Brigjen TK Terungkap: Perwira Aktif Polri Diperiksa Propam Kasus Penyadapan Prabowo

Mabes Polri memastikan sosok berinisial TK yang diduga terlibat kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto adalah perwira aktif berpangkat Brigadir Jenderal. TK kini menjalani pemeriksaan internal Divpropam.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa perwira tinggi tersebut sedang diperiksa oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Pemeriksaan itu berjalan bersamaan dengan penyidikan pidana yang dilakukan Bareskrim.

"Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," kata Johnny, dikutip dari Batam Pos.

Kronologi Pengungkapan Sosok Brigjen TK

Nama TK pertama kali mencuat dalam rapat kerja Polri bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026. Dalam forum itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran sejumlah perwira tinggi dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Sehari setelah rapat kerja, Jumat, 13 November 2026, Divisi Humas Polri angkat bicara. Johnny menegaskan bahwa TK adalah perwira aktif berpangkat brigadir jenderal. Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi bahwa kasus ini menyeret personel internal korps Bhayangkara.

"Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal polisi," ujarnya.

Menurut Johnny, pemeriksaan internal dan proses penyidikan pidana berjalan beriringan. Keduanya diarahkan untuk mengungkap fakta serta memastikan peran masing-masing pihak.

Pengungkapan ini melengkapi rangkaian informasi yang sudah lebih dulu mencuat. Sebelumnya, Bareskrim Polri mendalami dugaan penyadapan dengan menelusuri pihak penerima hasil penyadapan. Enam saksi juga telah mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK sejak 6 November 2026.

Pihak yang Disebut dalam Materi Penyidikan

Dalam paparan di Komisi III DPR, nama Listyo Sigit Prabowo disebut berperan sebagai pemberi perintah sekaligus penentu target penyadapan. Perintah itu disebut disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Listyo juga disebut sebagai penerima hasil akhir penyadapan atau end user. Dalam materi penyidikan, peran tersebut dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Nama lain yang muncul adalah Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) Polri periode 2021-2026. Ia diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center (MC) Polri.

Dalam posisi itu, Slamet disebut memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil pemantauan kepada Listyo Sigit.

Pemaparan tersebut menjadi dasar bagi publik untuk memahami alur dugaan penyadapan. Namun, Mabes Polri belum merinci bagaimana posisi TK bersinggungan dengan nama-nama yang sudah disebut.

Yang jelas, penyidik kini menelusuri peran masing-masing pihak. Fokusnya bukan hanya pada pelaksana teknis, tetapi juga pada pihak yang memberi perintah dan menerima hasil.

Latar Belakang Kasus dan Alat Bukti yang Digali

Kasus ini bermula dari dugaan akses ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mabes Polri menyebut perkaranya sebagai penyadapan atau akses ilegal, bukan sekadar pelanggaran etik internal.

Karena itu, penanganannya melibatkan dua jalur. Jalur pertama adalah pemeriksaan profesi dan pengamanan melalui Divpropam. Jalur kedua adalah penyidikan pidana yang ditangani penyidik.

Johnny menekankan bahwa keterangan TK didalami dalam proses penyidikan. Artinya, hasil pemeriksaan internal tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bahan bagi penyidik untuk memetakan peran.

Sejumlah alat bukti yang disebut dalam paparan DPR mencakup perintah lisan dan pesan WhatsApp. Keduanya menjadi penting karena menunjukkan bagaimana instruksi berpindah dari satu perwira ke perwira lain.

Penyidik juga menelusuri pihak penerima akhir hasil penyadapan. Penelusuran ini krusial untuk menentukan siapa saja yang mengetahui dan memanfaatkan hasil pemantauan.

Di sisi lain, enam saksi telah mengajukan pelindungan ke LPSK. Permohonan itu mulai ditelaah sejak 6 November 2026, atau beberapa hari sebelum rapat kerja di DPR.

