Vonis Bebas 2 Terdakwa Korupsi Waterfront City Pangururan: Uang Rp 13,1 M Dikembalikan

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Tele, Kabupaten Samosir, divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan pada Jumat, 13 November 2026. Hakim menilai keduanya tidak terbukti melakukan korupsi seperti yang didakwakan jaksa.

Kedua terdakwa adalah Enda Simakasura Ketaren, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Utara pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, dan Edwyn Tresnanugraha, mantan General Manager PT Yodya Karya (Persero) Wilayah IV Medan yang menjadi konsultan pengawas proyek.

Putusan dibacakan di Ruang Cakra 1 PN Medan pada Jumat sore. Majelis hakim juga memerintahkan uang Rp 13,1 miliar yang dititipkan sebagai kerugian negara dikembalikan kepada PT Hutama Karya (Persero).

Amar Putusan Hakim di Ruang Cakra 1

Ketua Majelis Hakim Mohammad Yusafrihardi Girsang membacakan amar putusan yang membebaskan kedua terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti pada dakwaan pertama maupun kedua.

"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti melakukan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua, membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan JPU, memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan setelah putusan dibacakan, memulihkan harkat, martabat para terdakwa," ucap Yusafrihardi seperti dikutip dari detikSumut.

Selain membebaskan kedua terdakwa, hakim memerintahkan uang senilai Rp 13,1 miliar yang sebelumnya dititipkan sebagai kerugian negara dikembalikan kepada PT Hutama Karya Persero. Perintah pengembalian itu menjadi bagian dari amar putusan yang dibacakan pada Jumat sore.

Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir. Sebelumnya, kedua terdakwa dituntut hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 60 hari kurungan bila denda tidak dibayar.

Duduk Perkara Dakwaan Jaksa

Dalam dakwaan, Enda selaku PPK dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyetujui pembayaran uang muka dan Monthly Certificate (MC) meskipun progres pekerjaan dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.

Jaksa juga menilai Enda menyetujui perubahan kontrak tanpa justifikasi teknis memadai. Ia disebut menandatangani berita acara serah terima pertama (PHO) pada 23 Januari 2024, padahal masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan.

Proyek yang seharusnya rampung dalam 360 hari justru mengalami keterlambatan hingga sekitar 498 hari kalender. Menurut jaksa, Enda tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa yang nilainya mencapai sekitar Rp 6,264 miliar.

Pekerjaan fisik proyek itu dikerjakan dengan nilai kontrak Rp 161,59 miliar yang bersumber dari Kementerian PUPR. Akibat perbuatan para terdakwa, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp 13,185 miliar.

Uang Rp 13,1 Miliar dan Perintah Pengembalian

Kedua terdakwa tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti karena sudah menyetorkan Rp 13,1 miliar ke rekening pemerintah lainnya (RPL) pada Kejari Samosir. Uang itu dianggap sebagai kompensasi pengganti kerugian keuangan negara.

Namun hakim memerintahkan uang tersebut dikembalikan kepada PT Hutama Karya Persero, bukan dipertahankan sebagai penerimaan negara. Perintah ini menjadi salah satu bagian penting dari putusan yang membedakannya dari tuntutan jaksa.

Sejumlah angka kunci dalam perkara ini:

• Nilai kontrak proyek: Rp 161,59 miliar, bersumber dari Kementerian PUPR.
• Kerugian keuangan negara yang ditaksir jaksa: Rp 13,185 miliar.
• Uang yang disetorkan ke RPL Kejari Samosir: Rp 13,1 miliar.
• Denda keterlambatan yang tidak dikenakan: sekitar Rp 6,264 miliar.
• Target penyelesaian proyek: 360 hari, terlambat hingga sekitar 498 hari kalender.
• Tuntutan JPU: 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 60 hari kurungan.

Jejak Panjang Kasus Waterfront City Pangururan

Kasus ini mencuat dari proyek penataan kawasan Waterfront City Pangururan serta Kawasan Tele di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Proyek itu masuk dalam daftar pekerjaan strategis Kementerian PUPR untuk menata kawasan wisata di tepi Danau Toba.

Sebelum vonis, Kejati Sumut dan Kejari Samosir sempat menahan sejumlah tersangka. Salah satunya diberitakan melalui kanal berita hukum dan kriminal detikSumut, yang mencatat penahanan satu tersangka korupsi penataan Waterfront City Pangururan-Tele.

Perkara ini juga menyeret nama lain ke meja hijau, termasuk videografer Amsal Sitepu yang menjalani sidang vonis di PN Medan. Rangkaian persidangan itu menunjukkan bahwa kasus ini tidak berhenti pada dua terdakwa yang kini divonis bebas.

Bagi publik Samosir, proyek waterfront menjadi sorotan karena menyangkut dana besar dan kawasan wisata Danau Toba. Keterlambatan 498 hari kalender dan denda yang tak dikenakan menjadi alasan jaksa menilai negara dirugikan.

Langkah Selanjutnya Setelah Vonis Bebas

JPU dari Kejati Sumut dan Kejari Samosir masih memiliki ruang untuk mengajukan upaya hukum. Dalam perkara pidana, jaksa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan bebas, meski mekanismenya diatur ketat dalam hukum acara.

Jika putusan berkekuatan hukum tetap, kedua terdakwa berhak atas pemulihan harkat dan martabat sebagaimana diperintahkan hakim. Sementara itu, pengembalian Rp 13,1 miliar kepada PT Hutama Karya akan bergantung pada pelaksanaan amar putusan.

Yang belum tuntas adalah pertanyaan soal denda keterlambatan Rp 6,264 miliar. Putusan bebas tidak otomatis menjawab apakah negara akan menagih denda itu melalui jalur lain, misalnya gugatan perdata atau audit keuangan negara.

Analisis Redaksi

Vonis bebas ini meninggalkan rasa tidak nyaman. Jaksa membangun dakwaan dengan angka yang konkret: keterlambatan 498 hari kalender, denda Rp 6,264 miliar yang tidak dikenakan, dan kerugian negara Rp 13,185 miliar. Hakim menilai semua itu tidak terbukti sebagai tindak pidana korupsi. Dua kesimpulan yang sama-sama punya dasar, tetapi publik hanya melihat satu hasil: tidak ada yang bertanggung jawab secara pidana.

Yang paling perlu dicermati adalah perintah pengembalian Rp 13,1 miliar kepada PT Hutama Karya. Uang itu semula disetorkan sebagai kompensasi kerugian negara ke RPL Kejari Samosir. Kalau kemudian dikembalikan ke perusahaan, logika "kerugian negara" yang dibangun jaksa sejak awal menjadi kabur. Publik berhak tahu dasar pertimbangan hakim soal ini, bukan hanya amar putusannya.

Kasus ini juga menguji konsistensi pemberantasan korupsi di daerah. Ketika proyek bernilai Rp 161,59 miliar bermasalah, tuntutan 2 tahun penjara pun sudah terasa ringan. Kini tuntutan itu gugur seluruhnya. Kejati Sumut dan Kejari Samosir sebaiknya menjelaskan langkah hukum berikutnya secara terbuka, termasuk apakah kasasi akan diajukan. Tanpa penjelasan itu, vonis bebas hanya akan menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap penanganan korupsi sektor infrastruktur.