Pemkab Buleleng Bersihkan 5 Kawasan Pura Antisipasi Banjir Musim Hujan

Pemkab Buleleng memperluas gerakan bersih-bersih lingkungan ke lima kawasan pura menjelang Tumpek Landep dan musim hujan. DLH Buleleng menyebut aksi rutin setiap Jumat ini untuk mencegah sampah plastik menyumbat saluran air dan memicu banjir.

Kegiatan yang dipusatkan di lingkungan Pura Tirta Sudamala pada 13 November 2026 itu dipimpin langsung oleh Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPK LH) DLH Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Widiartami. Lima lokasi pura jadi sasaran pembersihan serentak.

Menurut Widiartami, gerakan ini bukan aksi sekali jalan. Pemerintah kabupaten menjadikannya agenda berkelanjutan yang melibatkan lintas instansi, dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga BUMD, TNI, dan Polri.

Lima Pura Jadi Sasaran Pembersihan Serentak

Aksi kebersihan kali ini dibagi ke lima titik yang tersebar di Buleleng. Pembagian lokasi menunjukkan cakupan kegiatan yang lebih luas dibanding pembersihan lingkungan biasa, karena menyasar ruang publik sekaligus tempat suci.

Kelima lokasi tersebut adalah:

• Pura Desa Bale Agung Buleleng
• Pura Tirta Sudamala
• Pura Agung Jagatnatha Buleleng
• Pura Segara Banyuning
• Pura Segara Buleleng

Pemilihan pura sebagai sasaran bukan tanpa alasan. Kawasan tempat suci di Bali kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga, terutama saat rangkaian upacara adat dan keagamaan berlangsung. Volume kunjungan yang tinggi berbanding lurus dengan potensi timbulan sampah, khususnya plastik kemasan.

Widiartami menegaskan fokus kegiatan adalah penanganan sampah plastik. Jenis sampah ini dinilai paling berisiko karena mudah terbawa air dan menyumbat saluran drainase ketika hujan deras turun.

"Gerakan kebersihan ini kami laksanakan secara rutin setiap hari Jumat untuk mengantisipasi terjadinya banjir pada musim hujan. Kami juga mengajak seluruh OPD terkait, BUMD, TNI dan Polri untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan," ujarnya seperti dikutip dari Updatebali.com.

Pola kerja lintas instansi ini menempatkan kebersihan sebagai urusan bersama, bukan hanya tanggung jawab dinas lingkungan hidup. Keterlibatan TNI dan Polri memberi bobot berbeda pada gerakan yang biasanya berjalan di tingkat desa adat.

Alasan Sampah Plastik Jadi Fokus Utama DLH Buleleng

DLH Buleleng menempatkan sampah plastik sebagai target utama pembersihan. Logikanya sederhana: material ini paling sering ditemukan di saluran air dan paling sulit terurai.

Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, sampah plastik yang menumpuk di gorong-gorong dan selokan menjadi penghalang aliran. Air meluap ke jalan dan permukiman. Genangan yang dibiarkan bisa berubah menjadi banjir dalam hitungan jam.

Karena itu, pembersihan dilakukan sebelum musim hujan mencapai puncaknya. Widiartami menyebut kegiatan ini sebagai langkah antisipatif, bukan respons setelah banjir terjadi.

Pendekatan pencegahan semacam ini lazim dipakai daerah yang memiliki pola hujan musiman. Biaya membersihkan saluran jauh lebih murah dibanding menangani dampak banjir, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga gangguan aktivitas warga.

Namun, kebersihan saluran air hanya efektif bila pasokan sampah dari permukaan ikut ditekan. Di sinilah peran masyarakat menjadi kunci. Tanpa perubahan kebiasaan membuang sampah, saluran yang baru dibersihkan bisa kembali tersumbat dalam hitungan hari.

Pemkab Buleleng tampaknya menyadari hal itu. Gerakan bersih-bersih dirancang bukan sekadar memindahkan sampah, tetapi juga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian alam di tingkat warga.

Tumpek Landep dan Semangat Gotong Royong Warga

Pelaksanaan kegiatan bertepatan dengan momentum Tumpek Landep. Hari suci umat Hindu ini biasanya dimaknai sebagai momen menghargai benda-benda logam dan peralatan kerja, tetapi dalam konteks gerakan kebersihan, maknanya diperluas.

Widiartami berharap momentum tersebut memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong. Pura yang bersih menjelang hari suci juga memberi pesan simbolis tentang kesiapan warga menyambut rangkaian upacara.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga serta melestarikan kebersihan lingkungan," tambahnya.

Di Bali, konsep kerja bersama di lingkungan banjar dan desa adat sudah lama menjadi fondasi kegiatan sosial. Gerakan kebersihan pemerintah kabupaten pada dasarnya menumpang pada tradisi itu, lalu memberinya kerangka kelembagaan lewat pelibatan OPD dan aparat.

Kombinasi keduanya dinilai lebih efektif dibanding imbauan formal dari kantor dinas. Warga cenderung bergerak ketika melihat lingkungan pura dan banjar mereka terlibat langsung.

