PDIP Respons Gibran: "Sudah Expired", Hubungan Dinilai Berakhir

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP merespons pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang mengaku telah mengecewakan partai lama. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut pernyataan itu sudah expired.

"Kalau makanan expired dimakan, bisa sakit perut, mencret. Kalau obat dipaksa minum, bisa jadi racun," ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (13/11).

Pernyataan itu merespons pengakuan Gibran sehari sebelumnya, Kamis (12/11), yang menyebut keputusannya menerima pinangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 telah mengecewakan PDIP.

Kronologi Pernyataan Gibran dan Respons PDIP

Gibran resmi menyerahkan surat berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis (12/11). Dalam pidato setelah mundur, ia menyinggung momen saat dipinang untuk mendampingi Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024.

Ia mengaku sejak awal tidak pernah terpikir untuk duduk di kursi wapres. Pinangan untuk mendampingi Prabowo datang pada September 2023.

Menurut Gibran, hal yang paling berat adalah keputusannya menerima pinangan tersebut membuat kecewa partai lamanya, PDI Perjuangan. "Yang paling berat, membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya, serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya," katanya.

Sehari berselang, Jumat (13/11), DPP PDIP angkat suara. Andreas Hugo Pareira tak bicara eksplisit merespons pernyataan Gibran. Ia hanya menyebut pernyataan Gibran telah expired alias melewati batas tenggat.

Respons senada datang dari politikus PDIP Guntur Romli. Ia menghormati keputusan Gibran untuk mundur, termasuk kejujurannya yang mengaku bimbang karena pergulatan batin untuk menerima pinangan Prabowo saat maju di Pilpres 2024.

"Mengakui pergulatan batin itu tidak mudah. Itu manusiawi. Tapi itu sudah lewat dan telat," kata Gunrom, sapaan akrabnya.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Andreas Hugo Pareira adalah Ketua DPP PDIP yang pertama merespons pernyataan Gibran. Ia memilih metafora makanan dan obat kedaluwarsa untuk menggambarkan pernyataan Gibran yang dianggap sudah tidak relevan.

Guntur Romli, politikus PDIP, menegaskan hubungan PDIP dengan Gibran maupun keluarganya yang lain, termasuk Jokowi dan Bobby Nasution, telah usai. Partai, kata dia, telah mengambil keputusan untuk memberhentikan mereka karena pelanggaran konstitusi dan AD/ART partai.

"Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi," kata Gunrom.

Ia juga menegaskan PDIP tak pernah kecewa karena telah ditinggalkan. Menurut dia, PDIP kecewa karena prinsip-prinsip Konstitusi yang mereka abaikan.

"Kami kecewa karena ada prinsip-prinsip yang dilanggar, Konstitusi diakali, dan karena jalan pencalonan dibuka lewat Putusan MK Nomor 90/2023 yang terbukti ada pelanggaran etika berat dan keterlibatan keluarga Jokowi," ujarnya.

Sementara Gibran, dalam pidatonya, menyampaikan penyesalan telah mengecewakan partai yang membesarkannya. Ia menyebut keputusan menerima pinangan Prabowo sebagai hal paling berat dalam perjalanan politiknya.

Latar Belakang: Putusan MK 90/2023 dan Jalan Pencalonan

Pernyataan Gunrom merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Putusan itu dinilai kontroversial karena mengubah syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan ulang Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan itu memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Gibran saat itu menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ia dilantik pada Februari 2021, sehingga memenuhi syarat yang dimaksud dalam putusan MK.

Putusan MK 90/2023 menuai kritik karena dianggap melibatkan konflik kepentingan. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar Presiden Joko Widodo. Anwar Usman kemudian terbukti melanggar etika berat dan diberhentikan dari jabatan Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

PDIP, sebagai partai yang membesarkan Jokowi dan Gibran, merasa dikhianati karena jalan pencalonan itu dibuka melalui putusan yang kontroversial. Partai kemudian memberhentikan Gibran, Jokowi, dan Bobby Nasution.

Gibran sendiri dalam pidatonya mengakui bahwa keputusannya menerima pinangan Prabowo membuatnya harus berseberangan dengan partai yang telah membimbingnya. Ia menyebut hal itu sebagai beban terberat.

Dampak dan Reaksi Publik

Mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden menjadi peristiwa politik besar. MPR RI memiliki waktu 60 hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru terhitung sejak Kamis (12/11).

