Gibran Mundur dari Wapres, Pengamat Nilai Soliditas Koalisi Tetap Terjaga

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI memunculkan dinamika politik terkait pengisian posisi yang ditinggalkannya. Sejumlah pengamat menilai, sikap partai-partai koalisi yang menyerahkan pengusulan calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto dapat membantu menjaga soliditas pemerintahan.

Salah satu sikap tersebut ditunjukkan Partai Golkar yang memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai langkah itu mencerminkan kedewasaan politik dan komitmen untuk menjaga keutuhan koalisi pemerintahan.

Menurut Herry, keputusan partai di bawah komando Bahlil Lahadalia ini dapat mencegah munculnya persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur pengganti Gibran.

"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry, Jumat (13/11/2026).

Kronologi Pengunduran Gibran dan Sikap Golkar

Gibran Rakabuming Raka mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI pada November 2026. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak dan langsung memicu spekulasi mengenai siapa yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto di sisa masa jabatan.

Partai Golkar, sebagai salah satu partai besar dalam koalisi, lantas mengambil sikap tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti. Politikus Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan bahwa partainya menyerahkan pengajuan dua kandidat kepada Presiden Prabowo untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mekeng juga menyebut calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Presiden dapat mempertimbangkan figur dari kalangan profesional maupun partai politik. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya.

Sikap Golkar ini kemudian menjadi sorotan para pengamat politik, yang menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas koalisi di tengah potensi gesekan politik.

Pandangan Pengamat: Soliditas Koalisi di Atas Kepentingan Partai

Herry Mendrofa menilai penyerahan kewenangan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo juga dapat menghindarkan koalisi dari potensi gesekan politik. Sebaliknya, apabila setiap partai mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, persaingan tersebut berisiko mengganggu keharmonisan koalisi.

Dia bahkan berpandangan figur pengganti Gibran idealnya berasal dari kalangan nonpartai politik. Menurutnya, sosok dari luar partai koalisi berpotensi memiliki tingkat penerimaan lebih luas karena tidak mewakili kepentingan partai tertentu.

"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Dia menilai sikap Golkar yang menyerahkan pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo merupakan bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan dalam koalisi pemerintahan.

"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.

Ujang mengatakan Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran strategis untuk menjaga keharmonisan koalisi. Dengan tidak mengajukan kandidat maupun memaksakan kadernya, Golkar dinilai menunjukkan sikap yang mengedepankan kepentingan bersama.

"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menurut Ujang, sikap tersebut juga berpotensi memberikan nilai politik positif bagi Golkar di mata Presiden. Sebab, Prabowo membutuhkan dukungan partai-partai koalisi yang solid untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

"Golkar merupakan salah satu jangkar dalam pemerintahan, kekuasaan, dan koalisi. Karena itu, tindak-tanduk serta perilaku institusional partainya tentu akan mendapatkan perhatian dari partai-partai lain," kata Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menilai keputusan Golkar yang membuka peluang bagi figur profesional maupun tokoh di luar partai politik memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan calon berdasarkan kebutuhan pemerintahan.

"Golkar menunjukkan sikap terbuka dan kedewasaan politik sehingga langkah Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak dibatasi oleh kepentingan partai tertentu," ujarnya.

Latar Belakang Politik: Mengapa Kursi Wapres Begitu Krusial

Jabatan Wakil Presiden RI memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia. Selain sebagai pendamping presiden, wapres juga memiliki tugas konstitusional untuk menggantikan presiden jika terjadi kekosongan jabatan. Oleh karena itu, pengisian kursi wapres selalu menjadi perhatian politik yang tinggi.

Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun, pada November 2026, ia mengumumkan pengunduran diri. Alasan pengunduran diri belum sepenuhnya dijelaskan secara rinci dalam artikel ini, tetapi keputusan tersebut langsung memicu dinamika politik di internal koalisi.

Partai-partai koalisi pun dihadapkan pada pilihan: mengusulkan kandidat sendiri atau menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. Golkar memilih opsi kedua. Sikap ini dinilai para pengamat sebagai langkah cerdas untuk menghindari perpecahan.

