RUU Polisi Prancis Picu Demo: Aktivis Sebut 'Izin Membunuh'

Prancis kembali dilanda gelombang demonstrasi pada Sabtu (14/11). Massa menuntut perlindungan anak dan menolak RUU Kepolisian yang dinilai memberi polisi 'izin untuk membunuh'.

Aksi di Paris dijadwalkan mulai pukul 13.00 waktu setempat atau 19.00 WIB. Puluhan aksi serupa berlangsung di berbagai wilayah Prancis. Kelompok Rompi Kuning (Yellow Vest) bergabung dengan pelajar, serikat pekerja, dan aktivis lain.

Demo ini memperpanjang rangkaian protes biaya hidup yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Pemerintah menghadapi tekanan menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Kronologi Demo 14 November dan Tuntutan Massa

Sejak awal Oktober, Prancis dilanda gelombang protes bertubi-tubi. Pemicunya harga kebutuhan pokok yang melambung dan upah yang dinilai tak layak. Aksi terbesar terjadi pada Kamis (5/11) ketika lebih dari setengah juta orang turun ke jalan dalam pemogokan yang dipimpin serikat pekerja.

Pada Sabtu (7/11), Kepolisian Prancis mencatat sekitar 146 ribu demonstran di seluruh negeri. Angka itu jauh lebih rendah dibanding akhir pekan sebelumnya. Namun, aksi tetap berlanjut.

Demo 14 November menyatukan dua agenda berbeda. Kelompok hak anak menuntut perlindungan lebih baik dari kekerasan seksual. Kelompok lain menolak RUU Kepolisian yang sedang dibahas di parlemen.

"Kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja," ujar Claire Bourdille, anggota kelompok yang berjuang melawan kekerasan terhadap anak dan remaja, seperti dikutip CNN Indonesia.

"Kita tidak bisa hanya berfokus pada satu isu saja dengan mengabaikan isu lainnya," tambahnya.

Di Paris, massa akan bergerak dari titik kumpul yang telah ditentukan. Aparat keamanan bersiap mengawal jalannya aksi. Sejumlah ruas jalan diperkirakan ditutup.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Demonstrasi ini melibatkan beragam elemen. Ada Yellow Vest yang dikenal radikal, pelajar sekolah menengah, serikat pekerja CGT, dan koalisi aktivis hak anak. Mereka menyuarakan keprihatinan yang berbeda namun bertemu dalam satu titik: penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Karl Ghazi dari serikat pekerja CGT mengakui aksi kali ini akan terasa berbeda. Sebab, ada kelelahan di kalangan aktivis setelah satu setengah bulan turun ke jalan.

"Pada dasarnya, di satu sisi akan ada para aktivis hak-hak anak, sementara di sisi lain ada kelompok yang menentang 'izin untuk membunuh'," ujar Ghazi.

Di parlemen, RUU Kepolisian telah disetujui majelis rendah dan segera diajukan ke Senat. Partai sayap kanan National Rally yang dipimpin kandidat presiden Marine Le Pen mendukung aturan ini.

Menurut pendukung RUU, polisi tidak boleh langsung dicurigai menggunakan kekuatan berlebihan. Aturan ini dianggap perlu agar aparat bisa bekerja tanpa rasa takut.

Namun, para aktivis menilai RUU itu sama saja memberikan "izin untuk membunuh". Mereka khawatir aturan ini mempersulit upaya meminta pertanggungjawaban aparat keamanan.

Latar Belakang RUU Kepolisian yang Kontroversial

Inti RUU ini ada pada pasal yang mengatur penggunaan senjata oleh polisi. Jika disahkan, polisi yang melepaskan tembakan dalam situasi tertentu dianggap otomatis melakukan tindakan pembelaan diri yang sah.

Pemerintah berargumen aturan ini memberi kepastian hukum bagi petugas di lapangan. Selama ini, polisi disebut ragu bertindak karena takut dipidanakan.

Kritik datang dari kalangan aktivis dan pengacara. Mereka menilai definisi "pembelaan diri" terlalu longgar. Dalam praktiknya, sulit membuktikan apakah tembakan polisi benar-benar diperlukan atau tidak.

