Rizal Fadillah Wafat: Jejak Pelapor Ijazah Jokowi hingga Jadi Tersangka

Muhammad Rizal Fadillah, tersangka kasus pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung pada Jumat sore, 13 November 2026. Ia dilarikan ke rumah sakit selepas salat Jumat dan langsung dirawat di ruang ICU.

Kabar duka itu disampaikan Roy Suryo, tersangka lain dalam perkara yang sama. Kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, Aziz Yanuar, juga membenarkan informasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, Polda Metro Jaya belum memberikan keterangan resmi soal status hukum Rizal setelah ia meninggal.

Kronologi Meninggalnya Rizal Fadillah

Rizal mengembuskan napas terakhir pada Jumat sore setelah sebelumnya dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Menurut keterangan Roy Suryo, Rizal dibawa ke rumah sakit tak lama setelah menunaikan salat Jumat. Tim medis langsung menempatkannya di ruang perawatan intensif (ICU).

“Perjuanganmu tentu akan terus kita teruskan, dan rakyat Indonesia sangat bangga dengan perjuangan Ustaz Rizal Fadillah yang terus berjuang menegakkan kebenaran dan tidak kemudian berbelok atau kemudian putus di tengah jalan,” kata Roy melalui kanal YouTube-nya, Jumat (13/11/2026).

Aziz Yanuar, kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, membenarkan kabar tersebut. Namun ia tidak merinci penyebab meninggalnya Rizal. Pihak keluarga maupun kepolisian juga belum merilis pernyataan resmi soal penyebab kematian.

Rizal dikenal sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Nama itu mencuat setelah TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri pada 9 Desember 2024. Laporan disampaikan atas nama TPUA oleh Eggi Sudjana, dan Rizal kemudian menjadi juru bicara dalam berbagai tahap perkara.

Jejak Perkara Ijazah Jokowi dan Laporan Balik

TPUA mendesak penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen ijazah Presiden Joko Widodo. Bareskrim Polri sempat menindaklanjuti laporan tersebut. Namun pada 22 Mei 2025, penyelidikan dihentikan setelah uji laboratorium forensik menyatakan ijazah Jokowi identik dengan tiga ijazah pembanding.

Rizal menolak kesimpulan itu. Ia berargumen hanya pengadilan yang berwenang menyatakan sebuah ijazah asli atau palsu. “Kalau kita masih beranggapan itu dokumen palsu, itu sah-sah saja karena belum ada putusan peradilan yang menyatakan itu asli,” ujar Rizal seusai gelar perkara, seperti dikutip dari AFU.ID.

Atas desakan TPUA, Bareskrim menggelar perkara khusus pada 9 Juli 2025. Hasilnya tetap tidak melanjutkan perkara. Di sisi lain, Jokowi melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Pada 7 November 2025, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menetapkan delapan tersangka yang dibagi dalam dua klaster. Rizal masuk klaster pertama bersama Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.

• Klaster pertama: Eggi Sudjana, Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis.
• Klaster kedua: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan dokter Tifauzia Tyassuma.
• Pasal yang dikenakan: Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, Pasal 160 KUHP, serta Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
• Klaster kedua ditambah pasal manipulasi data elektronik dalam UU ITE.
• Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Dasar Hukum Gugurnya Status Tersangka karena Kematian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, status tersangka Rizal gugur akibat kematiannya. Pasal 132 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur bahwa kewenangan penuntutan gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia.

Penjelasan pasal itu menyebut penuntutan sebagai proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. KUHAP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, juga mencantumkan meninggalnya tersangka sebagai alasan penghentian penyidikan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f. Ketentuan serupa sebelumnya diatur dalam Pasal 77 KUHP lama.

Praktik penghentian perkara karena tersangka meninggal pernah terjadi. Pada Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi karena ia meninggal dunia. Penghentian itu hanya berlaku bagi Kusnadi, sedangkan perkara tersangka lain tetap berjalan.

