Sidang Tuntutan Ilham Kamera Toilet Unair Diduga 'Sidang Tikus', Pakar Hukum Buka Suara

Sidang pembacaan tuntutan terhadap M Ilham Darmawan, terdakwa pemasangan kamera tersembunyi di toilet Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair), diduga digelar tidak sesuai jadwal di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara, Prof M Sholehuddin, menyebutnya sebagai 'sidang tikus'.

Istilah itu muncul karena jadwal sidang yang tercatat di SIPP PN Surabaya berbeda dengan pelaksanaan sebenarnya. Menurut Sholehuddin, sidang semacam ini sengaja disembunyikan agar tidak banyak pihak yang mengetahui.

Kronologi Sidang Tuntutan yang Tak Sesuai Jadwal

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikJatim, sidang tuntutan Ilham seharusnya digelar pada Jumat (13/11/2026). Jadwal itu tercatat resmi di SIPP PN Surabaya. Namun, hingga pukul 15.05 WIB, tidak ada Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa di ruang sidang yang telah ditentukan.

Sejumlah awak media yang menunggu di lokasi sempat menemui JPU Chozin untuk menanyakan perihal sidang tersebut. Chozin pun menjawab bahwa sidang tuntutan telah digelar pada Selasa (10/11/2026), tiga hari sebelum jadwal yang tertera di SIPP.

Perubahan jadwal itu tidak diketahui oleh Humas PN Surabaya, S Pujiono. Ia mengaku tidak tahu menahu soal pergeseran jadwal tersebut. "Nanti saya tanyakan majelisnya ya," ujar Pujiono singkat saat dikonfirmasi.

Dalam sidang yang disebut telah digelar pada 10 November itu, Ilham dituntut hukuman 1 tahun 5 bulan penjara. Tuntutan tersebut dibacakan tanpa kehadiran publik dan media yang biasanya memantau jalannya perkara.

Pernyataan Pakar Hukum soal 'Sidang Tikus'

Prof M Sholehuddin menjelaskan bahwa 'sidang tikus' adalah praktik sidang yang tidak sesuai dengan jadwal yang tertera di SIPP. Tujuannya tidak lain untuk menghindari perhatian publik.

"Ya sidang tikus itu supaya enggak banyak orang tahu, itu maksudnya sidang tikus. Jadi jam-jamnya disembunyi-sembunyi gitu loh. Itu sidang tikus," kata Sholehuddin saat dihubungi detikJatim, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, ketidaksesuaian jadwal semacam ini bisa dipersoalkan secara hukum. KUHAP mengatur urutan acara pidana yang harus diikuti, termasuk hak korban atau penggugat untuk mengajukan upaya hukum.

"Itu bisa dipersoalkan, urut-urutannya sesuai KUHAP, gitu. Caranya memang harus ada upaya hukum itu," jelasnya.

Sholehuddin menegaskan bahwa jadwal sidang yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya termasuk pelanggaran. Pernyataan itu memperkuat dugaan bahwa ada masalah transparansi dalam penanganan perkara ini.

Latar Belakang Kasus Kamera di Toilet FK Unair

Kasus ini bermula dari pemasangan kamera tersembunyi di toilet kampus FK Unair. Ilham, yang saat itu berstatus analis laboratorium forensik di fakultas tersebut, diduga merekam aktivitas di dalam toilet.

Perbuatannya terungkap dan berbuntut panjang. Ilham kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum hingga persidangan. Kasus ini sempat menjadi perhatian publik, terutama di lingkungan kampus dan dunia pendidikan tinggi.

Pemasangan kamera di toilet merupakan pelanggaran serius terhadap privasi. Perbuatan itu dijerat dengan pasal-pasal terkait pornografi dan pelanggaran kesusilaan. Namun, dalam sidang tuntutan yang digelar secara tertutup itu, JPU menuntut Ilham dengan hukuman 1 tahun 5 bulan penjara.

Angka tuntutan tersebut terbilang ringan jika dibandingkan dengan ancaman hukuman maksimal dari pasal yang disangkakan. Publik pun mempertanyakan konsistensi penegakan hukum dalam perkara ini.

Dampak Ketidaksesuaian Jadwal terhadap Transparansi Peradilan

Ketidaksesuaian jadwal sidang di SIPP menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses peradilan. SIPP adalah sistem resmi yang digunakan untuk memberikan informasi kepada publik mengenai jadwal dan perkembangan perkara.

Jika jadwal sidang bisa berubah tanpa pembaruan di SIPP, publik kehilangan akses untuk memantau jalannya perkara. Media dan masyarakat yang ingin mengawal kasus ini pun tidak bisa hadir pada momen penting seperti pembacaan tuntutan.

Praktik 'sidang tikus' juga berpotensi mencederai asas keterbukaan peradilan. Dalam perkara pidana, sidang umumnya terbuka untuk umum, kecuali perkara tertentu yang memang harus tertutup. Perkara kesusilaan memang dapat digelar tertutup, tetapi jadwalnya tetap harus transparan.

Sholehuddin menyebut bahwa upaya hukum dapat ditempuh jika ada pihak yang merasa dirugikan. Namun, ia tidak merinci pihak mana yang berhak mengajukan keberatan atas ketidaksesuaian jadwal tersebut.

Langkah Selanjutnya dan Reaksi yang Muncul

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari PN Surabaya mengenai alasan perubahan jadwal. Humas PN Surabaya, S Pujiono, hanya berjanji akan menanyakan hal itu kepada majelis hakim.

Sementara itu, JPU Chozin bersikeras bahwa sidang tuntutan telah digelar pada 10 November. Ia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa jadwal di SIPP masih mencantumkan tanggal 13 November.

Publik menunggu apakah akan ada klarifikasi resmi dari pengadilan atau pihak terkait. Jika tidak ada penjelasan, dugaan 'sidang tikus' akan terus menguat dan menjadi catatan buruk bagi proses hukum kasus ini.

Upaya hukum yang disebut Sholehuddin mungkin menjadi jalan bagi pihak yang tidak puas. Namun, hingga kini belum ada pihak yang secara resmi menyatakan akan menempuh langkah tersebut.

Bagi Ilham, tuntutan 1 tahun 5 bulan penjara kini menanti putusan majelis hakim. Proses selanjutnya adalah pembacaan pledoi dan putusan. Publik berharap proses itu berjalan transparan dan sesuai jadwal yang tertera di SIPP.

Analisis Redaksi

Dugaan 'sidang tikus' dalam perkara Ilham bukan sekadar soal jadwal yang meleset. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. SIPP dibuat untuk memberi akses informasi yang akurat, bukan untuk diabaikan ketika ada kepentingan tertentu.

Jika jadwal sidang bisa diubah tanpa pembaruan resmi, maka kontrol publik terhadap jalannya perkara menjadi lumpuh. Media yang seharusnya mengawal kasus ini kehilangan momen krusial. Masyarakat pun tidak bisa menilai apakah tuntutan 1 tahun 5 bulan itu proporsional atau tidak.

Pernyataan Sholehuddin tentang pelanggaran KUHAP seharusnya menjadi peringatan bagi pengadilan. Transparansi bukan formalitas, melainkan fondasi legitimasi putusan. Tanpa itu, vonis apa pun akan terus dipertanyakan.

Sumber: detik.com, hukumonline.com