Kasus Penyadapan Presiden: Listyo Sigit Terancam Pasal Makar, Ini Penjelasan Lengkapnya

Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi khusus dugaan makar terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini membuka penyelidikan baru: apakah penyadapan itu bagian dari upaya menggulingkan pemerintahan.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Asep Safrudin mengatakan, laporan polisi tersebut diterbitkan setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Penanganannya dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal oleh Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

"Kami akan terus melakukan pengembangan dengan dibuktikan bahwa kita sudah menerbitkan laporan polisi," kata Asep dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (12/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Siapa Saja Empat Perwira Tinggi yang Masuk Penanganan Perkara

Ada empat nama yang masuk dalam penanganan perkara dugaan makar ini. Selain Listyo Sigit Prabowo, ada Irjen Slamet Uliandi, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Penyidik memetakan peran masing-masing. Listyo disebut sebagai pihak yang menentukan sasaran sekaligus menerima hasil pemantauan atau end user. Slamet bertugas meneruskan instruksi dan laporan kepada Listyo. Eko memberikan persetujuan penyadapan. Ahrie meneruskan perintah kepada operator serta melaporkan hasilnya.

Pembagian peran itu menjadi penting karena penyidik tidak hanya membidik satu orang. Rantai komando penyadapan dinilai tersusun rapi, dari perintah di tingkat atas sampai eksekusi di lapangan.

Rangkaian penyadapan ini bermula dari instruksi Listyo yang disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp kepada Ahrie. Perintah tersebut kemudian diteruskan melalui Slamet dan Eko hingga sampai kepada operator penyadapan.

Sasaran penyadapan tidak main-main: Presiden, lingkaran istana, politisi, aktivis, pebisnis, dan awak media. Penyidik juga mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan di luar prosedur resmi, termasuk penghapusan rekaman suara dan log penyadapan.

Desakan Komisi III DPR agar Penyidik Terapkan Pasal Makar

Perkembangan kasus ini memunculkan desakan dari sejumlah anggota Komisi III DPR agar penyidik menerapkan pasal makar terhadap para tersangka. Dua nama yang paling lantang menyuarakan hal itu adalah Benny K Harman dan Ahmad Sahroni.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai penyadapan terhadap Presiden yang disertai penyebaran informasi negatif dapat diarahkan untuk membangun kebencian publik dan melemahkan pemerintahan.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, juga menilai penyadapan yang digunakan sebagai bagian dari konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan merupakan ancaman serius bagi negara.

Namun, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, dugaan makar harus dibuktikan melalui penyelidikan tersendiri. Temuan penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta membuktikan adanya upaya menggulingkan pemerintahan.

"Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," ujar Suyudi.

Pernyataan Kapolri itu menjadi penanda bahwa Polri tidak ingin buru-buru mengubah perkara penyadapan menjadi perkara makar. Keduanya berjalan di jalur penyelidikan yang berbeda, meski bersumber dari rangkaian peristiwa yang sama.

Pandangan Yusril dan Mahfud soal Indikasi Makar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, perkembangan penyidikan telah menemukan bukti yang mengarah pada dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191, 192, dan 193 KUHP.

Menurut Yusril, penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana penyadapan biasa apabila terdapat tujuan untuk melumpuhkan kepala negara atau menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan.

"Sudah dapat dipastikan, ini bukan sekedar penyadapan, intersepsi elektronis tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," kata Yusril.

Ia menambahkan, posisi Presiden membuat kasus ini berbeda dari penyadapan terhadap warga biasa. "Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden bukan orang biasa. Saat Prabowo disadap, melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang presiden," ujar Menko Kumham Imipas.

Meski begitu, Yusril menegaskan penerapan pasal makar tetap menjadi kewenangan penyidik setelah alat bukti dinilai mencukupi. Pernyataan itu seolah menyeimbangkan pandangan politik dan teknis hukum.

Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD. Ia menilai penyadapan terhadap Presiden masuk akal dikaitkan dengan dugaan makar apabila bertujuan menjatuhkan Prabowo dari jabatannya.

"Memang masuk akal disebut makar, untuk apa menyadap Presiden kalau bukan untuk makar?" kata Mahfud MD.

Pasal Makar dan Beban Pembuktian yang Harus Dipenuhi Penyidik

Dalam hukum pidana Indonesia, pasal makar tidak bisa diterapkan hanya karena ada penyadapan. Penyidik harus membuktikan adanya niat dan tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, bukan sekadar pelanggaran prosedur intersepsi.