Pekan lalu, sejumlah pengacara mengecam dugaan kekerasan oleh polisi dalam aksi protes sebelumnya. Korban mengalami cedera serius, termasuk kehilangan tangan, kaki, dan mata.

Prancis memang punya catatan panjang soal dugaan kebrutalan polisi. Sebagian besar kasus jarang berujung di pengadilan pidana. Inilah yang membuat RUU ini sangat sensitif.

RUU ini juga menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Ia harus menyeimbangkan tuntutan keamanan dan tekanan publik yang semakin keras.

Dampak Demonstrasi bagi Pemerintah dan Masyarakat

Gelombang demo yang tak berhenti menggerus stabilitas politik Prancis. Pemerintah dipaksa merespons tuntutan biaya hidup yang tak kunjung usai.

Di sisi lain, aksi massa mengganggu aktivitas ekonomi. Transportasi publik terganggu, sekolah diliburkan, dan sejumlah usaha tutup. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai angka signifikan, meski belum ada data resmi.

Partai National Rally memanfaatkan isu ini untuk mendulang dukungan. Marine Le Pen, yang akan maju dalam pemilihan presiden, mendukung RUU Kepolisian. Ia memposisikan diri sebagai pembela aparat keamanan.

Sementara itu, kelompok kiri dan serikat pekerja justru semakin vokal menolak RUU. Mereka menjadikan isu ini sebagai alat mobilisasi menjelang pemilu.

Bagi masyarakat biasa, demo membawa dampak ganda. Di satu sisi, mereka bersimpati pada tuntutan biaya hidup. Di sisi lain, mereka lelah dengan aksi yang berlarut-larut.

Kelelahan ini diakui Ghazi. "Kelelahan nyata di kalangan aktivis" setelah satu setengah bulan unjuk rasa, katanya.

Langkah Selanjutnya: Senat dan Pemilu 2027

RUU Kepolisian kini menunggu pembahasan di Senat. Jika disahkan, aturan ini akan menjadi hukum yang mengikat. Namun, gelombang penolakan bisa menggagalkan prosesnya.

Senat Prancis memiliki kewenangan mengamendemen RUU. Partai pendukung pemerintah dan National Rally akan berusaha mempertahankan isi RUU. Sementara oposisi dan aktivis akan menekan agar pasal kontroversial dihapus.

Aksi 14 November menjadi barometer kekuatan gerakan. Jika massa kembali membeludak, tekanan pada Senat akan meningkat. Sebaliknya, jika aksi menyusut, pemerintah bisa bernapas lebih lega.

Yang pasti, isu ini akan terus bergulir hingga pemilihan presiden tahun depan. Biaya hidup dan kebrutalan polisi menjadi dua tema yang saling terkait.

Prancis berada di persimpangan. Pemerintah harus memilih antara memenuhi tuntutan keamanan atau merespons aspirasi publik yang semakin keras.

Analisis Redaksi

RUU Kepolisian ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, polisi memang butuh perlindungan hukum agar bisa bekerja optimal. Di sisi lain, pemberian "pembelaan diri otomatis" membuka celah impunitas yang lebar.

Sejarah Prancis menunjukkan bahwa dugaan kekerasan polisi sering luput dari jerat hukum. Ketika RUU ini disahkan, pengawasan terhadap aparat justru semakin lemah. Aktivis menyebutnya "izin untuk membunuh" bukan tanpa alasan.

Pemerintah tampak gamang. Alih-alih merangkul tuntutan publik, mereka justru menggandeng National Rally yang berseberangan secara ideologis. Ini adalah kompromi politik yang berisiko.

Demonstrasi 14 November akan menjadi ujian. Jika massa kembali turun dalam jumlah besar, pemerintah harus mendengarkan. Jika tidak, gelombang protes bisa menjadi bumerang di pemilu mendatang.

Yang paling dirugikan adalah rakyat kecil. Mereka menanggung beban inflasi, tetapi suara mereka tenggelam dalam pertarungan politik elit. Demo seharusnya menjadi saluran aspirasi, bukan ajang sandera kepentingan.

Sumber: afp.com