Longsor Parkiran Padel Kemang 2 Kali: 5 Rumah Warga Terdampak, Warga Soroti Izin Proyek

Area parkir lapangan padel di Kemang, Jakarta Selatan, longsor dua kali dan membuat lima rumah warga terdampak. Warga mempertanyakan izin dan prosedur proyek yang diduga tak mengikuti aturan keselamatan.

Longsor pertama terjadi pada 30 September 2026 pukul 20.00 WIB. Longsor kedua pada Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, saat hujan deras mengguyur Jakarta. Material tanah menutup akses jalan warga di Jalan Kemang Selatan X A, RT 3 RW 2, Kemang, Mampang Prapatan.

Kronologi longsor parkiran padel Kemang

Tokoh warga setempat, Haji Edy Mulyadi Murtado, menuturkan kedua peristiwa longsor terjadi dalam rentang sekitar enam pekan. Ia menyaksikan langsung kejadian pertama saat sedang rapat di lokasi.

"Dua kali kejadiannya. Pertama di akhir bulan September, waktu Isya, pas saya lagi rapat di sini jam 20.00 WIB. Kedua, kemarin jam 14.00 WIB," kata Edy saat ditemui di lokasi, Rabu (11/11/2026).

Longsor kedua memicu dampak lebih luas. Lima rumah warga terdampak, akses jalan tertutup tanah, batu besar, dan puing reruntuhan. Sebuah sepeda motor dilaporkan tertimbun material longsor.

Edy menyebut radius longsoran mencapai 50 meter. Tanah yang longsor berasal dari area parkir yang dibangun di lokasi lebih tinggi dari permukiman warga.

"Tanah yang longsor itu posisinya lebih tinggi dari permukiman warga. Area parkir lapangan padel dibangun di lokasi tanah tinggi tersebut," ujarnya.

Pasca-kejadian, Dinas Sumber Daya Air (SDA), pemadam kebakaran, dan petugas lain mendatangi lokasi untuk membersihkan material longsor.

Warga soroti izin dan prosedur proyek

Edy mengungkapkan pembangunan area parkir lapangan padel dimulai pada Agustus 2026. Saat itu, pemilik maupun kontraktor tidak berkomunikasi dengan warga sekitar.

"Saat itu dia belum sempat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat yang ada di sekitar sini, RT, RW, dan kelurahan setempat. Sehingga kami tegur, karena pas itu ada pengurukan warga terdampak udaranya, debunya, kebisingannya," ucap Ketua Yayasan Padepokan Manggar Kelape ini.

Warga dan pihak lapangan padel sempat bertemu. Namun menurut Edy, pengurukan tanah tetap dilakukan tanpa memperhatikan standard operating procedure (SOP) dan faktor keamanan warga.

"Setelah itu, dia bikin pengurukan itu nggak sesuai speknya, tingginya sekitar 7 meter, dan dia bikin penyangganya itu nggak sesuai. Sehingga pada 30 September jam 20.00 WIB terjadi longsor. Longsor pertama nih," katanya.

Setelah longsor pertama, warga musyawarah bersama pengembang untuk merapikan area terdampak. Namun menurut Edy, perbaikan tak berjalan sesuai janji.

"Dia bilang iya iya, pas kita perhatikan proses pembuatannya ini nggak sesuai. Besinya pakai besi banci, ya kan, cara dia bikin sloof-nya juga nggak sesuai, bebannya tetap makin berat gitu kan. Akhirnya pada hari Selasa jam 2 siang terjadilah longsor yang kedua," ujarnya.

Edy menegaskan warga tidak menolak pembangunan. Yang disorot adalah aspek keamanan dan kepatuhan terhadap aturan.

"Kalau ngebangun silakan, tapi harus spek ataupun AMDAL yang ada. Yang saya sayangkan adalah kenapa sih pengembang ini tidak mengikuti aturan pemerintah, ya kan?" kata Edy.

Ia berharap ada tiga unsur yang ditindaklanjuti:

• Pemerintah meninjau aturan perizinan proyek.
• Kepolisian memeriksa apakah ada unsur pidana dalam peristiwa ini.
• Pemulihan dampak bagi masyarakat terdampak.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada perwakilan kontraktor yang datang ke lokasi sejak longsor kedua. "Pada saat ini satu pun nggak ada perwakilan kontraktornya ke sini dari kemarin," ucap Edy.

Dampak longsor bagi warga Kemang

Longsor kedua membuat lima rumah warga sempat terisolasi. Akses jalan tertutup tanah, batu besar, dan puing. Sebuah sepeda motor tertimbun.

Warga juga kehilangan tempat aktivitas. Edy menyebut lokasi yang biasa digunakan untuk latihan tidak bisa dipakai kembali.

"Kami mengharapkan pengembang dan pemborong itu bisa mengembalikan sedia kala lagi kan, tempat kami seperti semula lagi, dirapikan lagi dan diganti area-area yang rusak kayak halaman, ya kan, pagar, motor yang rusak, dan lain sebagainya, dan juga tempat di mana kami latihan hari ini tidak bisa beraktivitas kembali," tutup Edy.

Warga berharap pengembang bertanggung jawab atas kerugian material dan pemulihan lingkungan.

Langkah selanjutnya dan tuntutan warga

Edy mengapresiasi respons pemerintah dan media. Namun ia menegaskan tanggung jawab utama ada pada pemilik dan kontraktor.

"Saya mengharapkan tolong ya kan, owner dan kontraktor mempertanggungjawabkan ini," katanya.

Warga mendesak agar proyek dievaluasi menyeluruh, termasuk ketinggian urukan dan struktur penahan. Mereka juga meminta agar peristiwa serupa tidak terulang di Kemang maupun tempat lain.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pengembang maupun kontraktor. Pemerintah daerah dan kepolisian belum merilis hasil pemeriksaan.

Untuk konteks, insiden longsor di kawasan perkotaan kerap dikaitkan dengan lemahnya pengawasan proyek. Baca juga laporan tentang longsor di parkiran padel Kemang dan alih fungsi lahan perkotaan yang memicu banjir.

Analisis Redaksi

Insiden longsor dua kali di proyek yang sama menunjukkan ada yang salah dalam pengawasan. Bukan sekadar soal hujan deras, melainkan soal kepatuhan pada standar teknis dan prosedur keselamatan. Ketinggian urukan sekitar 7 meter di atas permukiman seharusnya menuntut perhitungan struktur dan drainase yang ketat.

Warga telah menegur sejak awal, tetapi perbaikan disebut tak sesuai. Jika benar demikian, pertanyaannya sederhana: siapa yang mengawasi dan mengapa proyek bisa berlanjut tanpa koreksi berarti? Pemerintah daerah perlu memeriksa izin, AMDAL, dan kelaikan struktur, bukan hanya membersihkan material pasca-longsor.

Kontraktor yang tak hadir di lokasi sejak kejadian kedua memperkuat kesan lemahnya tanggung jawab. Warga berhak atas pemulihan dan jaminan keselamatan. Kasus ini semestinya menjadi pemicu evaluasi proyek-proyek serupa di kawasan padat, agar longsor tidak menjadi risiko yang terus diwariskan.