Praktisi Survei: Prabowo Wajib Pilih Wapres dari Partai Koalisi, Bukan Kader Gerindra

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen (LKPI) Arianto, ST, SH, M.IKOM.POL menilai Prabowo Subianto sebaiknya memilih calon wakil presiden dari gabungan partai koalisi, bukan dari kader Gerindra, demi kekuatan politik pada 2029.

Pernyataan itu disampaikan Arianto dalam keterangannya kepada Berita Pagi di Jakarta. Ia menyebut posisi wapres bukan sekadar pelengkap tiket, melainkan instrumen untuk merawat koalisi yang sudah terbangun.

Menurut Arianto, Prabowo perlu mengambil figur dari gabungan partai koalisi agar dukungan politik terhadap pemerintahan tetap solid hingga periode berikutnya. Ia menegaskan pilihan dari internal Gerindra berisiko mempersempit basis dukungan.

"Prabowo Subianto sebaiknya mengambil calon wakil presiden berasal dari gabungan partai koalisi," kata Arianto dalam keterangan yang dikutip dari Berita Pagi.

Pernyataan itu muncul di tengah pembicaraan publik soal peta politik 2029. Nama Prabowo Subianto kembali menjadi pusat perhatian karena posisinya sebagai presiden yang memimpin koalisi besar.

Alasan Arianto Tolak Wapres dari Kader Gerindra

Arianto menempatkan isu wapres sebagai soal aritmetika politik, bukan soal loyalitas partai. Menurut dia, kursi wapres adalah alat negosiasi yang menentukan seberapa besar partai koalisi merasa memiliki pemerintahan.

Jika kursi wapres diisi kader Gerindra, kata Arianto, partai koalisi lain hanya menjadi penonton. Dampaknya, semangat berbagi kekuasaan yang menjadi fondasi koalisi bisa luntur.

Ia menilai Prabowo perlu menjaga jarak dari logika partai tunggal. Sebab, Gerindra tidak bisa berdiri sendiri dalam kontestasi nasional yang menuntut ambang batas pencalonan dan dukungan parlemen.

"Demi kekuatan politik 2029, wapres harus berasal dari partai koalisi," ujar Arianto, seperti dikutip dari laman beritapagi.co.id.

Pandangan itu sejalan dengan pola koalisi besar yang terbentuk pada 2024. Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka maju dengan dukungan sejumlah partai, bukan hanya satu kekuatan politik.

Bagi Arianto, pola tersebut sebaiknya dipertahankan. Ia melihat koalisi yang lebar sebagai asuransi politik untuk mengamankan agenda pemerintahan di parlemen.

Peta Koalisi dan Ambang Batas Pencalonan 2029

Pembicaraan soal wapres tidak bisa dilepaskan dari aturan ambang batas pencalonan presiden. Untuk mengusung pasangan, partai atau gabungan partai perlu memenuhi syarat perolehan kursi DPR dan suara sah nasional.

Aturan itu membuat partai besar sekalipun hampir selalu butuh mitra. Gerindra sebagai partai pemenang pemilu tetap memerlukan dukungan partai lain agar tiket pencalonan aman.

Karena itu, kursi wapres menjadi komoditas tawar-menawar utama. Partai koalisi yang merasa diabaikan bisa memilih jalur berbeda pada 2029.

Arianto mengingatkan risiko itu. Menurut dia, koalisi yang dibangun tanpa pembagian peran yang jelas mudah retak ketika agenda politik bergeser.

• Wapres dinilai sebagai simbol pembagian kekuasaan dalam koalisi.
• Pilihan dari kader sendiri berpotensi memicu kecemburuan partai mitra.
• Ambang batas pencalonan memaksa semua partai bernegosiasi.
• Koalisi lebar menjadi modal menjaga stabilitas parlemen.

Sejumlah pengamat lain juga pernah menyoroti pentingnya rekonsiliasi pasca-kontestasi. Namun Arianto menekankan bahwa rekonsiliasi paling efektif lewat pembagian jabatan yang terukur, bukan sekadar pernyataan politik.

