Dua Nama Cawapres Usulan Prabowo Tak Harus dari Partai Koalisi, Muzani Buka Suara

Ketua MPR RI Ahmad Muzani memastikan dua nama calon wakil presiden yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming tidak harus berasal dari partai koalisi. Ia merujuk pada UUD 1945 yang tidak mengatur asal-usul calon.

Pernyataan itu disampaikan Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11). Menurutnya, konstitusi hanya mengatur bahwa presiden mengusulkan dua nama tanpa menyebut secara eksplisit dari mana asal calon tersebut.

Kronologi dan Mekanisme Pengusulan Cawapres

Muzani menjelaskan bahwa dua nama cawapres akan disampaikan Prabowo ke MPR dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna MPR pemilihan cawapres pada Rabu (18/11). Paripurna MPR sendiri dijadwalkan digelar pada 2 Desember 2026.

"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang," kata Muzani.

Mekanisme pengisian jabatan wapres diatur dalam Pasal 46 dan 47 UU MD3. Pasal 46 ayat 2 menyebutkan, "Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR". Sedangkan ayat 3 menyatakan, "Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden".

Dengan demikian, Prabowo memiliki waktu hingga sekitar dua pekan sebelum paripurna untuk menyerahkan dua nama tersebut ke pimpinan MPR. Proses ini menjadi bagian dari tahapan konstitusional dalam pergantian wakil presiden.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Selain Muzani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga angkat bicara. Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo memiliki kewenangan penuh menentukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menyebut koalisi tersebut terdiri dari sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang tidak. Meski partai-partai koalisi kemungkinan diajak berdiskusi, keputusan akhir mengenai dua nama calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

"Jadi, itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden itu dan sepenuhnya diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu," kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Saat ini, ada empat partai koalisi di DPR yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Sementara itu, tiga partai lain yang mendukung pemerintah saat ini, yaitu PKB, NasDem, dan PKS, bukan bagian dari koalisi pengusung pada 2024. PDIP menyatakan berada di luar pemerintahan.

Latar Belakang: Kursi Wapres dan Dinamika Koalisi

Pernyataan Muzani dan Yusril muncul di tengah proses pergantian Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Meski tidak dijelaskan secara rinci alasan pergantian, proses ini memerlukan pengisian jabatan sesuai konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika terjadi kekosongan jabatan wapres, presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Mekanisme ini diatur dalam UUD 1945 dan UU MD3. Yang menarik, konstitusi tidak membatasi bahwa calon harus dari partai politik tertentu. Hal ini memberi ruang bagi presiden untuk memilih figur dari luar partai koalisi, termasuk dari kalangan profesional atau non-partai.

Pernyataan Muzani menegaskan bahwa asal-usul calon tidak menjadi syarat formal. Ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah menegaskan bahwa jabatan wapres dapat diisi oleh siapa pun yang memenuhi syarat, tanpa harus berasal dari partai politik pengusung.

Dinamika koalisi juga menjadi sorotan. Dengan empat partai koalisi pengusung dan tiga partai pendukung pemerintah, serta PDIP di luar, konfigurasi politik bisa mempengaruhi proses pemilihan di MPR. Namun, Muzani memastikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

Dampak dan Reaksi

Pernyataan ini membuka peluang bagi munculnya nama-nama di luar partai koalisi untuk menjadi cawapres. Beberapa pengamat menilai langkah ini dapat memperluas basis dukungan dan mengurangi ketegangan di internal koalisi.

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada nama-nama yang secara resmi disebutkan oleh presiden. Partai-partai koalisi juga belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Muzani dan Yusril. Publik menantikan siapa dua nama yang akan dipilih Prabowo.

Proses pemilihan di MPR dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026. Sebelumnya, pada 18 November 2026, akan ada paripurna MPR yang menjadi tahapan penting. Dua nama calon harus sudah diserahkan paling lambat 14 hari sebelum paripurna, sesuai UU MD3.

Jika mengikuti jadwal, penyerahan nama calon paling lambat sekitar pertengahan November. Artinya, dalam waktu dekat, publik akan mengetahui siapa dua kandidat yang akan bersaing di MPR.

Langkah Selanjutnya

Prabowo dijadwalkan menggelar rapat dengan partai-partai koalisi untuk membahas pencalonan wapres. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan presiden. MPR akan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.

Masyarakat dan media akan terus mengawal proses ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pergantian wapres berjalan lancar dan sesuai harapan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Muzani dan Yusril menegaskan bahwa konstitusi memberi ruang bagi presiden untuk memilih cawapres dari luar partai koalisi. Ini adalah pilihan politik yang sah, tetapi juga mengandung risiko. Di satu sisi, presiden bisa memilih figur yang kompeten dan diterima publik luas. Di sisi lain, partai koalisi mungkin merasa diabaikan jika tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Sejarah menunjukkan bahwa pemilihan wapres dari luar partai bukan hal baru. Namun, dalam konteks koalisi besar saat ini, keputusan tersebut bisa memicu dinamika internal. Publik akan mencermati apakah proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Yang terpenting, siapa pun yang dipilih harus mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden dan mendukung program pemerintah.

Dengan waktu yang tersisa, Prabowo diharapkan segera mengumumkan dua nama tersebut agar MPR dapat memproses sesuai jadwal. Keterbukaan sejak awal akan mengurangi spekulasi dan menjaga stabilitas politik.

Sumber: cnnindonesia.com, mpr.go.id