Sebelum meninggal, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan perkara Rizal, Rustam Effendi, dan Kurnia Tri Royani masih berproses dengan status ketiganya tetap tersangka. Berkas perkara ketiganya masih dilengkapi penyidik.

Pihak yang Terlibat dan Sikap Mereka

Selain Rizal, sejumlah nama lain terseret dalam perkara ini. Eggi Sudjana dan Rismon Hasiholan Sianipar menyelesaikan perkara dengan Jokowi melalui keadilan restoratif. Penyidikan terhadap Damai Hari Lubis dihentikan. Sementara perkara Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma sudah memasuki tahap di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Rizal bersama Kurnia, Rustam, Roy Suryo, dan Rismon sempat meminta gelar perkara khusus. Permintaan itu dipenuhi Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Status para tersangka tidak berubah, dan polisi mempersilakan mereka menempuh praperadilan.

Hingga Jumat malam, belum ada pernyataan resmi dari Polda Metro Jaya soal status hukum Rizal pasca-kematian. Begitu pula dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani berkas Roy Suryo dan dokter Tifa. Aziz Yanuar hanya membenarkan kabar duka tanpa merinci lebih jauh.

Di sisi lain, Jokowi belum memberikan komentar atas meninggalnya Rizal. Kuasa hukum Jokowi juga belum merilis pernyataan. Perkara pokok pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi masih berjalan bagi tersangka lain.

Dampak pada Perkara Lain dan Langkah Selanjutnya

Kematian Rizal tidak otomatis menghentikan seluruh perkara. Proses hukum terhadap tersangka lain tetap berlanjut, termasuk yang sudah memasuki tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas perkara Rustam Effendi dan Kurnia Tri Royani.

Bagi Rizal sendiri, status tersangkanya gugur demi hukum. Namun secara sosial, kematiannya meninggalkan pertanyaan tentang bagaimana negara menangani perkara yang berakar pada sengketa dokumen publik. TPUA menyatakan akan meneruskan perjuangan Rizal, meski secara hukum perkara ijazah Jokowi sudah dihentikan.

Polda Metro Jaya dijadwalkan memberi keterangan resmi dalam waktu dekat. Keluarga Rizal belum mengumumkan rencana pemakaman. Sejumlah kolega dan pendukung menyampaikan belasungkawa melalui media sosial, termasuk Roy Suryo yang menyebut Rizal sebagai pejuang kebenaran.

Perkara ini juga menjadi ujian bagi penerapan KUHP baru dan KUHAP baru yang mulai berlaku awal 2026. Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP dan Pasal 24 ayat (2) huruf f KUHAP baru menjadi dasar penghentian penyidikan karena tersangka meninggal. Polda Metro Jaya belum memastikan kapan surat penghentian penyidikan (SP3) untuk Rizal diterbitkan.

Analisis Redaksi

Kematian Rizal Fadillah menutup satu babak panjang sengketa hukum yang berakar pada pertanyaan sederhana: siapa berwenang menyatakan sebuah dokumen asli atau palsu? Rizal berargumen pengadilan yang berhak. Bareskrim berpegangan pada hasil forensik. Dua posisi itu tidak pernah bertemu, dan kini salah satu pihak telah pergi tanpa pernah mendapat putusan hakim.

Yang tersisa adalah perkara pencemaran nama baik yang tetap berjalan bagi tersangka lain. Ada ketimpangan yang sulit diabaikan: pelapor dugaan pemalsuan dokumen berakhir sebagai tersangka, sementara laporan yang ia ajukan dihentikan tanpa pernah diuji di pengadilan. Kematian Rizal tidak menghapus pertanyaan itu, justru memperuncingnya.

Negara semestinya belajar dari kasus ini. Perkara yang menyangkut dokumen publik dan nama besar seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, bukan melalui gelar perkara tertutup atau kesimpulan laboratorium yang tidak pernah diuji kontradiktif di ruang sidang. Selama jalur itu tidak tersedia, nama-nama seperti Rizal akan terus muncul, dan perkara serupa akan terus berulang.

Sumber: youtube.com