Yang perlu dijaga, menurut catatan di lapangan, adalah kesinambungan. Aksi seremonial yang ramai sekali lalu berhenti sering gagal menurunkan timbulan sampah. Sebaliknya, kegiatan kecil yang rutin tiap pekan lebih mungkin membentuk kebiasaan.

Dampak yang Diharapkan dan Risiko Banjir di Buleleng

Target akhir gerakan ini jelas: lingkungan bersih, saluran air terjaga, dan risiko banjir ditekan, terutama saat musim penghujan. Pemkab Buleleng berharap kegiatan rutin menjadi budaya bersama.

Buleleng memiliki garis pantai panjang dan sejumlah kawasan padat aktivitas, termasuk area sekitar pura segara di Banyuning dan Buleleng. Kawasan pesisir semacam ini menghadapi tekanan ganda: limpasan air hujan dari daratan dan pasang air laut.

Pembersihan saluran di sekitar pura segara menjadi relevan karena aliran air di kawasan tersebut bermuara ke laut. Sampah yang tidak diangkat berpotensi menumpuk di muara dan memperparah genangan saat hujan bersamaan dengan pasang.

Selain itu, pura-pura yang menjadi sasaran berada di titik yang dekat dengan permukiman dan jalur publik. Kebersihan kawasan ini berdampak langsung pada kenyamanan warga yang melintas dan beribadah.

Dampak jangka panjangnya bersifat pencegahan. Banjir yang tidak terjadi sulit diukur, tetapi biaya yang dihemat dari kerugian akibat genangan bisa jauh lebih besar daripada anggaran satu hari kerja bakti.

Pemkab Buleleng juga menjadikan kegiatan ini bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Pesan yang ingin ditanamkan: kebersihan lingkungan bukan proyek musiman, melainkan tanggung jawab harian.

Langkah Selanjutnya: Menjaga Rutinitas Setiap Jumat

Setelah lima kawasan pura dibersihkan, tantangan berikutnya adalah mempertahankan ritme. Widiartami menyatakan gerakan kebersihan dilaksanakan rutin setiap hari Jumat, bukan hanya menjelang hari besar atau musim hujan.

Rutinitas mingguan memberi peluang lebih besar untuk mendeteksi titik rawan lebih awal. Saluran yang mulai tersumbat bisa segera dibersihkan sebelum hujan besar datang.

Pelibatan OPD, BUMD, TNI, dan Polri juga perlu dijaga agar tidak melemah setelah momentum Tumpek Landep berlalu. Kolaborasi lintas instansi menuntut koordinasi jadwal dan pembagian zona yang jelas.

Di sisi lain, pemerintah kabupaten mengharapkan partisipasi mandiri warga. Gerakan ini, menurut Widiartami, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga mampu mendorong masyarakat menjaga kebersihan secara mandiri dan berkelanjutan.

Untuk memperluas dampak, informasi soal jadwal dan lokasi pembersihan perlu tersampaikan ke banjar dan desa adat. Keterbukaan semacam ini memudahkan warga ikut bergabung tanpa harus menunggu undangan resmi.

Ke depan, keberhasilan gerakan ini akan dinilai dari dua hal: apakah saluran air tetap lancar saat hujan puncak, dan apakah kebiasaan membuang sampah sembarangan benar-benar berkurang. Keduanya hanya bisa dijawab oleh waktu dan konsistensi.

Bagi warga yang ingin memantau perkembangan kebijakan lingkungan di Bali, informasi resmi dapat diakses melalui kanal pemerintah daerah maupun pemberitaan lokal seperti Updatebali.com.

Analisis Redaksi

Langkah Pemkab Buleleng memindahkan sasaran kerja bakti dari jalan protokol ke kawasan pura punya nilai strategis. Pura adalah simpul sosial. Ketika tempat suci dibersihkan bersama, pesan yang sampai ke warga lebih kuat dibanding spanduk imbauan di kantor dinas.

Tetapi ada satu titik lemah yang perlu diawasi. Gerakan bersih-bersih kerap berhenti pada pengangkutan sampah, tanpa menyentuh akar masalah: pola konsumsi plastik sekali pakai dan kebiasaan membuangnya. Selama pasokan sampah tidak ditekan, saluran yang bersih hari ini bisa tersumbat lagi pekan depan. Pemerintah kabupaten perlu melengkapi kerja bakti dengan pengelolaan sampah di sumbernya, misalnya pemilahan di banjar dan desa adat.

Kritik lain menyangkut pengukuran. Tanpa data titik rawan genangan dan volume sampah yang diangkat tiap pekan, publik sulit menilai apakah gerakan ini berdampak atau hanya rutinitas seremonial. Memublikasikan angka sederhana, seperti jumlah titik saluran yang dibersihkan dan tonase sampah, akan membuat klaim antisipasi banjir lebih kredibel. Kolaborasi lintas instansi sudah terbangun; yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi hasilnya.