Ratusan Ribu Warga Spanyol Demo Tuntut Harga Rumah Turun, Reformasi Perumahan Baru Disahkan

Ratusan ribu warga Spanyol menggelar mogok kerja nasional selama 24 jam untuk menuntut harga rumah dan sewa yang terjangkau. Sehari setelah aksi, parlemen Spanyol mengesahkan reformasi perumahan yang membatasi pengusiran penyewa dan spekulasi properti.

Aksi itu menjadi tekanan besar bagi pemerintah di tengah meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan umum sela. Majelis rendah parlemen meratifikasi kebijakan tersebut pada Kamis, seperti dilaporkan detikProperti.

Kronologi Mogok Kerja Nasional 24 Jam

Mogok kerja berlangsung selama 24 jam dan melibatkan ratusan ribu orang di sejumlah kota. Mereka memprotes semakin sulitnya masyarakat mendapatkan hunian layak dan terjangkau.

Gelombang protes ini bukan kemarahan yang tiba-tiba. Sejak September 2026, demonstrasi besar sudah beberapa kali terjadi. Pemicunya antara lain tayangan televisi mengenai pengusiran seorang perempuan berusia 87 tahun bernama Maria del Carmen Abascal, yang akrab disapa Maricarmen.

Peristiwa itu menyentuh perhatian publik dan memicu solidaritas. Aksi solidaritas meluas ke sejumlah kota, dengan kamp-kamp protes bermunculan, termasuk di kawasan ikonik Puerta del Sol, Madrid.

Meninggalnya Maricarmen pada Oktober 2026 semakin memicu kemarahan nasional. Desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi penyewa pun menguat.

Dalam aksi terbaru, warga menuntut dua hal utama: hunian layak dan harga sewa yang terjangkau. Tuntutan itu disampaikan lewat aksi kolektif yang berlangsung sehari penuh.

Parlemen Sahkan Reformasi Perumahan

Sehari setelah mogok kerja, majelis rendah parlemen Spanyol mengesahkan sejumlah reformasi perumahan. Kebijakan ini bertujuan membatasi pengusiran penyewa dan praktik spekulasi properti.

Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga hunian. Namun, keberlanjutan kebijakan masih menghadapi ketidakpastian.

Masa penerapannya akan bergantung pada hasil pemilihan umum sela yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November 2026. Partai Rakyat (Popular Party/PP), oposisi utama berhaluan konservatif, telah menyatakan akan mencabut kebijakan itu apabila berhasil mengambil alih pemerintahan.

Artinya, reformasi yang baru disahkan belum tentu bertahan lama. Nasibnya bergantung pada konfigurasi politik setelah pemilu.

Peran Pedro Sanchez dan Dua Dekrit Darurat

Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelumnya mendorong penerbitan dua dekrit darurat. Isinya mencakup perlindungan lebih kuat bagi penyewa dari pengusiran serta perpanjangan otomatis kontrak sewa.

Namun, upaya tersebut menghadapi penolakan di parlemen. Kebijakan yang diajukan pemerintah tidak berhasil memperoleh dukungan untuk diberlakukan secara berkelanjutan.

Kegagalan itu menjelaskan mengapa jalan parlemen menjadi penting. Reformasi yang disahkan Kamis menjadi basis hukum yang lebih kuat, meski tetap rapuh secara politik.

Di sisi lain, Partai Rakyat bersama sejumlah partai konservatif menolak kebijakan tersebut. Alasan mereka, kebijakan itu berpotensi memberikan dampak negatif terhadap pasar perumahan.

PP menawarkan pendekatan berbeda: pembangunan hunian secara besar-besaran untuk meningkatkan ketersediaan rumah dan menekan harga. Perbedaan pendekatan ini menjadi garis pemisah utama dalam perdebatan perumahan Spanyol.

Dampak Krisis Perumahan bagi Warga dan Politik

Krisis perumahan kini menjadi salah satu isu utama dalam persaingan politik Spanyol. Bagi warga, masalahnya konkret: harga rumah dan sewa yang sulit dijangkau.

Bagi pemerintah, tekanannya ganda. Di satu sisi harus merespons tuntutan jalanan, di sisi lain harus menjaga stabilitas pasar properti.

Berikut sejumlah titik penting yang perlu dicatat dari rangkaian peristiwa ini:

• Mogok kerja nasional berlangsung 24 jam dengan ratusan ribu peserta.
• Reformasi perumahan disahkan majelis rendah parlemen sehari setelah aksi.
• Kebijakan membatasi pengusiran penyewa dan spekulasi properti.
• Partai Rakyat berjanji mencabut kebijakan jika berkuasa.
• Pemilihan umum sela dijadwalkan akhir November 2026.
• Kasus Maricarmen, perempuan 87 tahun, menjadi pemicu solidaritas nasional.

Reformasi ini juga menyasar praktik spekulasi properti. Bagi penyewa, perlindungan dari pengusiran menjadi soal paling mendesak.

Namun, tanpa kepastian politik, perlindungan itu bisa berumur pendek. Inilah yang membuat isu perumahan masuk langsung ke pusat kampanye.

Langkah Selanjutnya Menuju Pemilu Sela

Perhatian kini tertuju pada pemilihan umum sela akhir November 2026. Hasilnya berpotensi menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan perumahan.

Jika Partai Rakyat mengambil alih pemerintahan, reformasi yang baru disahkan berisiko dicabut. Sebaliknya, jika pemerintah bertahan, implementasi kebijakan bisa berjalan lebih pasti.

Pemerintah juga menghadapi ujian lain: memastikan kebijakan yang disahkan tidak sekadar simbol. Perlindungan penyewa dan pembatasan spekulasi perlu dijalankan di lapangan.

Di sisi lain, janji pembangunan hunian besar-besaran dari kubu konservatif akan diuji kredibilitasnya. Warga yang sudah turun ke jalan akan menagih hasil, bukan retorika.

Untuk konteks kebijakan perumahan di berbagai negara, perdebatan serupa soal keseimbangan antara perlindungan penyewa dan pasokan rumah kerap muncul, misalnya dalam pembahasan kebijakan tempat tinggal di tingkat global. Di Spanyol, pertaruhannya kini langsung: suara pemilih di akhir November.

Analisis Redaksi: Ketika Jalanan Memaksa Parlemen Bergerak

Reformasi perumahan Spanyol lahir bukan dari ruang rapat yang tenang, melainkan dari tekanan jalanan. Ratusan ribu orang mogok kerja, dan sehari kemudian parlemen bergerak. Urutan itu penting dicatat.

Masalahnya, keputusan parlemen belum menyelesaikan apa pun secara tuntas. Partai Rakyat sudah menyatakan akan mencabut kebijakan jika berkuasa. Artinya, perlindungan bagi penyewa kini bergantung pada hasil pemilu, bukan pada konsensus yang kokoh.

Ada juga kelemahan pada pendekatan masing-masing kubu. Pemerintah mendorong perlindungan penyewa lewat dekrit darurat, tetapi gagal mendapat dukungan berkelanjutan di parlemen. Sementara kubu konservatif menjanjikan pembangunan besar-besaran, janji yang butuh waktu lama untuk terlihat hasilnya di harga rumah.

Di tengah itu, warga seperti Maricarmen menjadi pengingat keras. Kasus pengusiran seorang perempuan berusia 87 tahun dan kematiannya pada Oktober 2026 mengubah kemarahan menjadi gerakan nasional. Kebijakan perumahan yang hanya bertahan sampai pemilu berikutnya bukan perlindungan, melainkan jeda.