Korupsi Retribusi TKA Kalbar: Pejabat Disnakertrans Segera Disidang

Penyidikan kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Tahun Anggaran 2025 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Barat resmi dinyatakan lengkap. Tersangka berinisial SO, yang menjabat Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Disnakertrans Kalbar pada 2025, dijadwalkan diserahkan ke jaksa penuntut umum pada 17 November 2026 dengan kerugian negara mencapai Rp448.082.652.

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Tahap II Dijadwalkan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat menuntaskan penyidikan perkara tersebut setelah berkas dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kepastian itu tertuang dalam Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Burhanuddin, menyampaikan bahwa penyidik telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. "Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menjadwalkan pelaksanaan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada Selasa, 17 November 2026 mendatang," kata Burhanuddin, Kamis (12/11).

Dengan dinyatakannya berkas lengkap, proses hukum kasus ini memasuki babak baru. Tersangka SO akan segera menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi. Penetapan P-21 menandai bahwa penyidik dan jaksa telah sepakat bahwa unsur-unsur pidana dalam perkara ini terpenuhi dan berkas siap dilimpahkan.

Dalam perkara ini, penyidik hanya menetapkan satu orang tersangka. SO diduga melakukan penyimpangan dalam pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan RPTKA pada tahun anggaran 2025. Peran dan posisinya sebagai PPK SKPD menjadi titik fokus penyidikan.

Nilai kerugian negara ditetapkan berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kalimantan Barat. Angka Rp448.082.652 menjadi dasar penyidik menyusun konstruksi perkara dan menetapkan pasal yang dijeratkan kepada tersangka.

Kronologi dan Modus Penyimpangan Retribusi RPTKA

Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan dalam pengelolaan uang penerimaan retribusi pengesahan perpanjangan RPTKA di lingkungan Disnakertrans Kalbar untuk tahun anggaran 2025. RPTKA merupakan dokumen wajib bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan pengesahan perpanjangannya menimbulkan kewajiban retribusi yang harus disetorkan ke kas negara.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar kemudian menelusuri alur penerimaan dan penyetoran retribusi tersebut. Dari hasil penyelidikan, ditemukan penyimpangan yang mengarah pada kerugian keuangan negara. Temuan itu lalu dikonfirmasi melalui audit yang dilakukan Inspektorat Kalbar.

Hasil audit PKKN menyebutkan penyimpangan yang dilakukan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.082.652. Angka tersebut menjadi dasar penyidik menetapkan status tersangka terhadap SO dan menyusun berkas perkara.

Sejumlah langkah penyidikan telah dijalankan, mulai dari pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen, hingga penyitaan aset. Polisi juga melakukan upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyitaan aset yang nilainya ditaksir mencapai Rp150 juta.

Alur penanganan perkara ini dapat diringkas sebagai berikut:

• Penyelidikan dugaan penyimpangan pengelolaan retribusi pengesahan perpanjangan RPTKA tahun anggaran 2025 di Disnakertrans Kalbar.
• Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kalbar yang menetapkan kerugian negara Rp448.082.652.
• Penetapan satu tersangka berinisial SO, yang menjabat PPK SKPD Disnakertrans Kalbar pada 2025.
• Penyitaan aset senilai taksiran Rp150 juta untuk pemulihan kerugian negara.
• Berkas perkara dinyatakan P-21 melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026.
• Penjadwalan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada Selasa, 17 November 2026.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi Kepolisian

Pihak utama dalam perkara ini adalah SO selaku tersangka. Ia menjabat PPK SKPD Disnakertrans Kalbar pada 2025, posisi yang berkaitan langsung dengan penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah. Peran itulah yang menjadi dasar penyidik menetapkan status tersangka.

Dari sisi penyidik, Ditreskrimsus Polda Kalbar menjadi ujung tombak penanganan perkara. Kombes Pol Burhanuddin selaku Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar secara terbuka menyampaikan perkembangan penanganan kasus ini, termasuk jadwal penyerahan tersangka ke JPU.

Kejaksaan Negeri Pontianak melalui Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak menerbitkan surat yang menyatakan berkas perkara lengkap. Surat bernomor B-8907/O.1.10/Ft.1/10/2026 tertanggal 26 Oktober 2026 itu menjadi dasar penyidik melangkah ke tahap penyerahan tersangka dan barang bukti.

Inspektorat Kalimantan Barat berperan sebagai lembaga yang melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. Hasil audit tersebut menjadi rujukan resmi besaran kerugian negara dalam perkara ini, yaitu Rp448.082.652.

Burhanuddin menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Polda Kalbar dalam mengawal pengelolaan keuangan negara sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset yang berkaitan dengan kerugian negara. "Ini adalah bentuk komitmen tegas Polda Kalbar dalam mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih serta memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara," pungkasnya.

Pasal yang Dijeratkan dan Ancaman Hukuman

Tersangka SO dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Pertama, Pasal 603 dan/atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 20 huruf a KUHP. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Kedua, tersangka juga dijerat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun.

Pasal 8 UU Tipikor pada dasarnya mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan seseorang yang dapat merugikan keuangan negara. Konstruksi pasal ini lazim digunakan penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan pejabat pengelola keuangan.

Penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru menunjukkan penyidik tidak hanya menyoroti aspek kerugian keuangan negara, tetapi juga aspek perbuatan dalam jabatan. Kombinasi pasal tersebut memberi ruang bagi jaksa untuk membuktikan unsur penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara dalam persidangan nanti.

Selain pidana penjara, perkara ini juga menyangkut pemulihan aset. Penyitaan aset senilai taksiran Rp150 juta menjadi bagian dari upaya negara mengembalikan uang yang diduga dikorupsi, meski nilainya belum menutup seluruh kerugian yang tercatat dalam audit.

Dampak pada Pengelolaan Retribusi dan Pemulihan Aset Negara

Kasus ini menyoroti celah dalam pengelolaan retribusi pengesahan perpanjangan RPTKA di daerah. Retribusi tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari kewajiban perusahaan pengguna tenaga kerja asing, sehingga penyimpangan dalam pengelolaannya berdampak langsung pada kas negara.

Kerugian negara yang mencapai Rp448.082.652 menunjukkan besaran penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara namun tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Angka itu juga menjadi cermin besarnya volume transaksi retribusi RPTKA di Kalimantan Barat, daerah yang memiliki sejumlah sektor usaha dengan kebutuhan tenaga kerja asing.

Dari sisi pemulihan aset, penyitaan senilai taksiran Rp150 juta baru menutup sekitar sepertiga dari total kerugian negara yang dihitung Inspektorat Kalbar. Selisihnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyidik dan jaksa untuk memastikan negara tidak menanggung kerugian secara permanen.

Upaya pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penanganan perkara korupsi. Sebab, vonis pidana tanpa pengembalian uang negara dinilai belum menyelesaikan persoalan secara utuh. Karena itu, penyidik menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan pemulihan aset kerugian negara dalam perkara ini.

Bagi Disnakertrans Kalbar, kasus ini menjadi ujian terhadap tata kelola keuangan instansi. Proses hukum terhadap pejabat pengelola keuangan satuan kerja menempatkan persoalan pengendalian internal dan pengawasan penerimaan retribusi sebagai isu yang tidak bisa diabaikan.

Langkah Selanjutnya Menuju Persidangan

Setelah berkas dinyatakan P-21, tahap berikutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada Selasa, 17 November 2026. Penyerahan itu menjadi penanda berakhirnya kewenangan penyidik dan beralihnya perkara ke ranah penuntutan.

JPU kemudian akan menyusun surat dakwaan berdasarkan berkas yang telah dinyatakan lengkap. Dalam proses itu, alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik, termasuk hasil audit Inspektorat Kalbar dan aset yang disita, akan menjadi materi utama penuntutan.

Setelah pelimpahan, perkara akan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Di persidangan, jaksa harus membuktikan unsur-unsur pasal yang dijeratkan, sementara penasihat hukum tersangka berhak mengajukan pembelaan. Putusan pengadilan nanti juga akan menentukan apakah negara mendapatkan kembali kerugian yang telah dihitung.

Publik di Kalimantan Barat menantikan bagaimana proses hukum ini berjalan. Sebab, kasus ini menyangkut penerimaan retribusi dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing yang seharusnya menjadi sumber pendapatan daerah, bukan celah penyimpangan.

Polda Kalbar menegaskan penanganan perkara ini sebagai bagian dari komitmen mengawal tata kelola keuangan negara yang bersih. Pernyataan itu kini harus dibuktikan melalui proses persidangan yang transparan dan akuntabel, termasuk memastikan pemulihan aset berjalan maksimal.

Analisis Redaksi: Ujian Integritas di Balik Retribusi TKA

Kasus dugaan korupsi retribusi RPTKA di Disnakertrans Kalbar bukan sekadar perkara satu pejabat. Ia menunjukkan titik rawan dalam pengelolaan penerimaan negara di daerah, khususnya pada sektor yang berhubungan dengan perusahaan pengguna tenaga kerja asing. Retribusi pengesahan perpanjangan RPTKA adalah kewajiban yang jelas, dokumennya tertulis, dan nilainya terukur. Ketika penyimpangan bisa terjadi hingga menimbulkan kerugian Rp448 juta, persoalannya bukan pada rumitnya aturan, melainkan pada lemahnya pengendalian internal.

Yang perlu dicermati adalah posisi tersangka sebagai PPK SKPD. Jabatan itu berada di jantung penatausahaan keuangan satuan kerja. Artinya, fungsi kontrol seharusnya melekat pada posisi tersebut. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi penjaga justru menjadi pihak yang diduga menyimpang, maka pertanyaan tentang pengawasan berlapis di lingkungan Disnakertrans Kalbar menjadi relevan. Bukan untuk menghakimi sebelum putusan, tetapi untuk memastikan celah yang sama tidak terulang.

Angka kerugian negara Rp448.082.652 dengan aset yang disita sekitar Rp150 juta juga menyisakan pekerjaan rumah. Pemulihan aset tidak boleh berhenti pada tahap penyidikan. Jaksa dan pengadilan perlu memastikan bahwa putusan nanti benar-benar mengembalikan uang negara. Penegakan hukum yang hanya berujung pada vonis tanpa pemulihan aset akan terasa pincang, terutama di tengah tuntutan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Proses persidangan pada November 2026 menjadi ujian pertama bagi komitmen itu.

Sumber: pontianakpost.jawapos.com, kemenkeu.go.id