Residivis Uang Palsu di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Denda Rp 400 Juta

Parsudin (53), residivis kasus peredaran uang palsu, kembali dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Denpasar. Ia juga dikenakan denda Rp 400 juta subsider 120 hari kurungan.

Tuntutan itu dibacakan JPU Eddy Ferari Wiranata dalam sidang di PN Denpasar, Jumat (13/11/2026). Jaksa menilai Parsudin terbukti mengedarkan dan membelanjakan uang yang diketahuinya palsu secara berlanjut.

"Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama lima tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani," kata JPU dalam amar tuntutannya.

Kronologi Pembelian 2.000 Lembar Uang Palsu

Dalam perkara ini, Parsudin diduga membeli 2.000 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu dengan harga Rp 20 juta. Uang palsu itu diperoleh dari seseorang yang tidak dikenalnya melalui akun Facebook bernama AMORA STORE.

Setelah berkomunikasi lewat Facebook, transaksi dilanjutkan melalui WhatsApp. Pengiriman uang palsu dilakukan secara bertahap menggunakan jasa ekspedisi.

Rinciannya: 250 lembar pada 1 Juli 2026, 300 lembar pada 7 Juli, 500 lembar pada 11 Juli, dan 500 lembar pada 24 Juli 2026. Totalnya mencapai 1.550 lembar yang terkirim, sementara sisanya diduga masih dalam proses.

Uang palsu itu kemudian digunakan untuk berbelanja di sejumlah pasar sejak 2 hingga 26 Juli 2026. Parsudin disebut sengaja menyasar pasar yang ramai dan padat pembeli agar transaksi berlangsung cepat tanpa memancing kecurigaan.

Aksi tersebut akhirnya terbongkar di Pasar Mengwi, Jalan Rama, Banjar Lebah Pangkung, Desa Mengwi, Kecamatan Mengwi, Badung, Minggu (26/7) sekitar pukul 04.30 Wita. Saat itu, Parsudin bertransaksi dengan enam pedagang menggunakan uang palsu pecahan Rp 100 ribu.

Uang tersebut digunakan untuk membeli ayam potong, daging babi, kertas minyak, ayam goreng, singkong mentah, hingga ubi rebus dan kue tradisional. Sejumlah pedagang sempat memberikan uang kembalian.

Kecurigaan muncul setelah salah seorang pedagang mengetahui uang yang diterimanya palsu. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Polsek Mengwi hingga polisi mengamankan Parsudin.

Barang Bukti dan Hasil Pemeriksaan Ahli

Dari penggeledahan tas selempang hitam milik terdakwa, polisi menemukan 92 lembar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Polisi juga menemukan 1.207 lembar uang palsu saat menggeledah tempat tinggal terdakwa di Banjar Batu Gaing Kelod, Desa Braban, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Sebanyak 1.207 lembar tersebut terdiri atas 883 lembar yang masih terbungkus aluminium foil dan 324 lembar lainnya dalam kondisi terurai.

Hasil pemeriksaan ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali memastikan 1.305 lembar uang pecahan Rp 100 ribu emisi 2022 yang diperiksa merupakan uang palsu.

JPU menilai perbuatan Parsudin memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 375 Ayat (2) juncto Pasal 374 juncto Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Riwayat Pidana yang Memberatkan

Dalam pertimbangannya, JPU mengungkapkan terdakwa bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Parsudin pernah dihukum enam bulan penjara dalam perkara pencurian di Lapas Cilacap pada 2022.

Setahun kemudian, dia kembali divonis dalam perkara uang palsu di PN Purwokerto. Saat itu, Parsudin dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.

Riwayat pidana tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang memberatkan tuntutan. Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai berpotensi merugikan masyarakat, merusak perekonomian negara, serta mencederai integritas rupiah sebagai simbol negara.

Adapun hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.

Dampak bagi Pedagang dan Perekonomian

Kasus peredaran uang palsu ini tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga menimbulkan keresahan di kalangan pedagang pasar. Para pedagang yang menerima uang palsu kehilangan pendapatan harian mereka, terlebih transaksi di pasar tradisional sering kali dilakukan secara cepat dan tanpa verifikasi ketat.

Modus yang digunakan Parsudin—menyasar pasar yang ramai dan padat pembeli—menunjukkan perencanaan yang matang. Ia memanfaatkan kelengahan pedagang yang sibuk melayani pembeli lain. Akibatnya, uang palsu bercampur dengan uang asli dan sulit dilacak.

Bank Indonesia Provinsi Bali menegaskan bahwa integritas rupiah sebagai simbol negara harus dijaga. Peredaran uang palsu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap peredaran uang palsu perlu diperkuat, terutama di wilayah yang menjadi jalur distribusi barang dan jasa seperti Bali.

Langkah Selanjutnya Menuju Putusan Hakim

Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan (pledoi). Sidang berikutnya akan dijadwalkan untuk mendengarkan pembelaan tersebut.

Jika hakim mengabulkan tuntutan JPU, Parsudin akan menjalani hukuman lima tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Denda Rp 400 juta juga harus dibayar, dan jika tidak, ia harus menjalani 120 hari kurungan tambahan.

Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam melaporkan peredaran uang palsu. Polisi mengimbau pedagang untuk lebih teliti memeriksa uang yang diterima, terutama pecahan besar.

Analisis Redaksi

Tuntutan lima tahun penjara terhadap Parsudin sebenarnya masih terbilang ringan jika dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebagai residivis, ia seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat untuk menimbulkan efek jera. Namun, jaksa tampaknya mempertimbangkan pengakuan dan sikap sopan terdakwa sebagai alasan meringankan.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah modus operandi yang digunakan. Parsudin membeli uang palsu secara online melalui Facebook dan WhatsApp, lalu mengedarkannya di pasar-pasar tradisional. Ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu kini memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi, sementara pengawasan masih lemah.

Kasus ini juga mengungkap kerentanan pedagang kecil yang menjadi korban. Mereka sering kali tidak memiliki alat pendeteksi uang palsu dan harus menanggung kerugian. Pemerintah dan Bank Indonesia perlu meningkatkan edukasi serta menyediakan alat bantu verifikasi uang di pasar-pasar.

Selain itu, aparat penegak hukum perlu menelusuri jaringan AMORA STORE yang memasok uang palsu. Jangan sampai kasus ini berhenti pada Parsudin saja, sementara pemasok utama masih bebas beroperasi.

Sumber: detik.com, bi.go.id