Rekam Jejak LKPI dan Sosok Arianto

LKPI adalah lembaga kajian publik independen yang kerap merilis pandangan soal dinamika politik nasional. Arianto memimpin lembaga itu sebagai direktur eksekutif.

Nama Arianto tercatat dengan gelar ST, SH, dan M.IKOM.POL. Latar belakang teknis dan hukum itu kerap mewarnai cara ia membaca persoalan politik, termasuk soal komposisi tiket presiden-wapres.

Dalam keterangannya, Arianto tidak menyebut nama kandidat tertentu. Ia hanya menekankan kriteria: figur dari gabungan partai koalisi yang bisa diterima semua pihak.

Pernyataan itu menambah panjang daftar masukan dari lembaga survei dan kajian publik. Masukan semacam ini biasanya menjadi bahan pembicaraan internal partai sebelum keputusan politik diambil.

Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Gerindra maupun partai koalisi lain. Belum ada pula pembahasan resmi soal susunan tiket 2029 di tingkat partai.

Dampak bagi Stabilitas Pemerintahan Prabowo

Isu wapres bukan urusan yang bisa ditunda sampai detik terakhir. Sinyal awal soal arah koalisi memengaruhi cara partai menyusun strategi dan mengalokasikan sumber daya politik.

Jika Prabowo memberi ruang kepada partai koalisi, menurut Arianto, pemerintahan bisa lebih mudah mengamankan dukungan di DPR. Program legislasi dan anggaran menjadi lebih lancar.

Sebaliknya, pilihan yang dianggap terlalu internal bisa memicu friksi. Partai mitra mungkin tetap di koalisi, tetapi dengan komitmen yang lebih longgar.

Hal itu berdampak langsung pada agenda pemerintahan. Setiap kebijakan yang butuh persetujuan parlemen akan bergantung pada seberapa erat koalisi bertahan.

Arianto menilai Prabowo punya ruang untuk mengambil langkah itu. Ia melihat presiden masih memiliki modal politik yang cukup untuk merangkul semua kekuatan.

Langkah Selanjutnya dan Sinyal yang Dinanti Pasar Politik

Setelah pernyataan Arianto, perhatian publik tertuju pada sikap Gerindra dan partai koalisi. Sinyal awal biasanya muncul lewat pernyataan elite partai di media.

Belum ada jadwal resmi pembahasan tiket 2029. Namun, dinamika internal koalisi akan menjadi indikator penting bagi arah politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Arianto menyarankan agar pembahasan dilakukan terbuka di antara partai koalisi. Menurut dia, kesepakatan yang dibangun sejak awal lebih tahan terhadap tekanan politik.

Ia juga mengingatkan bahwa publik kini lebih jeli membaca pembagian kekuasaan. Pilihan wapres akan dinilai bukan hanya dari elektabilitas, tetapi juga dari pesan politik yang dikirim ke mitra koalisi.

Sampai saat itu, pernyataan Arianto menjadi salah satu masukan yang beredar di ruang publik. Keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo dan partai-partai yang menyusun koalisi.

Analisis Redaksi

Pernyataan Arianto menyentuh titik paling sensitif dalam politik koalisi: soal rasa memiliki. Kursi wapres selalu menjadi ukuran seberapa serius sebuah partai dilibatkan, dan karena itu wajar bila partai mitra menuntut bagian yang proporsional.

Argumen bahwa wapres sebaiknya berasal dari gabungan partai koalisi bukan hal baru. Yang membuatnya relevan adalah konteks 2029, ketika ambang batas pencalonan memaksa semua kekuatan politik berhitung ulang. Gerindra memang besar, tetapi tidak cukup besar untuk mengabaikan mitra.

Namun, saran itu juga menyimpan risiko. Membuka kursi wapres untuk partai koalisi berarti membuka negosiasi panjang yang bisa memecah belah. Prabowo dituntut tegas sejak awal soal kriteria, bukan sekadar membiarkan tarik-menarik berlarut.

Yang paling menentukan bukan siapa yang duduk di kursi wapres, melainkan seberapa jelas aturan main yang disepakati. Tanpa itu, koalisi hanya bertahan sampai kepentingan elektoral berikutnya muncul.