Penyalahgunaan BBM Subsidi di Pantura Barat Dibongkar, 12 Tersangka dan Kerugian Rp847 Juta

Polisi membongkar sembilan kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayah Pantura Barat. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka, 14,9 ribu liter solar dan pertalite disita, dan kerugian negara ditaksir Rp847.226.940.

Pengungkapan itu melibatkan tujuh satuan wilayah kepolisian di eks Karesidenan Pekalongan. Rinciannya Polresta Batang, Polres Pekalongan Kota, Polres Pekalongan, Polres Pemalang, Polres Tegal, Polres Tegal Kota, dan Polres Brebes.

"Dari 7 satuan wilayah ada sembilan laporan polisi. Dalam penanganan tersebut tercatat 12 orang berstatus tersangka, kemudian satu orang masih dalam sidik, ya," kata Kapolresta Batang, Kombes Warsono, saat memimpin pers rilis di Mapolresta Batang, Jumat (13/11/2026).

Rincian Barang Bukti Solar dan Pertalite yang Disita

Warsono merinci hasil rekap barang bukti dari seluruh jajaran. Total solar yang diamankan mencapai 13.765 liter, sedangkan pertalite 1.191,5 liter.

Angka itu tersebar di beberapa polres dengan volume yang berbeda-beda. Polres Pekalongan Kota menjadi penyumbang barang bukti terbesar dengan 8.975 liter solar.

Polres Pemalang menyusul dengan 4.490 liter solar. Sementara Polresta Batang menangani kasus pertalite 29,5 liter, Polres Brebes menyita 760 liter pertalite, dan Polres Tegal Kota mengamankan 300 liter solar.

Selain BBM, polisi menyita berbagai peralatan yang diduga dipakai menampung dan mengangkut hasil penyalahgunaan. Mulai dari truk, mobil pikap, jeriken, kempu atau tangki penampung, mesin pompa, selang, hingga galon air mineral.

Di Polres Pekalongan Kota, misalnya, petugas mengamankan satu unit truk, lima kempu berkapasitas 1.000 liter, dua kempu berkapasitas 500 liter, enam kempu kosong, jeriken, mesin pompa air, serta 189 galon air mineral.

Polres Pemalang menyita mobil Suzuki Futura, Mitsubishi Microbus, truk Hino, puluhan jeriken, empat kempu berkapasitas total 3.500 liter, dua mesin pompa, pelat nomor kendaraan kosong, dan tiga unit handphone.

Modus Barcode Ganda hingga Surat Rekomendasi Milik Orang Lain

Warsono mengungkap sejumlah modus yang dipakai para pelaku. Cara pertama adalah penggunaan banyak barcode pembelian BBM bersubsidi.

Modus kedua, memakai surat rekomendasi milik pihak lain untuk mendapatkan jatah BBM subsidi. BBM yang diperoleh dengan cara itu kemudian dijual kembali ke pihak lain.

"BBM yang diperoleh dengan cara tersebut diduga dijual kembali kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan," ujar Warsono.

Praktik itu membuat harga jual di tingkat konsumen akhir lebih mahal dari harga resmi. Negara pun dirugikan karena subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru berpindah ke kantong pelaku.

Sebagian pelaku menjalankan aksinya dalam jangka panjang. Polres Tegal mencatat dua tersangka berinisial T dan TS yang beroperasi sekitar satu tahun dengan pembelian pertalite mencapai 96 liter per hari.

Polres Pekalongan menangani satu tersangka yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi selama kurang lebih tiga tahun, dengan estimasi nilai penyalahgunaan sekitar Rp500 juta. Kasus itu masih dalam proses penyidikan.

Yang paling lama, Polres Tegal Kota mengungkap satu tersangka berinisial T yang menjalankan praktik serupa selama lima tahun. Ia diduga menyalahgunakan 300 liter solar dengan barang bukti 10 jeriken berkapasitas 30 liter dan satu gerobak panjang.

Sebaran Tersangka dan Kerugian Negara di Tiap Polres

Kerugian negara terbesar tercatat di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, yakni Rp161.550.000 dari penyitaan 8.975 liter solar. Angka itu jauh di atas wilayah lain.