Dampak pada Institusi Polri dan Publik

Pengungkapan sosok TK menambah tekanan publik terhadap Polri. Sebab, kasus ini menyangkut Presiden dan melibatkan perwira tinggi aktif.

Rapat kerja di Komisi III DPR menjadi titik penting. Di forum itu, Kapolri Suyudi Ario Seto membeberkan dugaan peran sejumlah perwira tinggi. Publik kemudian menunggu apakah pengungkapan itu berlanjut ke proses hukum yang konkret.

Bagi internal Polri, pemeriksaan Divpropam mengirim sinyal bahwa pelanggaran tidak hanya diselesaikan lewat mekanisme etik. Ada konsekuensi pidana yang menyertai.

Namun, transparansi tetap menjadi ujian. Publik akan menilai apakah penyidikan benar-benar mengungkap peran masing-masing pihak atau berhenti pada sosok pelaksana di lapangan.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan soal pengawasan penggunaan perangkat monitoring. Monitoring Center Polri, yang disebut dalam paparan, berada di bawah Div TIK. Persetujuan pelaksanaan penyadapan disebut mengalir melalui posisi penasihat MC.

Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan hanya soal penyadapan itu sendiri, tetapi juga soal tata kelola kewenangan di tubuh Polri.

Langkah Selanjutnya: Pemeriksaan dan Penelusuran Peran

Mabes Polri memastikan pemeriksaan TK masih berlangsung. Divpropam melalui Biro Wabprof mendalami keterangan yang bersangkutan, sementara penyidik memetakan peran dalam perkara pidana.

Johnny menyatakan langkah itu dilakukan untuk mengungkap fakta secara utuh. "Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini," katanya.

Selain memeriksa TK, penyidik disebut menelusuri penerima hasil penyadapan. Penelusuran ini menyasar pihak yang menerima dan memanfaatkan hasil pemantauan.

Enam saksi yang mengajukan pelindungan ke LPSK juga menjadi bagian dari proses. Pelindungan itu penting agar keterangan saksi tetap aman selama penyidikan berjalan.

Ke depan, publik menunggu apakah penyidik akan menetapkan tersangka. Sejauh ini, Mabes Polri belum menyampaikan nama tersangka maupun pasal yang disangkakan.

Yang pasti, kasus ini melibatkan nama-nama besar, mulai dari Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, hingga TK. Semua masih berstatus pihak yang diperiksa atau disebut dalam materi penyidikan.

Analisis Redaksi

Pengungkapan bahwa TK adalah brigadir jenderal aktif mengubah wajah kasus ini. Ia bukan lagi sekadar dugaan penyadapan yang menyeret nama besar, tetapi persoalan disiplin dan pidana di tubuh Polri sendiri.

Ada dua hal yang layak dicermati. Pertama, pemeriksaan Divpropam dan penyidikan pidana berjalan bersamaan. Ini bisa menjadi kekuatan jika keduanya saling menguatkan, tetapi bisa juga menjadi titik lemah jika hasilnya tidak sinkron.

Kedua, nama-nama yang disebut di DPR—Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Slamet Uliandi—belum dijelaskan posisinya secara resmi oleh Mabes Polri. Publik hanya mendapat paparan di forum politik, bukan keterangan resmi penyidik.

Di titik ini, transparansi menjadi taruhan. Polri perlu menjelaskan alur perintah, persetujuan, dan penerimaan hasil penyadapan secara terbuka. Tanpa itu, kasus ini akan terus dibaca sebagai persoalan internal yang diselesaikan secara tertutup.

Enam saksi yang meminta pelindungan ke LPSK menunjukkan bahwa risiko dalam perkara ini nyata. Negara harus memastikan mereka aman, sekaligus memastikan penyidikan tidak berhenti di tengah jalan.

Yang paling penting, kasus ini menyangkut Presiden. Standar pembuktiannya harus lebih tinggi, bukan lebih rendah. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap proses hukum akan ikut menjadi korban.

Sumber: lpsk.go.id