Futsal Indonesia Milik Kita Semua, Michael Sianipar Buka Suara Soal Kisruh FFI

Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menegaskan ekosistem futsal nasional bukan milik perseorangan atau institusi tertentu, melainkan milik seluruh masyarakat. Pernyataan itu muncul di tengah kisruh pemberhentian Sekjen FFI Budi Setiawan dan tuntutan Kongres Luar Biasa (KLB) dari 10 klub Pro Futsal League.

"Futsal Indonesia milik kita semua, bukan milik individu atau institusi," kata Michael dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), seperti dikutip Okezone.

Pernyataan tersebut disampaikan Michael sehari setelah FFI resmi memberhentikan Budi Setiawan dari jabatan Sekjen melalui Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026. Keputusan itu memicu reaksi keras dari sejumlah klub dan asosiasi futsal provinsi.

Kronologi Pemberhentian Sekjen FFI

Polemik di tubuh FFI bermula dari penerbitan surat keputusan bernomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026. Surat itu berisi pemberhentian Budi Setiawan sebagai Sekretaris Jenderal FFI.

Menurut pihak federasi, keputusan tersebut merupakan bagian dari langkah penataan organisasi dan penguatan efektivitas kepemimpinan. Namun, Budi menilai pemberhentian dirinya dilakukan secara sepihak.

Budi mempertanyakan mekanisme yang dipakai. Ia merujuk pada Statuta PSSI dan peraturan organisasi mengenai tata cara penunjukan serta pemberhentian Sekjen asosiasi.

"Keputusan itu harus sesuai dengan Statuta PSSI dan peraturan organisasi," ujar Budi, seperti dikutip dalam pemberitaan yang sama.

Persoalan memanas ketika 10 klub Pro Futsal League (PFL) menuntut Kongres Luar Biasa (KLB) FFI. Kesepuluh klub itu adalah Bintang Timur Surabaya (BTS), Black Steel Papua FC, Cosmo JNE Jakarta, Pangsuma FC, Kuda Laut Nusantara, Halus FC, Unggul FC Malang, Proton FC, Nanzaby FC, dan Mimika FC.

Pada Jumat (13/11/2026), perwakilan klub-klub tersebut bersama asosiasi futsal provinsi (AFP) menyerahkan surat permohonan KLB FFI kepada PSSI. Langkah ini menandai eskalasi konflik internal federasi ke meja induk organisasi sepak bola nasional.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Michael Victor Sianipar berada di pusat pusaran konflik sebagai Ketua Umum FFI. Ia memilih merespons dinamika ini dengan pesan persatuan.

Michael mengawali pernyataannya dengan ucapan terima kasih kepada para pecinta futsal atas doa dan dukungan untuk kemajuan futsal nasional. Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga ekosistem olahraga yang sedang berkembang.

Di sisi lain, Budi Setiawan bersikeras bahwa pemberhentian dirinya harus mengikuti koridor hukum organisasi. Ia menekankan pentingnya Statuta PSSI sebagai rujukan utama.

Sikap Budi mendapat dukungan dari 10 klub PFL. Klub-klub itu tidak hanya mempertanyakan pemberhentian Sekjen, tetapi juga mendesak KLB untuk menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.

PSSI sebagai induk organisasi menerima surat permohonan KLB tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai sikap mereka terhadap permohonan itu.

Dalam pemberitaan terkait, Michael juga pernah menyinggung soal perubahan kepengurusan. Ia menegaskan bahwa perubahan harus berlandas AD/ART, bukan tekanan politik internal.

Latar Belakang Konflik Internal FFI

FFI adalah federasi yang menaungi futsal Indonesia di bawah PSSI. Sebagai organisasi anggota, FFI terikat pada Statuta PSSI dan AD/ART yang mengatur mekanisme kepengurusan.

Pemberhentian Sekjen seharusnya melalui prosedur yang jelas, termasuk keterlibatan pengurus dan mekanisme organisasi. Inilah yang menjadi dasar keberatan Budi Setiawan.

Di sisi lain, FFI beralasan keputusan itu diambil untuk penataan organisasi. Federasi menilai efektivitas kepemimpinan perlu diperkuat agar program kerja berjalan lancar.

Namun, langkah tersebut dianggap melampaui mekanisme yang berlaku. Sepuluh klub PFL yang selama ini menjadi tulang punggung kompetisi nasional merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

Tuntutan KLB menjadi puncak akumulasi kekecewaan. Klub-klub menilai persoalan internal harus diselesaikan lewat forum tertinggi organisasi, bukan keputusan sepihak.

