar ketika mengatakan bahwa pelembagaan partai membutuhkan kader yang berkomitmen. Partai politik bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan institusi yang harus dibangun dengan kesetiaan dan idealisme. Jika aturan memungkinkan keluar-masuk tanpa konsekuensi, maka partai akan dipenuhi kader musiman yang hanya mengejar kekuasaan.

Namun, kritik juga patut diarahkan pada proses rekrutmen partai yang sering kali tidak transparan. Jika partai membuka ruang yang adil bagi profesional dan akademisi untuk berkontribusi tanpa harus mengorbankan karier, mungkin usulan semacam ini tidak perlu muncul. Tetapi selama partai masih dikelola secara oligarkis, tawaran nonaktif sementara justru bisa menjadi jalan pintas bagi kepentingan tertentu.

Yang paling penting, negara harus konsisten. Jika aturan sudah jelas, jangan diubah hanya karena ada kepentingan sesaat. Netralitas ASN adalah fondasi birokrasi yang profesional. Melonggarkannya demi alasan partisipasi akademisi justru berisiko merusak tatanan yang sudah dibangun.

Sumber: fraksipkb.com, kemenpanrb.go.id