Sindikat Tentara Bayaran Rusia: 15 WNI Berangkat, Gaji Rp50 Juta Jadi Umpan

Polres Metro Jakarta Barat mengungkap sindikat perekrut tentara bayaran yang mengirim 15 warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia. Korban dijanjikan gaji Rp40-50 juta per bulan, tetapi kontrak sebenarnya berlaku sampai perang Rusia-Ukraina berakhir atau sampai mereka tewas.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menyebut para korban sama sekali tidak memiliki latar belakang militer. Sebagian besar dari mereka adalah mantan admin judi online, pengangguran, buruh pabrik, hingga pekerja serabutan.

Kronologi Pengungkapan dan Penangkapan Sindikat

Penyelidikan kasus ini bermula dari beredarnya video mantan prajurit Korps Marinir TNI AL, Satria Arta Kumbara, pada Mei 2025. Dalam video itu, Satria mengaku telah bergabung dengan tentara Rusia. Polisi kemudian menelusuri jejak perekrutan dan menemukan jaringan yang lebih luas.

Pada Rabu (11/11), Polda Metro Jaya menggelar pengungkapan awal kasus di markasnya. Dua hari berselang, Jumat (13/11), Kapolres Metro Jakarta Barat membeberkan hasil penyelidikan di Mapolres Metro Jakarta Barat.

Dari 23 WNI yang berhasil dijaring sindikat, 15 orang sudah diberangkatkan ke Rusia. Delapan lainnya berhasil dicegah. Polisi menetapkan delapan tersangka dalam kasus ini.

“Mereka rata-rata mantan admin judi online di luar negeri, contohnya di Kamboja. Selain itu ada yang bekerja serabutan, pengangguran, karyawan swasta, buruh pabrik, hingga buruh harian lepas. Jadi sama sekali tidak ada yang berbasis militer atau polisi,” kata Nasriadi.

Para tersangka terdiri dari warga negara Rusia berinisial S, warga negara Ukraina berinisial IM alias Ivan, dan enam WNI berinisial Niki, Jali, Alice, Amel, SA, dan AMR. S bertugas mengawasi keberangkatan korban dan melaporkan perkembangan perekrutan kepada pihak di Rusia. Ivan menyiapkan penginapan, kontrak, dan uang saku. Niki dan Jali bertugas mencari calon anggota baru. Amel dan SA, yang ditangkap di Pemalang, membantu menyiapkan akomodasi serta sarana dan prasarana.

Modus Perekrutan: Aplikasi WFCC dan Visa Turis

Sindikat menjaring korban melalui aplikasi Workforce Command Center (WFCC) dan media sosial. Perekrutan disebar ke berbagai negara Asia untuk menutup kekurangan personel satuan tempur yang banyak kehilangan anggota.

Menurut Nasriadi, sindikat menyasar WNI berusia di bawah 50 tahun yang sedang kesulitan ekonomi. Mereka dijanjikan nilai kontrak hingga Rp400 juta dan gaji Rp40 juta sampai Rp50 juta per bulan dengan masa kerja satu tahun.

“Artinya mereka tidak bisa pulang. Kontrak setahun adalah iming-iming,” ujar Kapolres.

Para korban diberangkatkan ke Rusia menggunakan visa turis. Sebelum berangkat, mereka dilatih secara semimiliter di sebuah rumah di Pemalang, Jawa Tengah, yang disewa Ivan dan istrinya, Alice, yang merupakan WNI. Di rumah itu, calon tentara bayaran berlatih memegang senjata dan berlari.

Nasriadi menyoroti kerja sama warga dua negara yang sedang berperang. “Kalau di negaranya mereka saling berperang, tapi di Indonesia mereka berkolaborasi mencari warga negara Indonesia untuk bisa direkrut menjadi tentara bayaran yang ada di sana,” kata Nasriadi saat pengungkapan awal kasus di Polda Metro Jaya, Rabu (11/11).

Status Korban dan Ancaman Kehilangan Kewarganegaraan

Polisi menangani perkara ini sebagai dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Polisi menempatkan 15 WNI yang telah berangkat sebagai korban dugaan TPPO.

Namun, para WNI yang sudah berangkat menghadapi persoalan status kewarganegaraan. Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan WNI kehilangan kewarganegaraan apabila masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.

Dalam kasus Satria, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan status WNI hilang secara otomatis jika terbukti menjadi tentara asing. Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan sebaliknya: status WNI tidak hilang otomatis dan harus ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 mengatur bahwa proses kehilangan kewarganegaraan diawali laporan dari instansi terkait kepada kementerian yang membidangi hukum. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait status 15 WNI tersebut.

Nasriadi juga mengungkap satu dari 23 WNI yang direkrut dikabarkan meninggal dunia berdasarkan informasi keluarganya. Polisi masih mendalami laporan tersebut.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Kasus ini membuka mata publik tentang praktik perekrutan tentara bayaran yang menyasar warga negara rentan secara ekonomi. Aplikasi WFCC dan media sosial menjadi pintu masuk sindikat untuk menjaring korban lintas negara.

Polisi masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan adanya jaringan lain. Penyidik juga menelusuri aliran dana dan dokumen perjalanan yang digunakan para korban.

Bagi 15 WNI yang sudah berangkat, pemerintah belum memastikan langkah perlindungan. Kementerian Luar Negeri belum memberikan keterangan resmi terkait nasib mereka di Rusia.

Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan terhadap aplikasi dan media sosial yang digunakan sindikat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari Kementerian Komunikasi dan Digital mengenai langkah pemblokiran.

Analisis Redaksi: Kemiskinan dan Celah Hukum yang Dieksploitasi

Kasus ini bukan sekadar kejahatan lintas negara. Ada celah ekonomi yang dieksploitasi secara sistematis. Sindikat tidak menculik korban, tetapi menawarkan harapan di tengah kesulitan hidup. Gaji Rp50 juta per bulan adalah angka yang mustahil ditolak oleh mantan admin judi online atau buruh harian lepas.

Yang lebih mengkhawatirkan, perekrutan dilakukan secara terbuka melalui aplikasi dan media sosial. Tidak ada tembok tertutup. Artinya, pengawasan terhadap platform digital masih lemah. Aparat baru bergerak setelah video Satria viral, bukan setelah sinyal-sinyal perekrutan muncul.

Persoalan status kewarganegaraan juga menunjukkan inkonsistensi kebijakan. Satu menteri bilang status hilang otomatis, menteri lain bilang harus lewat keputusan. Ketidakpastian ini memperparah posisi korban yang sudah rentan. Negara seharusnya memprioritaskan perlindungan, bukan perdebatan tafsir hukum yang tidak kunjung selesai.

Yang paling mendesak adalah memastikan 15 WNI yang sudah berangkat mendapat bantuan hukum dan diplomatik. Mereka adalah korban TPPO, bukan pemberontak. Jika negara membiarkan mereka tanpa perlindungan, maka sindikat berikutnya akan semakin berani.

Sumber: afu.id, peraturan.go.id