Pramono Perintahkan Keruk Sedimentasi di Bawah Tol Jagorawi, Antisipasi Banjir Desember

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera mengeruk sedimentasi di bawah Tol Jagorawi kilometer 3. Penumpukan sedimen di lokasi itu diduga menjadi salah satu penyebab banjir di kawasan tersebut.

Perintah itu disampaikan Pramono saat memimpin rapat tingkat kecamatan di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026). Ia menekankan pengerukan harus dilakukan dalam waktu dekat karena Jakarta diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada Desember.

Kronologi Rapat di Kramat Jati

Rapat di Kecamatan Kramat Jati itu menjadi arena bagi Pramono untuk memetakan titik-titik rawan banjir di Jakarta Timur. Dalam forum tersebut, persoalan sedimentasi di bawah Tol Jagorawi kilometer 3 mencuat sebagai salah satu temuan lapangan.

Menurut Pramono, endapan sedimen di bawah jalan tol itu tidak hanya mengurangi kapasitas saluran air, tetapi juga menjadi sumber banjir di lokasi sekitarnya. Ia pun langsung menugaskan Dinas SDA untuk turun tangan.

"Di bawah Tol Jagorawi kilometer 3 terjadi pengendapan sedimentasi dan itu yang menyebabkan sumber banjir di tempat di lokasi tersebut. Saya sudah menugaskan Dinas Sumber Daya Air untuk segera melakukan pengerukan," kata Pramono di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Instruksi itu bersifat operasional dan mendesak. Pramono tidak memberikan tenggat resmi, tetapi meminta pengerukan dilakukan sebelum curah hujan meningkat. Ia khawatir penumpukan sedimen yang dibiarkan akan memicu genangan saat hujan deras mengguyur.

"Karena mungkin bulan depan, bulan Desember sudah kita mulai hujan, sehingga dengan demikian kalau tidak dilakukan sekarang pasti akan menyebabkan banjir di lokasi tersebut," ujarnya.

Dinas SDA dan Jasa Marga Akan Berkoordinasi

Lokasi pengerukan berada di area fasilitas milik PT Jasa Marga, pengelola Tol Jagorawi. Karena itu, Pramono menegaskan bahwa pelaksanaan pengerukan akan dikoordinasikan dengan perusahaan tersebut.

"Di dalam pengerukan tersebut, tentunya karena ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh Jasa Marga, dikoordinasikan dengan Jasa Marga. Tetapi intinya adalah, prinsipnya adalah harus diselesaikan untuk penanganan banjir," imbuhnya.

Koordinasi itu penting karena pekerjaan di bawah jalan tol menyangkut keselamatan struktur dan kelancaran lalu lintas. Pengerukan tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa izin dan pengawasan dari pemilik fasilitas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT Jasa Marga mengenai jadwal dan metode pengerukan. Dinas SDA DKI juga belum merinci volume sedimen yang akan diangkat maupun peralatan yang akan dikerahkan.

Yang jelas, Pramono menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas. Ia meminta persoalan administrasi dan koordinasi antarlembaga tidak menjadi penghambat pekerjaan di lapangan.

Latar Belakang: Sedimentasi dan Ancaman Musim Hujan

Sedimentasi adalah penumpukan material seperti lumpur, pasir, dan sampah di dasar saluran air. Jika dibiarkan, endapan itu mengurangi kapasitas tampung saluran sehingga air meluap saat hujan deras.

Di kawasan bawah jalan tol, sedimentasi kerap terjadi karena aliran air terhambat struktur bangunan. Air yang membawa material dari hulu mengendap di titik-titik tertentu, terutama di bawah kolong tol dan saluran yang menyempit.

Jakarta memang memiliki sejarah panjang persoalan banjir. Setiap tahun, menjelang musim hujan, pemerintah daerah dituntut memastikan saluran air bersih dan pompa berfungsi. Pengerukan sedimen menjadi salah satu langkah rutin yang selalu ditagih publik.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memperkirakan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek, mulai berlangsung pada November-Desember. Puncak musim hujan biasanya terjadi pada Januari-Februari.