Respons PDIP yang menyebut pernyataan Gibran "expired" menunjukkan bahwa partai tidak ingin membuka kembali perdebatan masa lalu. Partai telah mengambil sikap tegas untuk menutup babak hubungan dengan keluarga Jokowi.

Publik terbelah. Sebagian melihat pengakuan Gibran sebagai bentuk kejujuran dan kerendahan hati. Sebagian lain menilai pengakuan itu terlambat dan tidak mengubah fakta bahwa konstitusi telah diakali.

Pengamat politik menilai pernyataan PDIP adalah sinyal bahwa partai tidak akan menerima Gibran kembali. Hubungan politik antara PDIP dan keluarga Jokowi telah berakhir secara permanen.

Di sisi lain, mundurnya Gibran meninggalkan kekosongan jabatan wapres yang harus segera diisi. MPR memiliki waktu 60 hari untuk menunjuk pengganti. Proses ini akan melibatkan partai-partai koalisi pendukung Prabowo.

Partai Demokrat, melalui AHY, memastikan tidak akan mengajukan nama untuk posisi wapres. Pernyataan itu disampaikan setelah Gibran mundur.

Langkah Selanjutnya: Penunjukan Wapres Baru dan Masa Depan Gibran

MPR kini memiliki waktu 60 hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru. Proses ini diatur dalam konstitusi dan akan melibatkan musyawarah antara partai-partai koalisi.

Nama-nama yang muncul sebagai kandidat potensial belum diumumkan secara resmi. Partai Demokrat telah menyatakan tidak akan mengajukan nama, sementara partai lain masih melakukan pembahasan internal.

Bagi Gibran, mundur dari jabatan wapres menandai berakhirnya karier politik jangka pendek. Ia belum mengumumkan langkah selanjutnya. Namun, pengakuan jujurnya tentang pergulatan batin dan penyesalan telah mengecewakan PDIP menjadi catatan tersendiri dalam sejarah politiknya.

PDIP, melalui Guntur Romli, menegaskan bahwa keputusan memberhentikan Gibran dan keluarganya adalah keputusan organisasi. Partai tidak akan meninjau ulang keputusan tersebut.

"Itu keputusan organisasi yang diambil sesuai aturan, bukan karena dendam atau perasaan pribadi," kata Gunrom.

Dengan pernyataan itu, PDIP menutup pintu bagi Gibran dan keluarganya. Hubungan politik yang pernah hangat kini berakhir di tengah perdebatan tentang konstitusi dan etika.

Analisis Redaksi

Respons PDIP yang menyebut pernyataan Gibran "expired" adalah cermin kekecewaan yang telah mengendap lama. Metafora makanan dan obat kedaluwarsa yang dipakai Andreas Hugo Pareira bukan sekadar sindiran, melainkan penegasan bahwa partai tidak ingin membuka kembali luka lama. PDIP telah memutuskan untuk menutup babak hubungan dengan keluarga Jokowi, dan pernyataan Gibran dianggap tidak lagi relevan.

Pengakuan Gibran tentang pergulatan batin dan penyesalan memang menyentuh sisi manusiawi. Namun, dalam politik, pengakuan yang datang terlambat sering kali tidak mengubah apa pun. PDIP telah kehilangan kepercayaan, dan keputusan organisasi untuk memberhentikan Gibran, Jokowi, dan Bobby Nasution adalah konsekuensi dari pelanggaran prinsip yang mereka yakini. Guntur Romli menegaskan bahwa partai tidak kecewa karena ditinggalkan, melainkan karena konstitusi diakali. Ini adalah pesan bahwa integritas proses demokrasi lebih penting daripada hubungan personal.

Yang menarik, pernyataan PDIP juga menyiratkan bahwa partai tidak akan menerima Gibran kembali. Hubungan politik antara PDIP dan keluarga Jokowi telah berakhir secara permanen. Mundurnya Gibran dari jabatan wapres meninggalkan kekosongan yang harus segera diisi, dan proses penunjukan wapres baru akan menjadi ujian bagi koalisi Prabowo. PDIP, di sisi lain, tampaknya telah move on dan fokus pada peran sebagai oposisi yang kritis. Bagi Gibran, ini adalah akhir dari babak politik jangka pendek, tetapi juga awal dari perjalanan yang belum jelas. Waktu 60 hari yang dimiliki MPR akan menjadi momen penting untuk melihat arah politik Indonesia ke depan.

Sumber: cnnindonesia.com, mkri.id