Berikut rincian penanganan perkara di tujuh satuan wilayah:

• Polresta Batang: satu laporan polisi, satu tersangka berinisial D, barang bukti pertalite 29,5 liter, estimasi kerugian negara Rp37,2 juta, plus satu kendaraan roda empat, uang tunai Rp700 ribu, tiga jeriken, satu mesin pompa, dan satu selang.
• Polres Pemalang: dua laporan polisi, empat tersangka, barang bukti 4.490 liter solar beserta kendaraan dan peralatan.
• Polres Pekalongan Kota: penyitaan 8.975 liter solar dengan estimasi kerugian negara Rp161.550.000.
• Polres Brebes: tiga tersangka berinisial S, T, dan D, barang bukti 760 liter pertalite dan dua unit kendaraan, estimasi kerugian negara Rp2.795.000.
• Polres Tegal: dua tersangka berinisial T dan TS, pembelian pertalite 96 liter per hari selama sekitar satu tahun, barang bukti satu unit Isuzu Futura, terpal, selang, tali, uang tunai Rp150 ribu, empat jeriken, dan satu banner.
• Polres Pekalongan: satu tersangka, dugaan penyalahgunaan selama kurang lebih tiga tahun, estimasi nilai sekitar Rp500 juta, masih dalam penyidikan.
• Polres Tegal Kota: satu tersangka berinisial T, 300 liter solar, aktivitas berjalan lima tahun, estimasi kerugian negara Rp5.425.800.

Kapolres Brebes AKBP Muhammad Ali Akbar membenarkan penetapan tiga tersangka di wilayahnya. "Tiga orang berinisial S, T, dan D telah ditetapkan sebagai tersangka," katanya dalam keterangan yang disampaikan saat rilis.

Mengapa Penyelewengan BBM Subsidi Sulit Diputus

Kasus di Pantura Barat bukan yang pertama. Pola serupa berulang di berbagai daerah, mulai dari pengoplosan hingga penjualan kembali BBM bersubsidi di atas harga ketentuan.

Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang pria asal Blora yang nekat mengoplos BBM subsidi lalu menjualnya mahal. Kasus itu menunjukkan modus pelaku terus berkembang seiring pengawasan yang belum rapat.

Celah utamanya ada pada mekanisme pembelian. Sistem barcode yang seharusnya membatasi kuota per kendaraan justru bisa dimanipulasi dengan memakai banyak kode sekaligus.

Penggunaan surat rekomendasi milik pihak lain menambah lemahnya verifikasi di lapangan. Selama dokumen dan kode akses bisa dipindahtangankan, penyelewengan akan terus terjadi.

Volume barang bukti yang besar di Pekalongan Kota dan Pemalang juga memberi gambaran bahwa praktik ini tidak dilakukan sendirian. Ada pembagian kerja, mulai dari pembelian, penampungan, pengangkutan, hingga penjualan kembali.

Ratusan galon air mineral yang disita di Pekalongan Kota menjadi salah satu petunjuk bagaimana BBM dikemas ulang untuk diedarkan. Cara itu memudahkan distribusi ke pembeli yang tidak terdaftar.

Data dan rincian kasus bisa ditelusuri melalui laporan detikJateng yang memuat keterangan lengkap Kapolresta Batang. Informasi soal kebijakan subsidi energi dan penyalurannya juga tersedia di kanal resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Imbauan Pengawasan dan Langkah Berikutnya

Polisi mengimbau masyarakat ikut mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Warga diminta melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan di lingkungan masing-masing.

Bagi kasus yang sudah berkasnya lengkap, penyidik akan melimpahkan perkara ke kejaksaan. Satu tersangka di Polres Pekalongan masih berstatus dalam penyidikan.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ancaman hukuman menyesuaikan peran masing-masing dalam rantai praktik tersebut.

Yang belum terjawab, apakah pengawasan di tingkat penyalur akan diperketat setelah sembilan laporan polisi ini mencuat. Sebab tanpa perbaikan di hulu, kasus serupa berpotensi muncul lagi di titik yang sama.

Analisis Redaksi: Subsidi Bocor karena Pengawasan Dangkal

Angka Rp847 juta mungkin terlihat kecil dibanding total anggaran subsidi energi nasional. Tapi sembilan kasus dalam satu rilis di satu wilayah bukan soal nominal, melainkan soal pola. Bila tujuh polres di Pantura Barat bisa menemukan 12 tersangka dalam satu gerakan, berapa banyak titik lain yang belum tersentuh?

Yang paling mencolok dari rilis ini adalah lamanya praktik berjalan. Ada tersangka yang beroperasi tiga tahun, bahkan lima tahun, sebelum ditangkap. Ini bukan kegagalan penegakan hukum semata, tapi kegagalan deteksi dini di rantai distribusi.

Sistem barcode seharusnya menjadi tembok pertama. Kenyataannya, pelaku justru memakai banyak barcode sebagai modus. Artinya, alat pengendali yang dirancang negara malah menjadi celah yang dieksploitasi.

Selama verifikasi pembelian masih bisa diakali dengan surat rekomendasi milik orang lain, selama itu pula subsidi akan terus bocor. Penindakan terhadap 12 tersangka perlu dibarengi pembenahan di tingkat penyalur dan pengawas lapangan.

Publik berhak tahu apakah ada evaluasi setelah kasus ini mencuat. Tanpa itu, rilis pers hanya menjadi pengumuman rutin yang berulang setiap beberapa bulan di wilayah yang sama.