Dalam konteks itu, instruksi Pramono menjadi semacam peringatan dini internal bagi jajaran Pemprov DKI. Pengerukan di bawah Tol Jagorawi kilometer 3 adalah satu dari sekian banyak titik yang harus ditangani sebelum hujan datang.

Dampak dan Reaksi

Jika pengerukan tidak segera dilakukan, kawasan sekitar Tol Jagorawi kilometer 3 berpotensi mengalami genangan berulang. Banjir di titik itu bisa mengganggu aktivitas warga, memperlambat lalu lintas, dan merusak infrastruktur jalan.

Bagi warga Kramat Jati dan sekitarnya, instruksi gubernur menjadi harapan agar persoalan banjir tidak lagi berulang setiap tahun. Namun, janji di rapat harus dibuktikan dengan pekerjaan nyata di lapangan.

Pengamat tata kota menilai penanganan sedimentasi harus disertai perbaikan sistem drainase secara menyeluruh. Pengerukan di satu titik hanya akan efektif jika aliran air dari hulu ke hilir lancar.

Pemprov DKI juga perlu memastikan tidak ada sampah yang menyumbat saluran di sekitar lokasi. Sebab, sedimentasi sering diperparah oleh kebiasaan membuang sampah ke saluran air.

Reaksi publik terhadap pernyataan Pramono beragam. Sebagian menyambut baik langkah cepat itu, sebagian lain menunggu realisasi karena persoalan banjir di Jakarta kerap berulang tanpa solusi tuntas.

Langkah Selanjutnya

Setelah instruksi dikeluarkan, Dinas SDA DKI diharapkan segera melakukan survei dan pengukuran volume sedimen. Hasil survei menjadi dasar penyusunan rencana kerja, termasuk kebutuhan alat berat dan tenaga kerja.

Koordinasi dengan PT Jasa Marga menjadi kunci berikutnya. Kedua pihak perlu menyepakati waktu pelaksanaan agar pengerukan tidak mengganggu arus lalu lintas di Tol Jagorawi.

Pramono juga meminta jajarannya memetakan titik rawan banjir lain di Jakarta. Rapat tingkat kecamatan dinilai sebagai forum yang tepat untuk menjaring laporan langsung dari wilayah.

Ke depan, publik akan menyoroti apakah pengerukan benar-benar dilakukan sebelum Desember. Jika hujan datang lebih awal dan banjir tetap terjadi, instruksi gubernur itu akan menjadi sorotan.

Pemprov DKI memiliki waktu terbatas. Musim hujan tidak menunggu rapat selesai. Pengerukan di bawah Tol Jagorawi kilometer 3 akan menjadi ujian pertama keseriusan penanganan banjir di awal pemerintahan Pramono.

Analisis Redaksi

Instruksi Pramono untuk mengeruk sedimentasi di bawah Tol Jagorawi kilometer 3 adalah langkah yang tepat secara arah, tetapi belum cukup untuk menjawab persoalan banjir Jakarta. Pengerukan di satu titik hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah. Selama aliran air dari hulu ke hilir tidak dibenahi, endapan akan kembali muncul dan banjir akan berulang.

Yang menarik dari pernyataan Pramono adalah penegasannya bahwa prinsipnya adalah banjir harus ditangani, meski lokasi pengerukan berada di fasilitas milik Jasa Marga. Kalimat itu menyiratkan bahwa koordinasi antarlembaga sering menjadi hambatan. Jika benar demikian, persoalannya bukan sekadar teknis, melainkan soal kejelasan tanggung jawab antarinstansi.

Publik tentu akan menilai dari hasil. Janji di rapat kecamatan mudah diucapkan, tetapi pengerukan butuh anggaran, alat, dan waktu. Pemprov DKI harus membuktikan bahwa instruksi ini bukan sekadar retorika musiman. Sebab, banjir di Jakarta sudah terlalu lama menjadi agenda tahunan yang tidak pernah tuntas.

Sumber: news.detik.com, jasamarga.com