Pria di Kendari Tipu Warga Rp 1,13 M Modus Urus SPK Tambang Nikel

Polresta Kendari menangkap Basir Mandiodo (53) atas dugaan penipuan Rp 1,13 miliar terhadap Yan Sulaiman (54). Modusnya: menjanjikan pengurusan Surat Perintah Kerja (SPK) pertambangan nikel di PT Bumi Konawe Minerina, SPK yang tak pernah terbit.

Penangkapan dilakukan Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 05.35 Wita di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Kasus ini mencuat setelah korban melapor ke polisi karena uang yang ditransfer tak kunjung berbuah dokumen yang dijanjikan.

"Pelaku menawarkan pengurusan SPK pertambangan nikel kepada korban dengan alasan membutuhkan dana operasional. Dari situ, pelaku menerima transfer uang hingga Rp 1,13 miliar," ujar Kasat Reskrim Polresta Kendari Kompol Welliwanto Malau dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Kronologi Transfer Tiga Kali ke Rekening Pribadi Basir

Kasus bermula ketika Basir menjanjikan pengurusan penerbitan SPK atas lahan milik korban. Janji itu terdengar masuk akal bagi Yan Sulaiman, yang disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan PT Mahkota Konaweha.

Untuk keperluan pengurusan tersebut, korban mentransfer uang dari rekening PT Mahkota Konaweha ke rekening pribadi Basir. Transfer dilakukan tiga kali dengan nominal berbeda.

• Transfer pertama: Rp 500 juta
• Transfer kedua: Rp 130 juta
• Transfer ketiga: Rp 500 juta

"Total dana yang ditransfer ke rekening pelaku mencapai Rp 1,13 miliar. Namun, SPK dari PT Bumi Konawe Minerina yang dijanjikan belum diterbitkan," jelas Welliwanto.

Alasan yang dipakai pelaku adalah kebutuhan dana operasional. Dalam praktik bisnis pertambangan, permintaan biaya operasional semacam ini kerap dijadikan pintu masuk penipuan karena calon korban biasanya diburu target waktu dan janji akses proyek.

Setelah menunggu tanpa kepastian, korban merasa dirugikan dan melaporkan kejadian itu ke Polresta Kendari. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengamankan Basir.

Pengakuan Basir soal Pengembalian Uang dan Surat Perdamaian

Dalam pemeriksaan, Basir mengaku telah mengembalikan sebagian uang tersebut. Pengembalian dilakukan melalui seseorang bernama Hermin dengan mentransfer dana ke rekening PT Mahkota Konaweha dan kepada Yan Sulaiman.

"Basir juga mengaku telah melakukan pembayaran kepada korban berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 8 November 2026. Meski demikian, SPK yang dijanjikan belum diterbitkan," ungkap Welliwanto.

Pengakuan itu tidak serta-merta menghentikan proses hukum. Polisi tetap memproses kasus ini karena inti laporan adalah dokumen SPK yang tak pernah terbit, bukan semata soal pengembalian dana.

Surat kesepakatan perdamaian bertanggal 8 November 2026 menjadi salah satu materi yang akan diuji penyidik. Dalam perkara dugaan penipuan, perdamaian perdata tidak otomatis menghapus pidana jika unsur-unsur pasal terpenuhi.

Dua Laporan Lain yang Menyeret Nama Basir

Welliwanto menambahkan, pihaknya juga menangani laporan dugaan penipuan dan atau penggelapan lain yang menyeret nama Basir dengan kerugian Rp 500 juta. Laporan tersebut dibuat oleh perusahaan Gatsby.

Selain itu, ada pula laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dengan lokasi kejadian di Helen's. Dua laporan tambahan ini memperluas cakupan penyelidikan terhadap Basir.

Bagi penyidik, munculnya laporan lain menjadi indikasi awal pola. Jika terbukti, hal itu bisa memengaruhi pertimbangan penyidik dalam menyusun konstruksi perkara dan menilai potensi korban lain.