Sejumlah partai lain dalam koalisi juga disebut mengikuti jejak Golkar, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam artikel ini. Namun, fokus pemberitaan tertuju pada Golkar sebagai partai besar yang sikapnya dianggap menentukan arah koalisi.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan dan Peta Politik ke Depan

Keputusan Golkar untuk tidak mengusulkan calon wapres pengganti memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas pemerintahan. Dengan menyerahkan kewenangan kepada Prabowo, koalisi menghindari potensi konflik internal yang bisa melemahkan posisi pemerintah.

Pengamat menilai langkah ini juga memberikan sinyal positif kepada publik bahwa partai-partai koalisi mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Selain itu, sikap Golkar membuka ruang bagi Prabowo untuk memilih figur wapres dari kalangan profesional atau nonpartai. Jika terpilih nanti, sosok tersebut diharapkan dapat diterima oleh semua pihak dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Namun, masih ada tantangan. Proses pengisian kursi wapres harus melalui mekanisme konstitusional, termasuk pembahasan di DPR. Partai-partai koalisi perlu memastikan bahwa proses ini berjalan lancar tanpa menimbulkan gejolak politik baru.

Selain itu, publik akan mencermati siapa yang akhirnya dipilih. Figur pengganti Gibran harus mampu menjalankan tugas kenegaraan dan menjaga sinergi dengan presiden. Jika tidak, stabilitas pemerintahan bisa terganggu.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Keputusan Prabowo

Kini bola berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada DPR, sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Golkar dan partai koalisi lainnya telah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut.

Prabowo diharapkan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan pemerintahan, penerimaan politik, dan stabilitas koalisi. Nama-nama yang beredar belum dikonfirmasi, tetapi spekulasi terus berkembang.

Pengamat menyarankan agar Prabowo memilih figur yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu menjaga harmoni di antara partai koalisi. Sosok dari luar partai politik dinilai lebih ideal untuk menghindari gesekan.

Setelah Prabowo mengajukan nama, DPR akan memprosesnya melalui mekanisme yang berlaku. Proses ini diperkirakan memakan waktu beberapa minggu hingga bulan, tergantung pada dinamika politik yang berkembang.

Masyarakat akan terus memantau perkembangan ini. Keputusan akhir Prabowo akan menjadi penentu arah pemerintahan ke depan, terutama dalam menjaga soliditas koalisi yang telah terbangun.

Analisis Redaksi: Ujian Kedewasaan Politik Koalisi

Pengunduran diri Gibran dari kursi wapres bukan sekadar peristiwa politik biasa. Ia menjadi cermin bagi kualitas koalisi yang menopang pemerintahan Prabowo. Sikap Golkar yang memilih tidak mengusulkan calon pengganti patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan politik. Di saat partai-partai lain mungkin tergoda untuk memaksakan kepentingan, Golkar justru menunjukkan sikap negarawan.

Namun, sikap tersebut juga menyimpan risiko. Dengan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, Golkar dan partai koalisi lainnya kehilangan kesempatan untuk turut menentukan arah pemerintahan melalui figur wapres. Jika Prabowo memilih sosok yang tidak sejalan dengan aspirasi partai, bisa muncul ketegangan di kemudian hari. Karena itu, komunikasi politik yang intens antara presiden dan partai koalisi tetap diperlukan.

Yang lebih penting, publik menantikan figur wapres yang mampu mendampingi presiden dengan kapasitas mumpuni. Pengalaman Gibran sebagai wapres mungkin singkat, tetapi ekspektasi terhadap penggantinya tetap tinggi. Sosok dari kalangan profesional bisa menjadi pilihan, asalkan memiliki integritas dan pemahaman kenegaraan yang baik. Pada akhirnya, kualitas demokrasi kita diuji oleh bagaimana elite politik menyikapi transisi ini. Soliditas koalisi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif demi kesejahteraan rakyat.

Sumber: detik.com, dpr.go.id