Aco Rida Ditahan, Massa Tuntut Penanganan Agraria Pasangkayu yang Timpang

Ratusan petani, masyarakat adat Suku Bunggu, pemuda, dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulbar Menggugat menggelar aksi di depan Mapolda Sulawesi Barat, Jumat (13/11/2026). Mereka memprotes penahanan Muh. Rida alias Aco Rida dan menuntut penanganan konflik agraria Pasangkayu yang dinilai timpang.

Dalam aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Akbar Firman itu, massa membentangkan spanduk besar berisi foto Kapolres dan Kasat Reskrim Pasangkayu serta puluhan poster sindiran tentang perlakuan berbeda aparat terhadap masyarakat dan perusahaan. Mereka juga mengusung keranda mayat dan replika pocong bertuliskan "Hukum", simbol bahwa hukum telah mati di Pasangkayu.

Ketegangan sempat terjadi saat massa membakar ban bekas di hadapan puluhan personel polisi yang berjaga. Namun aksi berlangsung damai selama sekitar dua jam, dan menjelang salat Jumat massa membubarkan diri secara tertib.

Kronologi Penangkapan Aco Rida dan Gelombang Protes

Penangkapan Aco Rida menjadi pemicu utama aksi. Tokoh masyarakat Pasangkayu itu digerebek sekitar 20 polisi pada 7 November 2026 pukul 03.30 WITA. Ia ditahan atas tuduhan mencuri 25 tandan sawit senilai di bawah Rp2 juta.

Menurut aliansi, penangkapan tersebut merupakan bagian dari kriminalisasi terhadap warga yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka. Mereka menilai proses hukum berjalan kilat hanya karena laporan berasal dari pihak perusahaan.

Dalam orasinya, perwakilan petani Desa Lariang, Abbas, tak kuasa menahan air mata. Ia menyampaikan penderitaan petani yang terus dipanggil polisi, dijadikan tersangka, dan kehilangan rasa aman di atas tanah yang mereka garap jauh sebelum perusahaan hadir.

Massa juga menyoroti 18 petani yang dijerat UU Perkebunan atas laporan PT Pasangkayu hingga berkasnya dinyatakan lengkap (P21). Selain itu, Ketua Asosiasi Petani Sawit Pasangkayu, Yani Pepy, berkali-kali dilaporkan pihak perusahaan hingga ditetapkan tersangka.

Aliansi menuntut penangguhan penahanan Aco Rida Cs dan Daniel Eliazep, penghentian perkara Yani Pepy, serta moratorium seluruh perkara pidana terhadap warga sesuai Kesimpulan Rapat Komisi III DPR RI tanggal 26 Agustus 2026 dan TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026.

Kronologi dan Akar Konflik Agraria Pasangkayu

Menurut aliansi, akar persoalan ini sudah cacat sejak awal. Sawit ditanam sejak 1990-an, sebelum SK pelepasan kawasan hutan terbit pada 1996 dan sebelum HGU diberikan. Luasan PT Pasangkayu disebut membengkak dari 5.008 hektare sesuai SK pelepasan menjadi 9.319 hektare.

Data BPN tahun 2021 mencatat 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa tumpang tindih dengan HGU Grup Astra, termasuk kampung, sekolah, rumah ibadah, dan tanah adat Suku Bunggu. Satgas PKH juga telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu, sementara perusahaan dinilai mengabaikan permintaan BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan penataan batas.

Konflik ini melibatkan tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari, yakni PT Letawa, PT Mamuang, dan PT Pasangkayu. Massa menilai perusahaan-perusahaan itu mengabaikan hak masyarakat adat dan petani yang telah menggarap tanah jauh sebelum izin terbit.

Aliansi juga menyoroti laporan masyarakat terhadap PT Letawa atas kebun seluas sekitar 635 hektare di luar HGU yang dihentikan dengan alasan "bukan ranah pidana". Sementara laporan perusahaan terhadap warga diproses kilat hingga penetapan tersangka dan penahanan.

Pernyataan Massa dan Tuntutan kepada Aparat

Perwakilan massa bergantian berorasi. Mereka menyoroti kejaksaan yang dinilai cepat meloloskan perkara petani, dan pengadilan yang menolak praperadilan warga dengan mengabaikan fakta persidangan. Mereka mendesak jaksa peneliti dan hakim praperadilan perkara 3/Pid.Pra/2026/PN.Pky diperiksa Komisi Kejaksaan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Aliansi menagih janji Kapolda Sulawesi Barat saat audiensi 22 Oktober 2026 untuk membentuk tim khusus guna menangani aduan masyarakat terkait dugaan mega korupsi dan pemalsuan dokumen oleh tiga perusahaan Grup Astra Agro Lestari.

