Hak Korban Banjir Bireuen Belum Tuntas, DPRK Konsultasi ke BPBA

Komisi III dan Komisi IV DPRK Bireuen mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada Kamis (12/11/2026). Kedatangan dua komisi itu bukan dalam rangka kunjungan biasa, melainkan untuk menagih kepastian hak korban banjir yang hingga kini belum tuntas. Persoalan utamanya dua: pembangunan hunian tetap (huntap) dan penyaluran bantuan jaminan hidup (jadup).

Ketua Komisi III DPRK Bireuen, Fadhli SPd, menyebut konsultasi tersebut sebagai bentuk perhatian legislatif terhadap masyarakat terdampak bencana. Menurutnya, warga korban banjir masih menunggu kepastian atas hak-hak mereka yang belum terealisasi.

"Masyarakat korban banjir sampai saat ini masih menantikan kepastian pembangunan huntap dan penyaluran jadup sebagai hak mereka," kata Fadhli, seperti dikutip dari laporan Kabar Bireuen.

Kronologi Konsultasi DPRK Bireuen ke BPBA

Pertemuan berlangsung di kantor BPBA pada Kamis, 12 November 2026. Rombongan DPRK Bireuen dipimpin langsung oleh Fadhli, politikus Partai NasDem yang akrab disapa Abi Fadhli, dengan melibatkan anggota Komisi III dan Komisi IV.

Agenda pertama yang dibahas adalah pembangunan huntap. Fadhli mengaku mempertanyakan kendala yang membuat pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir tak kunjung rampung. Pertanyaan itu diajukan langsung kepada pejabat BPBA yang hadir dalam pertemuan.

"Kami mempertanyakan kendala yang menyebabkan belum tuntasnya pembangunan dan realisasi hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir," terangnya.

Agenda kedua menyangkut jadup. DPRK Bireuen meminta penjelasan soal proses, mekanisme, hingga jadwal penyaluran bantuan jaminan hidup. Menurut Fadhli, warga butuh kepastian kapan bantuan itu cair, bukan sekadar janji.

Dalam pertemuan itu, kedua komisi juga menekankan agar pemerintah melalui instansi terkait memberi perhatian serius terhadap kondisi warga terdampak. DPRK Bireuen tidak ingin ada masyarakat yang terabaikan dalam proses pemulihan pascabencana.

Selain meminta penjelasan, legislatif mendesak BPBA bersikap terbuka. Progres penanganan, kendala administrasi maupun teknis, serta langkah percepatan penyelesaian diminta disampaikan secara transparan kepada publik.

Pihak yang Terlibat dan Permintaan DPRK Bireuen

Aktor utama dalam pertemuan ini adalah Komisi III dan Komisi IV DPRK Bireuen di satu sisi, dan pejabat BPBA di sisi lain. Fadhli bertindak sebagai koordinator jalan pertemuan sekaligus juru bicara rombongan.

Dari pernyataannya, ada sejumlah tuntutan yang dibawa DPRK Bireuen ke meja BPBA:

• Kejelasan kendala pembangunan huntap yang belum tuntas.
• Kepastian proses, mekanisme, dan jadwal penyaluran jadup.
• Komitmen dan langkah konkret dari instansi terkait.
• Keterbukaan informasi soal progres, kendala administrasi, dan rencana percepatan.
• Koordinasi BPBA dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi lain.

Fadhli menegaskan, DPRK Bireuen mendorong percepatan penyelesaian seluruh hak korban bencana. Tujuannya satu: agar warga bisa kembali menjalani kehidupan secara layak dan normal.

"Kami mendorong percepatan penyelesaian seluruh hak korban bencana, agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan normal," ujarnya.

Legislatif juga meminta BPBA menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dengan berkoordinasi bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya. Koordinasi lintas level pemerintahan dinilai menjadi kunci karena kewenangan penanganan bencana tidak berada di satu institusi saja.

"Komisi III dan Komisi IV DPRK Bireuen berharap agar BPBA dapat menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta instansi terkait lainnya," kata Abi Fadhli.

Latar Belakang: Beban Warga Pascabencana Banjir

Persoalan yang diangkat DPRK Bireuen bukan perkara baru. Banjir yang melanda Kabupaten Bireuen meninggalkan persoalan panjang bagi warga terdampak, terutama soal tempat tinggal dan keberlangsungan hidup sehari-hari.

Huntap menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut tempat tinggal permanen bagi warga yang kehilangan rumah. Sementara jadup berfungsi menopang kebutuhan hidup selama masa pemulihan, ketika warga belum bisa kembali bekerja atau menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Karena itu, keterlambatan realisasi keduanya berdampak langsung pada kondisi warga. Mereka yang masih menunggu huntap belum punya kepastian tempat tinggal, sedangkan yang menunggu jadup harus menahan beban ekonomi tanpa kepastian kapan bantuan datang.

