3 Sekuriti SMA Garuda Konsel Ditangkap gegara Keroyok Maling, Ini Kronologinya

Tiga sekuriti SMA Garuda Unggul di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditangkap polisi setelah mengeroyok seorang pria yang diduga mencuri di area proyek sekolah. Aksi main hakim sendiri itu terekam kamera dan videonya beredar luas di media sosial.

Ketiga pelaku berinisial SU (38), YD (41), dan SR (41) diamankan ke Mapolsek Konda. Mereka diduga mengeroyok AJ (39), pria yang dituding sebagai pelaku pencurian di kawasan proyek pembangunan sekolah tersebut.

Kronologi Pengeroyokan di Proyek SMA Garuda Unggul

Peristiwa pengeroyokan terjadi pada Selasa (10/11/2026) malam di kawasan proyek pembangunan SMA Unggul Garuda, Desa Lebo Jaya, Kecamatan Konda, Konawe Selatan. Lokasi itu merupakan area proyek pembangunan sekolah yang dikerjakan oleh sebuah perusahaan, dan ketiga pelaku adalah petugas keamanan perusahaan tersebut.

Kapolsek Konda Iptu Kasibun menjelaskan, insiden bermula ketika AJ diduga melakukan pencurian di kawasan proyek. Namun, alih-alih menyerahkan AJ ke polisi, ketiga sekuriti itu justru main hakim sendiri.

"Peristiwa (pengeroyokan) terjadi di kawasan proyek pembangunan SMA Garuda Unggul," kata Kasibun dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Dalam video yang beredar, tampak AJ dalam kondisi tangan terikat tali ke belakang. Ketiga pelaku yang masih mengenakan pakaian pengamanan perusahaan menendang dan memukul korban secara brutal. Aksi itu terekam kamera dan videonya menyebar cepat di media sosial.

"Aksi pengeroyokan tersebut sempat terekam kamera dan videonya beredar luas di tengah masyarakat," ujar Kasibun.

Polisi bergerak cepat setelah video viral itu beredar. Ketiga pelaku ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Konda.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Polisi

Kapolsek Konda Iptu Kasibun menjadi pihak yang mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia menyebut ketiga pelaku telah diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

"Ketiganya sudah diamankan ke kantor polisi untuk proses hukum," ungkap Kasibun.

Hingga berita ini ditulis, polisi belum merinci pasal yang disangkakan kepada ketiga sekuriti. Namun, kasus ini jelas akan diproses secara hukum karena melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Korban AJ (39) sendiri disebut sebagai terduga pelaku pencurian. Meski demikian, statusnya sebagai tersangka pencurian belum dikonfirmasi oleh polisi. Yang jelas, aksi pengeroyokan yang dilakukan ketiga sekuriti itu menuai kecaman karena dilakukan di luar prosedur hukum.

Pihak sekolah dan perusahaan pengembang proyek belum memberikan komentar resmi terkait insiden ini. DetikSulsel telah mencoba menghubungi pihak terkait, tetapi belum mendapat tanggapan.

Latar Belakang: Maraknya Main Hakim Sendiri di Sulawesi Tenggara

Kasus pengeroyokan oleh sekuriti ini bukan kali pertama terjadi di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya, sejumlah insiden main hakim sendiri juga pernah terjadi di wilayah tersebut, mulai dari pencurian hingga perselisihan antarwarga.

Pengamat hukum dari Universitas Halu Oleo, Kendari, menilai tindakan sekuriti tersebut sudah melampaui batas. Menurutnya, sekuriti hanya berwenang menjaga keamanan, bukan melakukan penghakiman sendiri.

"Sekuriti tidak punya kewenangan untuk menghukum. Kalau menangkap, harus diserahkan ke polisi," kata pengamat hukum yang enggan disebut namanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi petugas keamanan agar memahami batas kewenangan. "Jangan sampai mereka merasa punya hak untuk main hakim sendiri," tambahnya.

Di sisi lain, kasus pencurian di kawasan proyek memang kerap terjadi. Pelaku biasanya memanfaatkan kelengahan petugas keamanan. Namun, penanganan terhadap pelaku tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Dampak dan Reaksi Publik

Video pengeroyokan itu memicu kemarahan publik. Banyak warganet mengecam tindakan ketiga sekuriti yang dinilai brutal dan tidak manusiawi.

"Sekuriti kok main hakim sendiri. Serahkan ke polisi kalau memang mencuri," tulis seorang warganet di kolom komentar.

Warganet lain menyoroti kondisi korban yang tangannya diikat sebelum dipukul. "Itu sudah seperti penyiksaan. Harus diproses hukum," ujarnya.

Kasus ini juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Sulawesi Tenggara. Mereka mendesak polisi mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami minta proses hukum berjalan transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi," kata seorang perwakilan Komnas HAM Sultra.

Dampak lain, kejadian ini membuat citra sekolah dan perusahaan pengembang proyek tercoreng. Publik menuntut evaluasi terhadap sistem keamanan di lingkungan proyek.

Langkah Selanjutnya: Proses Hukum dan Evaluasi Keamanan

Polisi masih mendalami kasus ini. Ketiga pelaku akan diperiksa intensif untuk menentukan pasal yang tepat. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Selain itu, polisi juga akan memeriksa saksi-saksi, termasuk pihak perusahaan dan korban. "Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Kasibun.

Pihak kepolisian juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mengevaluasi prosedur keamanan di sekolah. "Kami akan koordinasi dengan pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang," tambahnya.

Sementara itu, korban AJ telah menjalani visum untuk mengetahui tingkat luka yang diderita. Hasil visum akan menjadi bukti penting dalam penyidikan.

Ketiga sekuriti terancam dipecat dari pekerjaannya. Pihak perusahaan pengembang proyek belum memberikan pernyataan resmi terkait status mereka.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sepihak. Sekuriti, sebagai bagian dari sistem keamanan, seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban, bukan justru melanggar hukum.

Analisis Redaksi

Kasus pengeroyokan oleh tiga sekuriti SMA Garuda Unggul di Konawe Selatan ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Sekuriti memang bertugas menjaga keamanan, tetapi bukan berarti mereka memiliki hak untuk menghakimi sendiri. Tindakan mereka jelas melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Polisi harus mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu. Jangan sampai ada kesan bahwa pelaku dilindungi karena bekerja untuk perusahaan besar. Proses hukum yang transparan akan menjadi contoh bagi kasus serupa di masa depan.

Selain itu, perusahaan pengembang proyek perlu mengevaluasi sistem keamanan dan pelatihan bagi petugasnya. Sekuriti harus dibekali pengetahuan tentang prosedur penanganan pelaku kejahatan yang benar, yaitu menyerahkan kepada pihak berwajib. Jangan sampai mereka merasa memiliki kewenangan lebih dari yang seharusnya.

Yang tak kalah penting, publik juga perlu menahan diri untuk tidak mudah menghakimi. Kasus ini awalnya dipicu oleh dugaan pencurian. Namun, tindakan main hakim sendiri justru menciptakan masalah baru. Hukum adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Dengan proses hukum yang adil, diharapkan kasus ini menjadi titik balik bagi penegakan hukum di Sulawesi Tenggara. Sekuriti harus profesional, dan masyarakat harus percaya pada proses hukum yang berlaku.

Sumber: detik.com, hukumonline.com