Mereka mendesak Polda segera memanggil dan memeriksa direksi serta seluruh penerima manfaat di Grup Astra Agro Lestari, dan menyita dokumen HGU, IUP, serta warkah yang diduga manipulatif. Jika Polda tidak mampu, perkara diminta diserahkan kepada Kortas Tipidkor Mabes Polri.

Massa juga menyoroti dugaan pengerahan kelompok preman bayaran bersenjata tajam untuk berhadapan dengan masyarakat di lokasi konflik, dan meminta dalangnya segera ditangkap.

Selain itu, mereka mendesak Kapolres Pasangkayu dan Kasat Reskrim Polres Pasangkayu segera dicopot dan diperiksa. Pejabat Polda Sulbar yang diduga turut melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat dan diduga menerima aliran dana dari petinggi Astra Agro Lestari juga diminta diperiksa melalui Propam Polri, Itwasum Mabes Polri, dan PPATK.

Massa aksi kemudian diterima perwakilan Polda Sulbar, Kompol Jamaluddin dari Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus dan Wakil Direktur Intelkam Polda Sulbar AKBP Rizal. Aliansi menegaskan akan terus mengawal tuntutannya.

Latar Belakang Konflik Agraria dan Peran BPN

Konflik agraria di Pasangkayu bukan hal baru. Sejak sawit ditanam pada 1990-an, masyarakat adat Suku Bunggu dan petani setempat telah menggarap tanah yang kemudian diklaim masuk dalam HGU perusahaan.

SK pelepasan kawasan hutan terbit pada 1996, disusul pemberian HGU. Namun luas HGU PT Pasangkayu disebut membengkak dari 5.008 hektare menjadi 9.319 hektare, jauh melebihi yang ditetapkan dalam SK pelepasan.

Data BPN 2021 menunjukkan 1.372 bidang tanah masyarakat di 30 desa tumpang tindih dengan HGU Grup Astra. Ini mencakup kampung, sekolah, rumah ibadah, dan tanah adat Suku Bunggu.

Satgas PKH telah menertibkan sekitar 861,7 hektare areal PT Pasangkayu. Namun perusahaan dinilai mengabaikan permintaan BPN untuk melakukan pengukuran ulang dan penataan batas.

Aliansi menuntut pengukuran ulang HGU bersama BPN serta perlindungan hak masyarakat adat Suku Bunggu. Mereka juga meminta penarikan Brimob dari lokasi konflik.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penahanan Aco Rida dan 18 petani lainnya telah memicu kemarahan masyarakat. Mereka merasa diperlakukan tidak adil karena laporan perusahaan diproses cepat, sementara laporan warga terhadap perusahaan justru dihentikan.

Aliansi mengancam akan mendatangkan ribuan warga dari Pasangkayu ke Mamuju jika hingga pekan depan Kapolda Sulawesi Barat tidak mengindahkan tuntutan mereka.

Polda Sulbar melalui Kompol Jamaluddin dan AKBP Rizal telah menerima perwakilan massa. Namun belum ada pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut.

Kasus ini juga menarik perhatian nasional setelah Komisi III DPR RI mengeluarkan kesimpulan rapat pada 26 Agustus 2026 yang merekomendasikan moratorium perkara pidana terhadap warga. TR Kapolri Nomor STR/2230/VIII/RES.1.24/2026 juga mengatur hal serupa.

Jika tuntutan tidak dipenuhi, konflik agraria Pasangkayu berpotensi memanas. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.

Analisis Redaksi

Penanganan konflik agraria Pasangkayu memperlihatkan ketimpangan yang mencolok. Laporan perusahaan terhadap warga diproses kilat hingga penahanan, sementara laporan warga terhadap perusahaan dihentikan dengan alasan "bukan ranah pidana". Perlakuan berbeda ini mengikis kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Penangkapan Aco Rida atas tuduhan mencuri 25 tandan sawit senilai di bawah Rp2 juta terasa berlebihan. Apalagi penggerebekan dilakukan pukul 03.30 WITA oleh sekitar 20 polisi. Ini bukan sekadar penegakan hukum, tetapi pesan intimidasi kepada warga yang memperjuangkan hak atas tanah.

Aliansi menuntut pencopotan Kapolres dan Kasat Reskrim Pasangkayu serta pemeriksaan pejabat Polda Sulbar oleh Propam, Itwasum, dan PPATK. Tuntutan ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap institusi kepolisian. Jika tidak direspons, konflik agraria bisa meluas dan merusak citra pemerintah di mata investor.

Penyelesaian konflik ini membutuhkan keberanian dari Kapolda Sulbar untuk menindaklanjuti janji audiensi 22 Oktober 2026. Pembentukan tim khusus, pemanggilan direksi Astra Agro Lestari, dan pengukuran ulang HGU bersama BPN adalah langkah konkret yang dinanti masyarakat. Tanpa itu, keranda mayat dan replika pocong bertuliskan "Hukum" akan terus hadir di setiap aksi.

Sumber: terasmedia.co, astra-agro.co.id