Tekanan publik terhadap pemerintah daerah memang menguat. Di Bireuen, isu pemulihan pascabencana muncul berulang kali dalam berbagai forum. Mahasiswa dari empat universitas di Bireuen bahkan beraudiensi dengan Bupati Bireuen H. Mukhlis ST pada Rabu (11/11/2026) untuk membahas progres pemulihan pascabencana banjir.

Di sisi lain, persoalan turunan juga muncul. Sejumlah petani tambak korban banjir di Kecamatan Simpang Mamplam mempertanyakan bantuan benur udang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya, dampak banjir menyentuh hampir semua sektor kehidupan warga, dari tempat tinggal hingga mata pencaharian.

Dalam konteks itulah konsultasi DPRK Bireuen ke BPBA menjadi penting. Legislatif mengambil posisi sebagai penyalur aspirasi warga sekaligus pengawas jalannya program pemulihan.

Dampak dan Arti Penting Kepastian Huntap dan Jadup

Bagi warga, huntap dan jadup bukan sekadar program pemerintah. Keduanya adalah hak yang menentukan apakah seseorang bisa bangkit setelah bencana atau justru tertinggal lebih lama dalam ketidakpastian.

Huntap menentukan keberlanjutan hidup jangka panjang. Tanpa hunian tetap, warga sulit membangun kembali rutinitas, termasuk soal domisili, akses layanan publik, dan stabilitas keluarga. Sementara jadup menjaga daya tahan ekonomi pada masa transisi.

Ketika dua hal itu tertunda, efeknya berantai. Warga menanggung biaya hidup sendiri lebih lama, anak-anak bisa terdampak pada akses pendidikan, dan aktivitas ekonomi keluarga tidak kunjung pulih.

Dari sisi pemerintahan, persoalan ini juga menyangkut kepercayaan publik. Janji pemulihan yang tidak diikuti realisasi cepat akan mengikis keyakinan warga terhadap negara. Karena itu, permintaan DPRK Bireuen agar BPBA menjelaskan kendala administrasi dan teknis secara terbuka menjadi relevan.

Transparansi memungkinkan publik menilai apakah hambatan bersifat struktural, misalnya keterbatasan anggaran atau lahan, atau murni soal lambatnya pelaksanaan. Tanpa keterbukaan, warga hanya melihat hasil akhir: bantuan yang tak kunjung datang.

Bagi BPBA, konsultasi ini menjadi panggung untuk menunjukkan keseriusan. Penjelasan yang jelas dan jadwal yang terukur akan meredam kecurigaan. Sebaliknya, jawaban normatif tanpa tenggat hanya akan memicu pertanyaan baru.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Komitmen Konkret BPBA

Setelah konsultasi, bola ada di tangan BPBA. DPRK Bireuen menunggu tindak lanjut berupa koordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan instansi terkait lainnya.

Fadhli menegaskan komitmen legislatif untuk terus menjalankan fungsi pengawasan. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus diperjuangkan agar seluruh hak korban bencana dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

"Kami berharap, setelah konsultasi dengan BPBA, permasalahan huntap dan jadup korban banjir di Kabupaten Bireuen segera memperoleh solusi dan penyelesaian konkret," pungkasnya.

Yang perlu dicermati, konsultasi semacam ini bukan pertama kali dilakukan. Artinya, ukuran keberhasilannya bukan pada pertemuan itu sendiri, melainkan pada perubahan nyata di lapangan: pembangunan huntap yang berjalan dan jadup yang cair sesuai jadwal.

Publik Bireuen kini menunggu dua hal. Pertama, penjelasan terbuka dari BPBA soal penyebab keterlambatan. Kedua, tenggat waktu yang bisa dipegang. Tanpa keduanya, konsultasi hanya akan menjadi catatan rapat berikutnya.

Informasi lebih lanjut soal penanganan bencana di Aceh bisa dipantau melalui kanal resmi Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

Analisis Redaksi

Ada pola yang berulang dalam penanganan pascabencana di daerah: janji pemulihan datang cepat, realisasinya berjalan lambat. Kasus huntap dan jadup korban banjir Bireuen memperlihatkan pola itu. DPRK turun tangan bukan karena sistem berjalan mulus, melainkan karena sistem macet di tengah jalan.

Yang menarik, legislatif tidak sekadar meminta percepatan. Mereka meminta keterbukaan soal kendala administrasi dan teknis. Permintaan itu tepat sasaran. Selama hambatan tidak diumumkan, warga tidak punya alat untuk menilai apakah pemerintah bekerja atau hanya menunda. Keterbukaan adalah bentuk pertanggungjawaban paling dasar.

Namun pengawasan legislatif juga perlu diuji. Konsultasi ke BPBA sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan sikap. DPRK Bireuen bisa menetapkan tenggat, meminta laporan berkala, dan mengumumkan hasilnya ke publik. Tanpa tindak lanjut terukur, fungsi pengawasan hanya berpindah dari ruang rapat ke rilis berita.

Bagi warga, yang paling menentukan bukan siapa yang paling vokal bersuara, melainkan kapan rumah berdiri kembali dan bantuan hidup benar-benar sampai. Semua pihak sebaiknya diukur dengan ukuran itu.