Listyo Sigit Terancam Dibunuh: Selamat Ginting Minta Kapolri Dipindah ke Tahanan Guntur

Pengamat militer dan keamanan Selamat Ginting menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi menjadi sasaran pembunuhan. Ia meminta Listyo segera dipindahkan dari tahanan kepolisian ke fasilitas penahanan Guntur yang dinilai memiliki pengamanan super ketat.

Alasannya satu: Listyo dianggap memegang rahasia penting sejumlah tokoh lain. Untuk menghilangkan jejak, nyawa tokoh kunci dalam peristiwa kejahatan itu bisa saja dijadikan taruhan.

Pernyataan itu disampaikan Selamat Ginting dalam sebuah tayangan yang diakses Afu.id di Jakarta, Sabtu (14/11/2026). Ia berbicara lantang soal risiko keselamatan Listyo selama masih ditahan di lingkungan kepolisian biasa.

Desakan Pindahkan Listyo ke Tahanan Guntur

Ginting tidak berbicara normatif. Ia menyebut lokasi penahanan secara spesifik dan meminta pemindahan dilakukan secepatnya, bahkan hari itu juga.

"Sebaiknya Listyo Sigit Prabowo dipindahkan dari tahanan kepolisian, baik itu Bareskrim atau Brimob, taruh saja di tahanan Guntur, tahanan super ekstra ketat. Mengapa ini pentingnya? Karena dia berpotensi dibunuh," kata Selemet.

Ia menilai pengamanan khusus diperlukan karena ada risiko terhadap keselamatan Listyo bila masih berada dalam penanganan kepolisian biasa. "Kalau bisa hari ini juga pindahkan saja ke penjara di Guntur itu. Di bawah polisi militer super ketat," ujarnya.

Pernyataan itu menyiratkan satu hal: Ginting tidak memercayai sepenuhnya prosedur pengamanan tahanan yang berlaku di internal Polri. Baginya, fasilitas penahanan yang dikelola polisi militer di Guntur dipandang lebih steril dari kemungkinan intervensi pihak yang berkepentingan.

Desakan ini juga menempatkan persoalan hukum ke ranah lain. Bukan lagi sekadar soal siapa tersangka dan apa pasalnya, tetapi soal siapa yang masih bisa membuka mulut dan siapa yang berkepentingan agar mulut itu tertutup.

Keraguan pada Kinerja Penyidik Bareskrim Polri

Ginting juga mempertanyakan kemampuan penyidik Bareskrim Polri menuntaskan perkara ini secara cepat. Ia menyinggung proses penyidikan yang menurutnya belum menghasilkan penyelesaian meski sudah berjalan sepekan.

"Saya nggak yakin penyidik-penyidik Bareskrim Polri itu akan mampu secepat ini. Buktinya satu pekan nggak selesai," kata Selemet.

Kritik itu bukan tanpa dasar. Dalam perkara yang menyedot perhatian publik, tempo penyidikan menjadi ukuran kredibilitas. Semakin lama berlarut, semakin besar ruang bagi spekulasi dan tekanan politik.

Namun Ginting tidak berhenti pada soal kecepatan. Ia menilai persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, sehingga penanganannya tidak seharusnya hanya diserahkan kepada kepolisian.

Menurut dia, ada dimensi lain yang perlu ditelusuri melalui keterlibatan sejumlah lembaga negara. Ia pun menyinggung pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai indikasi keterlibatan mata-mata dalam persoalan tersebut.

Dorongan Libatkan BIN hingga BAIS dalam Pemeriksaan BAP

Dari situ, Ginting mendorong agar pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP) turut melibatkan unsur intelijen. Ia menyebut keterangan Kepala BIN sudah cukup menjadi dasar untuk memperluas pemeriksaan.

"Kan sudah cukup. Pernyataan juga dari Kepala BIN bahwa ini terindikasi mata-mata. Maka BAP-nya harus juga diperiksa oleh semua," ujarnya.

Ia merinci lembaga yang menurutnya perlu dilibatkan dalam penanganan perkara:

• Badan Intelijen Negara (BIN), sebagai lembaga intelijen negara yang telah menyatakan adanya indikasi keterlibatan mata-mata.
• Badan Intelijen Strategis (BAIS), yang berada di lingkungan militer.
• Unsur intelijen dari lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan.

