Kejari Kota Kediri Tahan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank BUMN Rp1,3 M

Kejaksaan Negeri Kota Kediri menahan tiga tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit bank BUMN. Kerugian keuangan negara dari audit BPKP Jawa Timur mencapai sekitar Rp1,3 miliar.

Penahanan dilakukan Jaksa Penyidik Kejari Kota Kediri pada Selasa, 10 November 2026, selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka berinisial LPM (43), FMN (34), dan NAW (46).

Kronologi Penahanan Tiga Tersangka

Kasi Pidsus Kejari Kota Kediri, Ery Adi Wibowo, menjelaskan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. "Dari tanggal 10 November sampai 29 November," kata Ery kepada detikJatim, Jumat (13/11/2026).

Dalam perkara ini, NAW berperan sebagai pejabat pemutus sekaligus Kepala Unit salah satu bank BUMN di Kota Kediri. Sementara FMN dan LPM merupakan pejabat pemrakarsa sekaligus Mantri di bank yang sama.

Perkara ini menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyaluran kredit pada periode 2020 hingga 2024. Penyidik menilai proses pemberian kredit tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana mestinya.

Ery menuturkan, dalam penyaluran kredit seharusnya dilakukan penilaian menyeluruh untuk memastikan calon debitur layak mendapatkan fasilitas. Namun, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses tersebut.

"Dalam memberikan kredit itu tidak melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang seharusnya dinilai, debitur ini layak atau tidak," ujarnya.

Penyimpangan dalam Proses Kredit

Menurut Ery, terdapat calon debitur yang diduga tidak memiliki usaha, tetapi seolah-olah memiliki usaha sehingga dapat memenuhi persyaratan pengajuan kredit. Selain itu, ada dugaan penggelembungan atau ketidaksesuaian data yang diajukan dengan kondisi usaha sebenarnya.

Penyidik juga telah memeriksa sekitar 60 orang saksi selama proses penyidikan. Para saksi berasal dari pihak internal perbankan maupun pihak lain yang terkait dengan proses penyaluran kredit.

Selain saksi, penyidik meminta keterangan dari sekitar empat orang ahli. Di antaranya ahli pidana, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta ahli perkreditan dari pihak perbankan.

Hasil audit dari BPKP Provinsi Jawa Timur menjadi dasar penghitungan kerugian keuangan negara. "Total kerugian sebagaimana perhitungan hasil audit itu kurang lebih sekitar Rp1,3 miliar," ujar Ery.

Baca juga: Kejari Kota Kediri Tahan 3 Tersangka Korupsi Kredit Bank BUMN Rp 1,3 M.

Pihak yang Terlibat dan Peran Masing-Masing

NAW (46) disebut sebagai pejabat pemutus sekaligus Kepala Unit bank BUMN di Kota Kediri. Posisinya memungkinkan memberikan persetujuan atas pengajuan kredit yang masuk.

FMN (34) dan LPM (43) merupakan pejabat pemrakarsa sekaligus Mantri di bank yang sama. Keduanya berperan dalam proses awal pengajuan kredit, termasuk verifikasi data calon debitur.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut memuat ancaman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara.

Ery menegaskan, setelah penahanan, penyidik akan melanjutkan proses penyidikan dan berkoordinasi terkait kelengkapan berkas perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya.

"Setelah penahanan dilakukan, penyidik Kejari Kota Kediri akan melanjutkan proses penyidikan dan melakukan koordinasi terkait kelengkapan berkas perkara sebelum memasuki tahapan hukum berikutnya," pungkasnya.

Latar Belakang Kasus Kredit Bermasalah di Bank BUMN

Kasus ini mencuat di tengah sejumlah perkara serupa yang menjerat bank BUMN di Jawa Timur. Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan tiga tersangka dalam kasus kredit fiktif bank pelat merah di Jember.

Pola yang muncul relatif mirip: dugaan kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, lemahnya verifikasi data debitur, hingga potensi penggelembungan nilai kredit. Hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut uang negara.

Prinsip kehati-hatian atau prudential banking sebenarnya menjadi fondasi utama dalam setiap penyaluran kredit. Regulasi mewajibkan bank menilai karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi usaha calon debitur sebelum menyetujui kredit.

Ketika prinsip itu diabaikan, risiko kredit macet meningkat. Ujungnya, negara sebagai pemilik bank BUMN ikut menanggung kerugian, seperti yang diduga terjadi dalam perkara ini.

Baca juga: Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penahanan tiga tersangka menjadi sinyal bahwa aparat penegak hukum serius menangani dugaan korupsi di sektor perbankan. Kerugian negara Rp1,3 miliar bukan angka kecil, terutama jika dibandingkan dengan nilai kredit yang disalurkan.

Bagi bank BUMN yang bersangkutan, kasus ini berpotensi memengaruhi kepercayaan nasabah dan mitra usaha. Reputasi lembaga keuangan sangat bergantung pada integritas proses penyaluran kredit.

Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Koordinasi dengan BPKP, OJK, dan ahli perkreditan akan menjadi kunci untuk membangun konstruksi perkara yang kuat.

Langkah berikutnya adalah penyelesaian berkas perkara. Jika berkas dinyatakan lengkap, kasus ini akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Analisis Redaksi

Penahanan tiga tersangka oleh Kejari Kota Kediri menunjukkan bahwa korupsi kredit perbankan bukan lagi persoalan sepele. Ada pola berulang: verifikasi lemah, data debitur digelembungkan, dan prinsip kehati-hatian diabaikan. Jika pola ini dibiarkan, bank BUMN akan terus menjadi sasaran empuk.

Yang menarik, kasus ini melibatkan pejabat pemutus dan pemrakarsa sekaligus. Artinya, dugaan penyimpangan tidak berhenti di level bawah, tetapi melibatkan mereka yang punya kewenangan menyetujui kredit. Penyidikan terhadap 60 saksi dan empat ahli menunjukkan keseriusan, tetapi publik tentu menunggu apakah proses hukum berjalan hingga tuntas.

Ke depan, penguatan sistem pengawasan internal bank BUMN dan sinergi dengan OJK serta BPKP menjadi keniscayaan. Tanpa itu, kerugian negara akibat kredit bermasalah akan terus berulang dengan modus yang sama.

Sumber: ojk.go.id