Konflik ini juga terjadi di tengah upaya FFI meningkatkan prestasi futsal nasional. Timnas futsal Indonesia baru saja menjalani ajang Copa Das Nacoes de Futsal 2026 dan menelan kekalahan 0-2 dari Cape Verde.

Dampak Kisruh FFI terhadap Futsal Nasional

Konflik internal berpotensi mengganggu stabilitas kompetisi Pro Futsal League. Klub-klub yang menuntut KLB adalah peserta utama liga, sehingga ketegangan bisa memengaruhi jadwal dan kesiapan tim.

Dari sisi prestasi, timnas futsal Indonesia sedang dalam proses pembenahan. Kekalahan dari Cape Verde di Copa Das Nacoes de Futsal 2026 menunjukkan masih ada pekerjaan rumah besar.

Menurut laporan Okezone, pelatih Hector Souto menyebut kekalahan itu sebagai yang paling mengecewakan. Artinya, fokus timnas seharusnya tidak terganggu oleh polemik di federasi.

Di level organisasi, tuntutan KLB bisa memicu perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Klub dan asosiasi provinsi yang selama ini mendukung FFI bisa terbelah menjadi dua kubu.

PSSI sebagai induk organisasi memiliki peran kunci untuk menengahi. Jika PSSI menerima permohonan KLB, prosesnya harus mengikuti mekanisme AD/ART dan Statuta PSSI.

Sebaliknya, jika PSSI menolak, klub-klub bisa mencari jalur lain, termasuk mengajukan gugatan ke Badan Olahraga Nasional (KONI) atau menempuh langkah hukum.

Langkah Selanjutnya: Menanti Sikap PSSI dan KLB

Bola kini berada di tangan PSSI. Surat permohonan KLB dari 10 klub PFL dan asosiasi futsal provinsi telah diserahkan pada Jumat (13/11/2026).

PSSI belum memberikan respons resmi. Namun, keputusan mereka akan menentukan arah penyelesaian konflik di tubuh FFI.

Jika KLB digelar, agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban pengurus, termasuk soal pemberhentian Sekjen. KLB juga bisa menjadi ajang evaluasi kepemimpinan Michael Sianipar.

Di sisi lain, FFI tampaknya masih berpegang pada keputusan pemberhentian Budi. Federasi menilai langkah itu sah dan bagian dari penataan organisasi.

Michael sendiri menegaskan bahwa perubahan kepengurusan harus berlandas AD/ART. Pernyataan itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa FFI tidak akan mundur dari keputusan yang sudah diambil.

Namun, tekanan dari klub dan asosiasi provinsi tidak bisa diabaikan. Sepuluh klub PFL adalah bagian penting dari ekosistem futsal nasional.

Mereka memiliki basis massa dan prestasi yang menjadi ukuran keberhasilan pembinaan. Mengabaikan aspirasi mereka berisiko memperlebar konflik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jadwal pasti kapan KLB akan digelar. Semua pihak masih menunggu sikap PSSI sebagai induk organisasi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Michael Sianipar bahwa futsal Indonesia milik semua pihak terdengar bijak. Namun, pernyataan itu justru muncul setelah keputusan kontroversial diambil. Ada jarak antara retorika persatuan dan praktik pengambilan keputusan yang dinilai sepihak.

Pemberhentian Sekjen melalui surat keputusan tanpa mekanisme yang jelas memang menjadi pemicu utama. Klub-klub PFL tidak hanya mempersoalkan sosok Budi Setiawan, tetapi juga cara FFI mengambil keputusan strategis tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama.

Dalam organisasi olahraga, legitimasi tidak hanya datang dari jabatan. Legitimasi juga dibangun melalui partisipasi anggota, transparansi, dan kepatuhan pada AD/ART. Jika tiga hal itu diabaikan, konflik hanya soal waktu.

Tuntutan KLB dari 10 klub PFL adalah sinyal bahwa kepercayaan terhadap kepemimpinan FFI mulai terkikis. PSSI sebagai induk organisasi tidak bisa menutup mata. Menengahi konflik bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Jika PSSI lambat merespons, dampaknya bisa lebih luas. Kompetisi bisa terganggu, pembinaan timnas terhambat, dan citra futsal nasional tercoreng. Padahal, futsal adalah salah satu cabang yang sedang menapaki jalur prestasi.

Kepemimpinan yang kuat bukan tentang mampu mengambil keputusan cepat, tetapi tentang mampu menjaga kepercayaan semua pihak. Michael perlu membuktikan bahwa pernyataannya soal "milik kita semua" bukan sekadar kalimat retoris.