Usulan itu mengubah peta penanganan perkara. Jika diterima, pemeriksaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan penyidik kepolisian, tetapi menjadi kerja bersama lintas lembaga.

Bagi Ginting, langkah itu perlu karena perkara ini menyangkut kepentingan yang lebih besar daripada sekadar keamanan biasa.

Opsi Koneksitas jika Ada Keterlibatan Sipil dan Militer

Ginting juga mengusulkan agar perkara ini ditangani melalui mekanisme koneksitas apabila ditemukan keterlibatan unsur sipil dan militer. Mekanisme itu lazim dipakai ketika sebuah perkara melibatkan pelaku dari dua yurisdiksi berbeda.

Ia menilai persoalan tersebut dapat menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, bukan hanya persoalan keamanan biasa.

"Ini juga menyangkut militer. Yang jaga presiden kan militer. Ini jadi urusannya bisa pertahanan keamanan negara. Bukan hanya keamanan, tapi pertahanan keamanan negara," tuturnya.

Kalimat itu menjelaskan logika Ginting. Objek perkara disebut berkaitan dengan keselamatan presiden, dan pengamanan presiden berada di ranah militer. Karena itu, penyelesaiannya tidak bisa direduksi menjadi urusan kepolisian semata.

Dalam konteks inilah permintaan pengamanan ekstra ketat bagi Listyo menjadi masuk akal menurut pandangannya. Tahanan yang menyimpan rahasia lintas institusi membutuhkan perlindungan yang melampaui standar biasa.

Dampak pada Arah Penyidikan dan Kepercayaan Publik

Pernyataan Ginting membawa sejumlah implikasi. Pertama, sorotan terhadap mekanisme pengamanan tahanan menjadi lebih tajam. Jika permintaan pemindahan ke tahanan Guntur diabaikan, publik akan menuntut penjelasan soal jaminan keselamatan Listyo.

Kedua, usulan pelibatan BIN, BAIS, dan intelijen kejaksaan menyiratkan bahwa penyidik kepolisian dinilai belum cukup menangani dimensi perkara ini. Itu tekanan langsung terhadap kredibilitas Bareskrim Polri.

Ketiga, wacana koneksitas membuka kemungkinan perkara bergeser ke ranah yang lebih luas. Bila unsur militer benar-benar terbukti terlibat, penanganannya tidak lagi bisa diselesaikan di meja penyidik biasa.

Di sisi lain, desakan agar pemindahan dilakukan hari itu juga menunjukkan betapa mendesaknya situasi menurut Ginting. Ia tidak berbicara soal bulan depan atau pekan depan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bareskrim Polri maupun institusi terkait soal permintaan pemindahan tahanan tersebut. Arah penyidikan masih menjadi pertanyaan yang menunggu jawaban.

Analisis Redaksi

Yang disampaikan Selamat Ginting bukan sekadar komentar pengamat. Ia membuka kotak yang selama ini dijaga rapat: soal keamanan seorang tahanan yang menyimpan rahasia banyak pihak. Permintaan memindahkan Listyo ke tahanan Guntur adalah pernyataan tidak percaya terhadap kemampuan internal Polri menjaga salah satu tokoh kuncinya sendiri.

Kritik atas tempo penyidikan juga sulit dibantah begitu saja. Satu pekan tanpa penyelesaian dalam perkara yang menyita perhatian publik memang bukan durasi yang panjang secara prosedural. Namun dalam perkara yang menyangkut keselamatan presiden dan dugaan keterlibatan mata-mata, setiap hari yang berlalu dihitung publik sebagai tanda ketidakmampuan.

Usulan melibatkan BIN, BAIS, dan intelijen kejaksaan adalah sinyal paling keras. Jika penyidik kepolisian ingin membantah anggapan bahwa perkara ini terlalu besar untuk ditangani sendiri, maka transparansi proses dan kecepatan penetapan tersangka baru menjadi jawabannya. Tanpa itu, wacana koneksitas akan terus menguat dan publik akan menyimpulkan hal yang paling sederhana: ada pihak yang tidak ingin perkara ini selesai.

Sumber: polri.go.id