Bahlil Segera Tetapkan Kondisi Kahar PLTP Sarulla, Ini Dampaknya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan segera menetapkan kondisi kahar atau force majeure untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla, Sumatera Utara. Rencananya, pengumuman ini dilakukan dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Menurut Yuliot, penetapan kondisi kahar menjadi dasar perhitungan baru untuk mendorong pengembangan kapasitas PLTP Sarulla.

Kronologi Penurunan Kapasitas PLTP Sarulla

PLTP Sarulla yang berlokasi di Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, awalnya memiliki kapasitas terpasang 330 MW. Kapasitas itu terbagi dalam tiga unit, masing-masing 110 MW.

Unit Silangkitang (SIL) mulai beroperasi komersial pada Maret 2017. Unit Namora-I-Langit 1 (NIL-1) beroperasi sejak Oktober 2017, sedangkan Unit Namora-I-Langit 2 (NIL-2) mulai beroperasi pada Mei 2018.

Namun, setelah terjadi longsor pada 2019, kapasitas terpasang pembangkit turun menjadi 250 MW. Penurunan ini yang kemudian memicu kebutuhan penetapan kondisi kahar.

"Jadi ini kan ada perhitungan baru. Jadi untuk perhitungan baru ini kita harus menetapkan terlebih dulu ini kondisi kahar untuk kondisi PLTP Sarulla ini dan juga ini kita sudah selesaikan ada kesepakatan berdasarkan kajian yang dilakukan jadi sehingga dalam waktu dekat ini menteri akan menetapkan kondisi kahar untuk PLTP Sarulla," ujar Yuliot.

Pemerintah menyatakan telah menyelesaikan kajian dan mencapai kesepakatan terkait persoalan tersebut. Penetapan kondisi kahar nantinya menjadi dasar perhitungan untuk mendorong pengembangan kapasitas PLTP Sarulla.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Resmi

PLTP Sarulla dioperasikan oleh konsorsium Sarulla Operations Ltd. (SOL). Pembangkit ini merupakan salah satu aset strategis panas bumi Indonesia dengan potensi sumber daya sekitar 1.100 MW.

Yuliot menegaskan bahwa pemerintah telah merampungkan urusan administrasi hingga Oktober 2026. Setelah itu, fokus beralih ke peningkatan kapasitas produksi pada 2027-2028.

"Yang pertama dari sisi administrasi kita akan selesaikan sampai dengan Oktober 2026 ini. Sudah selesai urusan administrasinya, tahun 2027-2028 ini kita kejar peningkatan kapasitas produksi," kata Yuliot dalam keterangan tertulis Kementerian ESDM, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Yuliot, pemulihan kapasitas PLTP Sarulla diperkirakan membutuhkan tambahan investasi sekitar US$ 270 juta. Investasi tersebut diarahkan untuk mengembalikan kemampuan produksi pembangkit ke kapasitas terpasang 330 MW.

"Perlu ada tambahan investasi baru itu diperkirakan sekitar US$ 270 juta untuk mengembalikan kembali ke kapasitas 330 MW dari potensi yang ada 1.100 MW," tuturnya.

Latar Belakang Kondisi Kahar dan Dasar Hukumnya

Kondisi kahar atau force majeure adalah keadaan memaksa yang membuat suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena peristiwa di luar kendali. Dalam proyek pembangkit listrik, penetapan status ini biasanya menjadi dasar untuk menegosiasi ulang target kinerja, termasuk kapasitas produksi.

Longsor yang terjadi pada 2019 menjadi penyebab penurunan kapasitas PLTP Sarulla. Sejak saat itu, pembangkit tidak lagi beroperasi pada kapasitas penuh 330 MW.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan kajian untuk memastikan bahwa penurunan kapasitas bukan disebabkan kelalaian operator. Hasil kajian itu menjadi dasar kesepakatan bahwa kondisi kahar layak ditetapkan.

Penetapan kondisi kahar oleh menteri akan memberi landasan hukum bagi perhitungan baru, termasuk kebutuhan investasi tambahan. Tanpa penetapan itu, target pengembangan kapasitas ke 1.100 MW berisiko tertahan.

Dampak bagi Kelistrikan Sumatera dan Investor

PLTP Sarulla merupakan salah satu pemasok listrik terbesar di Sumatera Utara. Penurunan kapasitas dari 330 MW ke 250 MW mengurangi pasokan sekitar 80 MW.

Dengan adanya rencana pengembangan, Yuliot menyebut akan ada tambahan investasi di proyek itu. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan kelistrikan di wilayah Sumatera.

"Jadi sehingga ke depan dari 250 MW itu bisa kita dorong peningkatan, ada tambahan investasi baru sebagai dasar perhitungan dari kondisi kahar tadi. Jadi ini yang kita sudah lakukan," kata Yuliot.

Bagi investor, penetapan kondisi kahar memberi kepastian bahwa penurunan kinerja tidak dihitung sebagai pelanggaran kontrak. Kepastian ini penting untuk menarik minat investor dalam pengembangan kapasitas.

Selain itu, potensi sumber daya 1.100 MW menempatkan PLTP Sarulla sebagai aset strategis dalam peta energi bersih nasional. Penguatan pengelolaan lapangan diharapkan tidak hanya memulihkan kapasitas, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional.

Langkah Selanjutnya dan Target Pemerintah

Setelah penetapan kondisi kahar, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang 330 MW kembali beroperasi optimal pada 2027-2028. Urusan administrasi diklaim sudah selesai pada Oktober 2026.

Pemerintah juga berencana meningkatkan kapasitas dari 250 MW menuju potensi 1.100 MW. Namun, untuk tahap awal, fokus diarahkan pada pemulihan ke 330 MW dengan tambahan investasi sekitar US$ 270 juta.

Yuliot tidak merinci kapan tepatnya pengumuman kondisi kahar akan dilakukan. Ia hanya menyebut bahwa menteri akan menetapkannya dalam waktu dekat.

Sebagai catatan, proyek PLTA Batang Toru senilai Rp 21 triliun juga dijadwalkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kedua proyek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pasokan listrik di Sumatera Utara.

Analisis Redaksi

Penetapan kondisi kahar untuk PLTP Sarulla sebenarnya bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah pengakuan bahwa ada masalah struktural yang membuat pembangkit tidak bisa beroperasi pada kapasitas penuh sejak 2019. Pemerintah butuh dasar hukum untuk menghitung ulang target dan investasi.

Yang menarik, angka investasi US$ 270 juta disebut sebagai kebutuhan untuk kembali ke 330 MW. Padahal potensi sumber daya mencapai 1.100 MW. Artinya, masih ada ruang pengembangan besar yang belum tergarap. Jika kondisi kahar hanya dipakai untuk memulihkan status quo, kesempatan mendorong kapasitas lebih besar bisa terlewat.

Publik perlu mengawal apakah penetapan kondisi kahar ini benar-benar mempercepat pemulihan, atau justru menjadi jalan bagi operator untuk menunda kewajiban. Transparansi soal jadwal dan realisasi investasi menjadi kunci. Tanpa itu, kondisi kahar hanya menjadi label tanpa dampak nyata bagi pasokan listrik Sumatera.

Sumber: finance.detik.com, esdm.go.id