Pasal 191, 192, dan 193 KUHP yang dirujuk Yusril mengatur tindak pidana terhadap keamanan negara. Penerapannya menuntut pembuktian yang lebih berat dibanding perkara penyadapan ilegal biasa.

Karena itu, penyidik perlu menunjukkan kaitan antara hasil penyadapan dan rencana yang mengarah pada upaya penggulingan. Tanpa kaitan itu, perkara tetap berhenti sebagai pelanggaran penyadapan dan akses ilegal.

Beberapa hal yang menjadi fokus penyelidikan:

• Instruksi Listyo kepada Ahrie yang disampaikan lisan dan melalui WhatsApp.
• Rantai perintah melalui Slamet dan Eko hingga sampai ke operator.
• Dugaan penggunaan sistem penyadapan di luar prosedur resmi.
• Penghapusan rekaman suara dan log penyadapan.
• Kaitan antara hasil penyadapan dan dugaan upaya menggulingkan pemerintahan.

Kapolri Suyudi menegaskan, temuan penyadapan tidak otomatis menjadi bukti makar. Pernyataan itu sejalan dengan prinsip bahwa setiap unsur pasal harus dibuktikan satu per satu di hadapan penyidik.

Dampak Kasus Penyadapan terhadap Kepercayaan Publik

Kasus ini bukan sekadar perkara hukum. Ia menyentuh langsung kredibilitas institusi Polri, terutama karena melibatkan mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi.

Penyadapan terhadap Presiden, lingkaran istana, politisi, aktivis, pebisnis, dan awak media menunjukkan betapa luas jangkauan operasi yang diduga dilakukan di luar prosedur. Publik menunggu apakah penyelidikan berjalan tuntas atau berhenti di tengah jalan.

Desakan dari Komisi III DPR menambah tekanan politik. Di sisi lain, pernyataan Kapolri yang menahan diri soal pasal makar memperlihatkan upaya menjaga proses hukum tetap berbasis bukti.

Yang paling terdampak adalah kepercayaan publik terhadap pengawasan internal Polri. Jika penyadapan bisa dilakukan terhadap Presiden, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengawasi alat pengawasan itu sendiri.

Perkembangan kasus juga menjadi ujian bagi institusi lain. KPK, misalnya, mengaku ikut terkena penyadapan oleh Listyo, seperti diberitakan dalam pemberitaan AFU.ID sebelumnya. Klaim itu menambah daftar pihak yang merasa dirugikan.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan Berjalan di Dua Jalur

Hingga kini, penyidikan berjalan di dua jalur. Jalur pertama adalah perkara penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Jalur kedua adalah dugaan makar yang baru dibuka melalui laporan polisi khusus.

Asep menyatakan penyidik akan terus melakukan pengembangan. Artinya, jumlah pihak yang diperiksa bisa bertambah seiring temuan baru, termasuk dari pendalaman penghapusan rekaman dan log penyadapan.

Penerapan pasal makar masih menjadi tanda tanya. Kapolri menegaskan butuh pembuktian tersendiri, sementara Yusril dan Mahfud menilai indikasinya sudah terlihat. Penyidik berada di tengah dua tekanan itu.

Yang jelas, kasus ini belum selesai. Laporan polisi sudah terbit, empat perwira tinggi sudah masuk penanganan, dan publik akan mengawal apakah penyelidikan berujung pada dakwaan makar atau berhenti sebagai perkara penyadapan.

Analisis Redaksi

Ada jarak yang lebar antara temuan penyadapan dan pembuktian makar. Jarak itulah yang kini harus diisi penyidik dengan alat bukti, bukan dengan pernyataan politik. Pernyataan Kapolri Suyudi bahwa temuan penyadapan tidak otomatis menjadi bukti makar adalah pengingat yang tepat di tengah desakan DPR.

Sebaliknya, pernyataan Yusril dan Mahfud tidak bisa diabaikan begitu saja. Keduanya menyoroti satu hal yang sulit dibantah: untuk apa menyadap Presiden jika bukan untuk tujuan besar? Pertanyaan itu sah, tetapi jawabannya tetap harus dibuktikan di ruang penyidikan, bukan di ruang rapat.

Yang paling perlu diawasi justru transparansi prosesnya. Jika kasus ini berhenti pada penyadapan ilegal tanpa penjelasan mengapa dugaan makar tidak diterapkan, publik berhak mempertanyakan. Sebaliknya, jika pasal makar dipaksakan tanpa bukti yang cukup, proses hukum kehilangan wibawanya. Dua risiko itu sama-sama nyata, dan penyidik harus memilih jalan yang bisa dipertanggungjawabkan.