Polresta Kendari belum merinci status dua laporan tambahan tersebut, apakah masih dalam tahap penyelidikan atau sudah naik ke penyidikan. Yang jelas, nama Basir kini tercatat dalam lebih dari satu berkas perkara.

Kenapa Modus SPK Tambang Mudah Memakan Korban

SPK atau Surat Perintah Kerja adalah dokumen yang lazim dipakai di sektor pertambangan untuk menunjuk pihak pelaksana pekerjaan. Dokumen ini bernilai ekonomi tinggi karena menjadi dasar kontrak kerja dan arus pembayaran.

Karena nilainya besar, banyak pihak berlomba mendapat akses. Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku: menawarkan jasa pengurusan SPK dengan dalih kedekatan dengan perusahaan pemegang izin.

Modus serupa bukan hal baru. Sejumlah kasus penipuan proyek tambang di berbagai daerah juga bermula dari janji pengurusan dokumen, kerja sama, atau kuota pengangkutan. Korban umumnya diminta menyetor dana operasional lebih dulu.

Yang perlu dicermati, transfer dalam kasus ini masuk ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Praktik itu seharusnya menjadi tanda bahaya bagi siapa pun yang diajak bekerja sama dalam proyek bernilai miliaran rupiah.

Informasi seputar izin dan kerja sama tambang sebenarnya bisa dicek melalui kanal resmi, termasuk pemberitaan detikSulsel dan rilis kepolisian. Verifikasi ke perusahaan pemegang izin menjadi langkah paling dasar sebelum uang berpindah tangan.

Langkah Selanjutnya: Penyidikan dan Potensi Korban Lain

Setelah penangkapan, penyidik Polresta Kendari akan mendalami aliran dana Rp 1,13 miliar. Penelusuran mencakup rekening pribadi Basir serta transfer yang disebut dilakukan melalui Hermin.

Polisi juga akan memeriksa saksi-saksi, termasuk pihak PT Mahkota Konaweha dan PT Bumi Konawe Minerina, untuk memastikan apakah ada hubungan kerja sama yang sah di antara mereka.

Publikasi resmi kepolisian menjadi rujukan penting dalam kasus semacam ini. Pembaruan informasi hukum dan kriminal di Sulawesi Tenggara biasanya diumumkan melalui kanal hukum dan kriminal detikSulsel.

Hingga Jumat sore, Basir masih menjalani pemeriksaan intensif. Polisi belum menyampaikan pasal yang disangkakan secara rinci, namun arah penyidikan jelas: dugaan penipuan dengan kerugian Rp 1,13 miliar.

Bagi korban, yang tersisa adalah harapan agar uangnya kembali utuh dan proses hukum berjalan tuntas. Bagi warga lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa janji proyek tambang selalu menuntut pembuktian dokumen, bukan sekadar keyakinan pada sosok yang menawarkan.

Analisis Redaksi

Kasus Basir Mandiodo memperlihatkan satu kelemahan lama dalam transaksi proyek tambang di daerah: kepercayaan pada figur mengalahkan verifikasi dokumen. Transfer Rp 1,13 miliar ke rekening pribadi seharusnya sejak awal memicu kecurigaan, karena kerja sama resmi selalu melewati rekening perusahaan dan perjanjian tertulis.

Yang menarik, pelaku sempat membuat surat kesepakatan perdamaian pada 8 November 2026, hanya lima hari sebelum penangkapan. Pola ini lazim: setelah korban menagih, pelaku menawarkan skema damai untuk meredam laporan. Namun, perdamaian perdata tidak menghapus dugaan pidana jika unsur penipuan terpenuhi.

Munculnya dua laporan lain, dari perusahaan Gatsby dan kasus TPKS, menandakan persoalan ini bukan insiden tunggal. Penyidik perlu memetakan apakah ada korban lain dengan modus serupa. Penegakan hukum yang tuntas akan menjadi sinyal bahwa bisnis tambang tidak boleh dijalankan dengan janji lisan dan rekening pribadi.